Desak Tuntaskan Kasus Korupsi PKBM di Polres Bima Kota, KP3H Bima Aksi di Polda NTB dan BPKP
 |
| KP3H Bima saat gelar aksi di Polda NTB, Selasa (22/2/2022). (WARTANTB.COM/Foto) |
KOTA MATARAM – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Pemudi Penegakan Hukum (KP3H) Bima melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTB dan kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mataram NTB, Selasa (22/2/2022).
Kehadiran mereka mendesak Polda NTB dan BPKP NTB agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bantuan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karoko Mas dan Yayasan Al Madinah milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Bima.
Selain itu kehadiran mereka juga mendorong Polda NTB untuk membongkar sejumlah kasus di Bima serta mendukung institusi Polri dalam rangka penegakan supremasi hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat serta meminta BPKP NTB agar segera mengeluarkan hasil audit jumlah kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana PKBM Karoko Mas dan Yayasan Al Madinah yang tengah ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bima Kota.
“Kami beri rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Polri yang telah bekerja serius dalam menegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu dan melihat status sosial seseorang, baik itu berasal dari golongan atas sekalipun wajib diadili jika itu terbukti melakukan pelanggaran pidana,” ucap Suroso, SH selaku Korlap Aksi dikutip dari wartantb.com, Selasa, 22 Februari 2022.
Suroso meminta Polda NTB dan Polres Bima Kota untuk segera menuntaskan sejumlah kasus yang yang saat ini belum dituntaskan, salah satunya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi dana PKBM Karoko Mas dan Yayasan Al Madinah.
Suroso menegaskan, dalam aksi tersebut ada beberapa poin pernyataan sikap yang disuarakan antara lain, mendorong Polda NTB untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang ada di NTB termasuk dugaan korupsi dana PKBM Karoko Mas yang merugikan anggaran negara miliaran rupiah saat ini.
“Kami mendorong Polda NTB agar segera berkoordinasi dengan Polres Bima Kota untuk memperjelas dan memberikan kepastian hukum atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana PKBM yang menyeret nama oknum anggota DPRD Kab Bima tersebut,” ujarnya.
Ia juga meminta BPKP NTB agar segera mengeluarkan hasil audit atas kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah dalam kasus dugaan penyelewengan dana PKBM Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah yang dilaporkan di Mapolres Bima Kota di tahun 2019 lalu.
“Setelah hasil audit dari BPKP keluar, kami berharap agar Polda NTB dan Polres Bima Kota agar segera memberikan kepastian hukum dan menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan anggaran negara miliaran rupiah tersebut,” harapnya.
Usai menggelar aksi di depan Mapolda NTB dan diterima oleh perwakilan dari Polda NTB, massa aksi KP3H Bima juga melakukan aksi di depan kantor BPKP NTB yang kemudian dilanjutkan dengan audensi bersama pihak BPKP NTB.
Sebagai informasi, kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran PKBM Karoko Mas yang terletak di jalan Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dilaporkan lebih dari satu orang pelapor ke Polres Bima Kota pada bulan Oktober tahun 2019 lalu.
Dalam laporan tersebut, pengelola diduga menyelewengkan dana PKBM senilai lebih Rp1 Miliar pada tahun anggaran 2018 dan 2019 yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Gerindra. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.