Erwin Angkat Suara Terkait Pungli di Dikbudpora, Desak Bupati Bima Copot Kabid PTK Dikbudpora dan Sejumlah Korwil Dikbudpora
 |
| Ketua DPD PPP Kabupaten Bima, Muhamad Erwin, S.IP., M.IP |
KABUPATEN BIMA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Muhamad Erwin, S.Ip., M.IP mengungkap terkait terbongkarnya praktek Pungutan liar (pungli) dan pemerasan, yang diduga melibatkan Oknum kabid di lingkungan Dikpora Kabupaten Bima, Korwil dikpora kecamatan sanggar dan tambora.
Erwin menjelaskan, praktek yang diduga melibatkan Oknum Kabid dan beberapa Korwil tersebut sudah lama terjadi, sebelum diunggah oleh salah akun Facebook dimedia sosial.
"Saya sendiri sudah lama mendengar praktek-praktek kedzaliman yg disebutkan oleh pemilik akun facebook bumi nugroho, yang dilakukan oleh Korwil sanggar dan tambora, seperti pemotongan tunjangan daerah terpencil 1 semester seharusnya diterima 8.5juta dipotong 3.4juta," jelasnya Selasa (12/12/2023).
Erwin menjelaskan, kegiatan praktek Pungli Korwil Sanggar dan Tambora, sudah lama didengar olehnya, bahkan nama orang-orang menyerahkan uang pada saat itu sudah dikantongi olehnya. Bahkan kata dia, Orang yang menyerahkan uang tersebut diancam dengan berbagai macam cara.
"Kedzaliman nyata lain yang dilakukan oleh kepala korwil sanggar terhadap calon peserta PPPK guru P1, bahkan saya sendiri sudah mengantongi nama-nama yg sudah menyerahkan uang hanya saja mereka ini tidak berani bicara karena berada dibawah tekanan dan diancam tidak diloloskan sebagai PPPK kalau bicara keluar, modusnya macam-mulai dari uang untuk disetor ke dinas dan BKD supaya nama mereka bisa diamankan dan dipercepat proses kelolosannya, bahkan yang aneh ada yang dimintain uang untuk berangkat loby formasi ke BKN setelah ditelusuri ternyata dipakai untuk ke acara nikah anaknya di jawa dan berangkat ke acara wisuda Bupati Bima," ungkapnya.
Ia menegaskan, sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil III, mendesak pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera menindak lanjuti permasalah tersebut, karna menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Dinas-dinas terkait sangat meresahkan ASN dan Honoree.
"Saya atas nama Anggota Dewan Perwakilan Sanggar dan Tambora mendesak kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk segera mengambil tindakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) terhadap kasus ini dan melindungi pihak-pihak yang sudah membongkar praktek busuk yang ada di tubuh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima yang selama ini meresahkan para guru ASN dan honorer," desaknya.
Selain itu, Erwin juga mendesak Bupati Bima Hj. indah Dharmayanti Putri untuk segera memcopot Oknum Kabid PTK dan beberapa Korwil Dikbudpora kecamatan yang diduga terlibat pada persoalan tersebut.
"Saya juga mendesak kepada Bupati Bima untuk segera mencopot kabid PTK Dikbudpora dan sejumlah korwil dikbudpora kecamatan yang terlibat sebagai langkah etik terhadap persoalan yang sudah terlanjur muncul dipermukaan publik dan menjadi perbincangan publik," tegas Ketua DPD PPP ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.