Kader PDIP Parlan Harap Polisi Tuntaskan Kasus Darmaga Bonto yang Menjerat Wakil Wali Kota Bima
 |
| Ruslan Usman, SH Alias Parlan di kantor Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bima. METEROmini/Agus Mawardy |
KOTA BIMA - Kinerja Polres Bima Kota dalam mengungkap dugaan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup pada obyek bangunan darmaga atau jetty yang dinilai ilegal mendapat apresiasi dari kader PDIP yang juga Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bima, Ruslan Usman, SH alias Parlan.
Parlan menilai, tindakan jajaran Polres Bima Kota khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu di bawah komando Kapolres Bima Kota dengan menetapkan tersangka Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, SH adalah langkah yang berani dan tepat.
"Terjeratnya Wakil Walikota Bima dan telah ditetapkan sebagai tersangka adalah tindakan yang tepat dan bentuk profesionalitas Polri yang harus didukung dan diapresiasi oleh semua pihak," ujar mantan Ketua DPC PDIP Kota Bima, Rabu, 18 November 2020.
Kata dia, tak sepantasnya memang wilayah publik seperti kawasan pantai dimanfaatkan secara pribadi dengan tujuan apapun di tengah proses perizinan yang tidak dilakukan sesuai aturan dan Undang-undang tentang Lingkungan Hidup.
"Pejabat daerah yang harusnya memberi contoh keteladanan hukum wajib mempertimbangkan segala tindakannya agar tak melabrak aturan yang ada. Kasus darmaga di Bonto tentu akan pelajaran yang berharga untuk semua pihak khususnya di kalangan pejabat," jelas dia.
Ia pun berharap, kasus ini tidak dipolitisir atas kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum yang tentunya akan diuji tingkat pelanggarannya di Pengadilan pada waktunya.
"Kasus ini tidaklah elok kalau dipolitisir. Sebab ada memang dugaan pelanggaran pidana murni dibalik kegiatan pembangunan di kawasan publik yang dilakukan oleh Wakil Walikota Bima saat ini," terang Politisi kawakan partai berlambang moncong putih itu.
Ia menegaskan, pihak Polri agar serius dan fokus dalam menuntaskan kasus ini agar masyarakat mendapat kepastian hukum, mengingat kasus ini menyeret penguasa daerah yang juga pimpinan salah satu Partai Politik di Kota Bima.
"Masyarakat tentu sangat berharap kasus ini ada kepastian hukumnya. Sebab, terjeratnya oknum penguasa dan seorang pimpinan partai politik, tingkat integritas Polri akan diuji keseriusannya. Jangan sampai ini hanya sebatas gertakan semata," ujarnya.
Dalam menghadapi situasi saat ini, ia berharap pada Wali Kota bersama jajarannya di Pemkot Bima agar tetap fokus dalam melakukan agenda-agenda pembangunannya dan tidak terhambat dengan munculnya kasus ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.