Pj Wali Kota Bima Mohammad Rum Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Seminar Nasional
 |
| Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menghadiri acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 |
JAKARTA - Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menghadiri acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023. Bertempat di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto No. 1, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juli 2024.
Pada acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 tersebut turut hadir 38 Gubernur dan 509 Bupati dan Wali Kota, Ketua DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota dengan mengusung tema "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045".
Selain Pj Wali Kota Bima, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ini juga diikuti para kepala lembaga, Kabinet Indonesia Maju.
Adapun penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dilakukan oleh Kepala BPK RI Dr Isma Yatun CSFA CFrA kepada Presiden Joko Widodo.
Disela kegiatan yang bertema “Menguatkan pondasi keuangan negara menuju Indonesia emas 2045” tersebut, H. Mohammad Rum sesuai arahan Presiden Republik Indonesia memiliki komitmen kuat dalam tugasnya sebagai Pj Wali Kota Bima dan mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
“Kita juga akan menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK RI, agar pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima semakin baik, tetapi harus berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya, dalam fungsi pemeriksaan.
“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK, agar pengelolaan keuangan APBN, dan APBD semakin baik,” imbau Presiden.
Jokowi juga bersyukur ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil walaupun beberapa tahun ini sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi global melambat yang tahun ini hanya 3,2 persen, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh diatas 5% (lima persen), seperti diketahui dikuartal pertama tahun ini tumbuh di 5,11%, inflasi tetap terjaga (karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap Senin selalu bertemu untuk menjaga inflasi di setiap daerah), dan juga pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik.
“Ini semua modal dasar kita membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara-negara lain kita harus lincah cepat dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” imbuhnya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.