EK-LMND Mataram Tolak Event MotoGp Mandalika, Lunasi Hutang Pembayaran Tanah Milik Warga
MATARAM - EK-LMND Mataram menyoroti kegiatan event MotoGP di Madalika yang akan dilaksanakan beberapa hari kedepan. Bagaimana tidak, event yang bergensi tersebut masih meninggalkan masalah yang belum diselesaikan hingga hari ini.
Ketua EK-LMDN Mataram Mujihat Nuryakin menyatakan, sejak dibangunnya sirkuit Mandalika saat iitu, masih banyak masalah yang ditinggalkan Pemerintah dan penyelengara MotoGP kala itu, diantaranya Hutang dan pembayaran lahan milik warga.
"Alih-alih meningkatkan ekonomi Nasional, namun Pengadaan Event WSBK dan MotoGP meninggalkan setumpuk hutang Rp.4,6 trilliun," ungkapnya Senin (9/10/2023).
Pemuda biasa disapa Zia ini menyebutkan, cara pembayaran hutang tersebut melalui jangka Pendek dan Panjang. Dari kurangnya sponsor dalam kegiatan tersebut banyak yang dibayarkan, Negara dan pihak penyelenggara banyak yang dirugikan.
"Terbagi atas kewajiban membayar pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan Rp3,4 trilliun utang jangka panjang yang harus dibayar oleh pihak penyelenggara dan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 100 Milliar pada saat Event WSBK dan Event MotoGP sebesar Rp. 50 Milliar dengan menggunakan Angaran Negara melalui (BUMN) kerugian itu disebabkan kurangnya sponsor dan Investor yang tertarik pada Event tersebut," ungkapnya.
Muzihat mengungkapkan, Pada proses pembangunan Sirkuit Mandalika kala itu, banyak tanah milik warga belum dibayarkan oleh pihak penyelenggara.
"Belum lagi pada saat pembangunan Sirkuit Mandalika memicu konflik antara masyarakat dan pemerintah karena pihak penyelenggara belum membayar secara penuh lahan masyarakat yang ada di desa Pujut sebanyak 140 warga dan lahan seluas 140 Hektar belum dibayar oleh pihak penyelenggara dari lahan seluas 1.035,67 hektar," ungkapnya.
Dengan adanya masalah tersebut, EK-LMDN Mataram mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan konflik Tanah yang ada di Lombok Tengah, dan mengalihkan anggaran Event tersebut untuk kepentingan pendidikan serta membangun sektor pertanian dan melindungi Petani desa Wilayah tersebut.
"Selesaikan Konflik Agraria di Wilayah Lombok Tengah, Selesaikan Perampasan Lahan di Wilayah Sirkuit Mandalika, Alihkan Anggaran Event MOTOGP ke Sektor Pendidikan, Bangun Industrialisasi di Sektor Pertanian, Berikan Perlindungan Terhadap Petani sesuai UU No. 19 Tahun 2013," harap Putra Asli Piong-Sanggar ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.