APBD Tak Berpihak Kepada Rakyat, Rafidin Minta Bupati Bima Evaluasi Kinerja Ketua TAPD
 |
| Radidin, S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Bima (topi putih). METEROmini/Dok |
KABUPATEN BIMA - Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin, S.Sos yang masuk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2021 saat ini menilai ada pola politik anggaran yang dilakukan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajarannya yang ada di Pemkab Bima tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
"Bahkan, corak politik anggaran yang selama ini dilakukan oleh TAPD di bawah kendali Sekda Kabupaten Bima sangat cenderung memperbesar anggaran di lingkup Sekretariat Daerah dan kepentingan memperbesar anggaran untuk kebutuhan majikannya yaitu Bupati dan Wakil Bupati Bima saat ini," ungkap Rafidin dalam siaran persnya, Senin, 12 Maret 2021.
Politisi asal PAN Kabupaten Bima itu mengatakan, alokasi APBD tahun ini cukup besar peruntukakannya dalam rancangan yang diajukan oleh TAPD untuk kebutuhan anggaran yang ada di lingkup Setda Kabupaten Bima. Ia pun mempertanyakan, anggaran yang dialokasikan bagi kantor BPKAD Kabupaten Bima yang mengelola uang sebesar ekitar Rp34 miliar di tahun ini.
"Demikian pula peruntukkan anggaran yang ada di bagian Tatapem, Bagian Prokopim dan sejumlah bagian-bagian lain di Sekretariat yang rata-rata mendapat alokasi anggaran belasan miliar di tahun ini," jelasnya.
Baca juga: Anggota DPRD Duta PAN Desak Bupati Bima Copot Direktur PD Wawo
Sementara itu, kata dia, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Dinas dan Badan selaku Organisasi Perangkat Daerah OPD) yang sifatnya tehnis seperti Disperkim, Dinas Dikbudpar, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan juga Dikes Kabupaten Bima tak mendapat alokasi anggaran yang cukup banyak ketimbang alokasi anggaran yang ada di Sekretariat Daerah.
"Padahal, kegitan OPD tehnis ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan realita ini menandakan sekaligus membuktikan bahwa kebijakan Sekda selaku Ketua TAPD tidak pro terhadap rakyat dengan melihat kondisi anggaran yang tak berpihak pada dinas-dinas tehnis yang merupakan ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," terangnya.
Kata dia, selaku OPD tehnis tentu memiliki tanggungjawab moral dalam proses pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Dan mengapa oleh Sekda lebih fokus berikan anggaran yang cukup besar di setiap bagian di lingkup kantornya. Kondisi ini menaruh banyak kecurigaan ditambah juga dengan pengalokasian untuk DPKAD yang anggarannya senilai Rp34 miliar sementara keberadaan kantor ini hanya bersifat administarsif.
"Kondisi ini menjadi tanda-tanda besar bagi kami yang saya nilai kita terlalu bermimpi di bawah kendali HJ. Indah Dharmayanti Putri dengan cara pengelolaan APBD Kabupaten Bima yang diatur oleh Sekda saat ini bisa perbaiki nasib dan kehidupan rakyat di Kabupaten Bima," ucapnya.
Menurutnya, keberpihak Pemerintah Kabupaten Bima terhdap rakyat dan petani pun minim jika dilihat dari total nilai APBD di tahun ini sebesar Rp1,8 triliun di mana sebagian banyak kontribusi penghasilan daerah ini diberikan oleh kaum tani. Karena memang, kondisi masyarakat petani di daerah ini masih sekitar 70-80% mayoritas rakyat di Kabupaten Bima adalah Petani.
Sementara, lanjut Politisi asal Dapil III itu, anggaran yang dikembalikan untuk mensejahterakan petani sangat tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan petani bagi daerah ini. Dari anggaran Rp1,8 triliun tersebut, hanya 6% saja akumulasi anggaran yang jika dikumpulkan dari setiap OPD yang ada untuk kepentingan masyarakat tani di Kabupaten Bima.
"Kondisi ini sangat mencengangkan. Di mana rakyat yang seharusnya mendapat alokasi anggaran yang sepantasnya. Seperti kaum tani hanya mendapat 6% dari total anggaran yang dikelola Pemkab Bima saat ini," tandas mantan Ketua PWI Bima itu.
Rafidin pun meminta dengan tegas kepada Bupati Bima agar mengevaluasi kembali kinerja Sekda selaku Ketua TAPD yang merancang anggaran dalam APBD di tiap tahunnya selama ini. Dan selain itu, dia pun meminta kepada Bupati Bima untuk tidak melepas bawahan mulai dari Sekda sampai tingkat jabatan ke bawah dalam kaitan pembahasan anggaran saat tiba waktu APBD Perubahan di tahun ini nanti.
"Dan di tahun depan, agar penetapan APBD TA 2022 yang mungkin hampir mendekati Rp2 triliun nantinya, rancangan awal anggaran sudah mencerminkan kepeduliannya terhadap kepentingan rakyat dalam berbagai sektor kehidupan dan pembangunan terutama di bidang infrastruktur jalan dan jembatan," kata dia.
Sebab, menurutnya, kebutuhan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan yang terpenting pula, alokasi anggaran yang memadai untuk Dinas Pariwisata dalam pengembangan berbagai potensi kawasan wisata dalam rangka menggenjot penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.