PDIP Nilai Rencana Pengembangan Kantor DPRD Kota Bima Tahun 2023 Tidaklah Penting
 |
| Foto: Ketua DPC PDIP Kota Bima, H. Ahmad Yadiansyah (masker putih, red) bersama jajaran pengurus DPC PDIP Kota Bima. (METROmini/Agus Mawardy) |
KOTA BIMA - Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan mengungkapkan tentang rencana anggarkan pembangunan kantor DPRD Kota Bima di tahun 2023 mendatang. Pernyataan Ketua Golkar Kota Bima di salah satu media online tersebut, rencana pengembangan kantor wakil rakyat ini, akan dibangun di lahan seluas 40 are dengan sistim multiyears.
Menanggapi rencana itu. Ketua PDIP Kota Bima, H. Ahmad Yadiansyah menilai, rencana pembangunan tersebut bukanlah hal yang terlalu mendesak dan penting untuk dikerjakan di tahun mendatang.
Ia menjelaskan, kondisi masyarakat di Kota Bima masih banyak yang perlu diperhatikan terutama pada aspek kesehatan dan aspek krusial lainnya. Sejauh ini, pihaknya menilai corak pembangunan oleh Pemerintah Kota Bima masih berorientasi pada banyak pembangunan fisik semata.
Kata dia, dalam perjalanan kepemimpinan di Kota Bima, Lutfi-Feri masih kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, demikian pula dalam melunasi janji-janji politiknya. Ia berpendapat, sebaiknya Pemkot Bima lebih fokus dalam bidang kesehatan seperti menghadirkan Rumah Sakit modern yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, prima dan representatif untuk mengobati segala jenis penyakit.
"Pembangunan di Kota Bima seperti pekerjaan sayap kantor Pemkot senilai puluhan miliar di anggaran tahun 2021 lalu yang belum rampung hingga sekarang. Ditambah rencana mengembangkan kantor DPRD di tahun 2023 mendatang adalah program yang tidak mendesak dan bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat saat ini," jelas Politisi partai berlambang moncong putih itu, Kamis, 10 Februari 2022.
"Dan rencana pengembangan kantor DPRD Kota Bima di tahun 2023 itu patut ditolak," tegasnya menambahkan.
Ia mengatakan, di tengah menghadapi masa pendemi dan demi memberikan pelayanan kesehatan yang representatif dan prima. Pemerintah harus memiliki Rumah Sakit modern yang mampu menyiapkan fasilitas yang memadai dalam mengobati banyak penyakit.
Sebab, kata dia, selama ini, warga masih saja dirujuk ke luar daerah seperti ke Mataram dan Bali, saat mengalami penyakit yang alat maupun dokternya tidak ada di Bima. Menurutnya, keberadaan Rumah Sakit yang bisa menjadi kebanggaan bagi Kota Bima merupakan sebuah prioritas ketimbang pembangunan fisik kantor pemerintah yang keberadaannya masih sangat layak untuk digunakan.
"Keberadaan Rumah Sakit yang berkualitas secara SDMnya dan dilengkapi bangunan maupun alat yang modern di Kota Bima harus dihadirkan oleh pemerintah. Agar warga di Bima tak selalu dirujuk ke Lombok dan Bali untuk mengobati penyakitnya," jelas mantan Anggota DPRD Provinsi NTB itu.
Saat ini, lanjut dia, keberadaan Rumah Sakit Kota Bima yang dibangun dari peningkatan status puskesmas di wilayah lingkungan Ranggo keberadaannya masih terancam banjir di musim hujan.
"Ketimbang untuk pembangunan kantor DPRD, lebih baik Pemkot Bima lebih fokus dan serius dalam membuat program yang lebih menjadi kebutuhan rakyatnya, seperti Rumah Sakit yang modern dan berkualitas. Ketimbang menghabisi anggaran untuk pembangunan kantor pemerintahan yang keadaannya masih layak untuk digunakan," tandas warga Kelurahan Sadia, Kota Bima itu. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.