Kontraktor Harap Pemerintah di Bima Melelang Paket Proyek Tahun 2023 Tanpa Titipan Kekuasaan
 |
| Ilustrasi. GOOGLE/Foto |
KOTA BIMA - Sorotan tender proyek yang sudah dilakukan secara online melalui situs LPSE milik Pemerintah Daerah di Bima kini menuai prahara. Pasalnya, seperti di Kota Bima. Hebohnya beberapa kasus dalam pelaksanaan proyek hasil tender online kini menjadi perkara yang tengah ditangani pihak Polda NTB maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat ini.
Menurut seorang kontraktor muda, sebut saja namanya Fulan. Ia mengaku, selama mengikuti tender di LPSE Kota dan Kabupaten Bima dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat tidak berlaku sebagaimana mestinya.
Ia menjelaskan, paket-paket proyek yang ditayangkan melalui situs LKPP dalam aplikasi LPSE yang dikelola khususnya di Pemerintah Kota Bima. Dalam beberapa tahun terakhir ini diindikasikan telah terjadi pengaturan score atau terindikasi telah diatur.
"Selama kami mengikuti proses tender online di LPSE Kota Bima. Sejauh ini penuh dengan pengaturan yang pemenangnya seolah sudah ditentukan," ujar Fulan, Jumat, 18 November 2022.
Akibatnya, kata dia, belasan paket proyek bernilai miliaran selama 4 tahun kepemimpinan Wali Kota H. M. Lutfi menjadi sorotan dan obyek penyelidikan pihak Polda NTB maupun KPK RI yang terindikasi ada masalah di dalamnya.
"Banyak media online yang merilis soal KPK dan Polda NTB yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang baik Pegawai Negeri maupun pihak swasta yang dimintai keterangan akibat dugaan awal pengaturan tender yang pemenangnya sudah ditentukan," ujarnya.
Ia mengaku, banyak pemenang atau perusahaan yang ditetapkan oleh panitia nilai potongan harga penawarannya di bawah 1%. Kondisi ini tentu memancing adanya indikasi pengaturan bagi perusahaan yang dimenangkan oleh pihak panitia.
"Berangkat dari fakta tender online selama ini. Kami meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima. Khususnya kepada pengelola Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa agar profesional terkait proses pelelangan sejumlah paket proyek saat ini hingga seterusnya," ungkap Direktur salah satu perusahaan asal Kecamatan Raba itu.
Ia berharap, jika selama ini tender online proyek pemerintah di Bima tidak dilakukan secara transparan dan profesional dan sangat menyengat baunya telah dikondisikan.
"Kami tegaskan dan meminta kepada pemerintah di Bima agar proses tender ke depan dilakukan secara kompetisi yang fair, transparan baik dalam proses dan sikap maupun kebijakan panitia selama proses tender berlangsung. Jangan sampai panitia atau pemilik kewenangan main mata dengan oknum pengusaha. Demikian pula dengan sikap konsultan yang tetap harus profesional," imbuhnya.
Kata dia, pelelangan paket di tahun 2023 mendatang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan terbuka untuk umum dalam konteks yang sebenarnya dan seadil-adilnya.
"Pada proses tender panitia harus bijak pada pelaksanaan pelelangan. Tidak boleh ada proyek titipan atau dimonopoli oleh salah satu perusahaan," tutup Fulan. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.