Soal Penundaan Pemilu, IMM Desak DPRD Keluarkan Surat Teguran Untuk Bupati Bima
 |
| Ratusan kader IMM Cabang Bima saat gelar aksi depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Selasa, 12 April 2022. (METROmini/Agus Mawardy) |
KABUPATEN BIMA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD kabupaten Bima, Selasa 12 April 2022.
Selain melakukan demontrasi, massa juga melaksanakan Sholat Ghaib bersama di ruas jalan Depan Gedung DPRD kabupaten Bima, sebagai bentuk kekecewaan terhadap presiden RI. Massa juga membentangkan spanduk "Reformasi hanya melahirkan Penindasan, Salam Rindu Dari Pengkaderan DAD dan Salam hangat dari Forum DAM Sang "Penindas".
Pada orasinya, Aden Prabowo mendesak DPRD untuk segera mengeluarkan surat teguran pada Bupati Bima yang telah memberikan rekomendasi terhadap Kepala Desa terkait penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang.
"Kami mendesak DPRD Kabupaten Bima agar mengeluarkan surat teguran terhadap Bupati Bima yang membiarkan kepala Desa memberikan rekomendasi terhadap pemerintah pusat dalam melakukan pemindahan Ibukota negara dan penundaan pemilu pada tahun 2024," jelasnya, Selasa (12/4/2022).
Selain itu, massa juga mendesak DPRD agar segera mengeluarkan surat pernyataan terbuka ditujukan pada Presiden RI untuk memecat Mentri BUMN yang telah gagal mensejahterakan masyarakat indonesia.
"Kami mendesak DPRD agar mengeluarkan pernyataan secara Terbuka kepada presiden RI agar segera memecat menteri BUMN karena telah gagal menahkodai roda ekonomi raksasa yang dimiliki oleh Negara RI," tegasnya.
Dijelaskannya, dalam beberapa bulan rerakhir warga disulitkan dengan krisis minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok warga saat ini.
"Kebutuhan pokok sembako dalam hal ini terjadinya krisis minyak goreng di Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia," tutupnya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.