Rafidin Tuding Bupati Sembarangan Kelola Anggaran Covid-19, Polisi Diminta Melalukan Penyelidikan Terkait Harga Sembako

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sos.METEROmini/Dok

KABUPATEN BIMA - Menjelang Pilkada serentak 2020, pasangan Petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer (IDP-Dahlan) kembali berulah. Sebelumnya pasangan ini menunai kritikan keras dari public terkait pembagian alat masak berupa panci. Namun sekarang pasangan yang masih aktif menjadi Bupati Bima dan Wakil Bupati memperlihatkan politik ‘Cari Muka’ dengan menempelkan stiker Foto keduanya dalam paket beras 5 Kilo.

Kondisi ini membuat anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin, S.Sos berang. Mantan Wartawan senior Bima ini mengkritik cara Bupati Bima yang memanfaatkan jabatannya untuk menarik simpati masyarakat saat ini. Menggunakan stiker wajah pasangan calon dalam bantuan menunjukan cara politik yang tidak bermartabat dan melanggar etika politik.

Rafidin menyatakan,  dengan bantuan Bencana ini,  ia menilai pasangan petahana IDP-Dahlan sembarangan mengelola anggaran Covid-19. Bahkan dengan tegas ia meminta pasang tersebut untuk tidak mencari muka ditengah Wabah Covid-19 yang menimpa Masyarakat saat ini.

“Pasangan petahana jangan bertindak sembarangan dalam mengelola anggaran negara untuk kepentingan politik mereka. Saya selaku anggota Dewan Kabupaten Bima meminta agar pasangan ini kedepankan etika politik,” ujar Rafidin Senin (4/5/2020).

Beras bantuan JPS Bima Ramah. METEROmini/Dok

Lanjutnya, selain menggunakan stiker dalam beras bantuan covid 19, Rafidin juga mempertanyakan penggunaan anggaran bantuan tersebut sebanyak Rp. 50 M. Duta Dapil III ini mencium adanya aroma tidak sedap dalam penggunaan dana bantuan covid 19 itu. Terutama adanya selisih jauh harga dipasar dengan nilai pembelian bantuan oleh Pemda Kabupaten Bima.

“Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait harga beli oleh pemerintah ke distributor. Saya mencium ada aroma KKN dalam bantuan covid 19 ini. Termasuk kualitas bantuan,” sorotnya.

Pria kelahiran Desa Sampungu-Soromandi ini mengajak semua elemen untuk mempertajam fungsi control dimasing-masing wilayah terkait adanya bantuan Pemda ini. Karena bantuan yang diberikan bukan bersifat pribadi namun bersumber dari uang Negara.

“Saya pantau beberapa waktu lalu, IDP membawa misi bantuan pribadi ke sejumlah masjid di Kabupaten Bima. Apa ia, jumlah yang sebanyak itu diberikan dari dana pribadi Bupati? Ini juga menjadi atensi kita untuk mengumpulkan data,” terangnya.

Hingga berita ini ditayangkan Bupati Bima masih dimintai keterangan mengenai sorotan Anggota Dewan politisi PAN ini. (RED)

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn