Dewan Tuding Bupati Lamban Penanganan Covid-19
https://www.metromini.info/2020/04/dewan-tuding-bupati-lamban-penanganan.html
Anggota DPRD Kabupaten Bima. METEROmini/Dok
KABUPATEN BIMA - Paska rapat khusus usai penyampaian LKPJ tahun anggaran 2019 lalu, menyoal kesiapan dan kesigapan pemerintah menghadapi wabah virus corona covud-19, termasuk membahas ketersediaan anggaran, hingga kini ploting anggaran untuk penanganan wabah mematikan ini, belum jelas juntrungannya.
Sikap apatis yang terkesan lamban ini, praktis membuat legislatif angkat bicara dan menuding Bupati Bima lamban dan bersikap acuh tangani covid-19.
Legislator Mustakin dari Fraksi Nasdem, menyentil Bupati IDP sebagai kepala daerah yang tidak sensitif alias peka mencermati kondisi kekinian yang dirasakan masyarakat dunia termasuk di Kabupaten Bima.
Bupati timpal legislator yang dikenal vokal ini, tidak perlu sibuk mencitrakan diri membagikan masker dan bantuan, sementara terkait hal penting dan prinsip terkait penanganan covid-19 semisal bicara seberapa besar anggaran yang disediakan pemerintah, hingga hari ini, belum ada kejelasan besarannya.
Mestinya kata Mustakim, Bupati serius membahas alokasi penganggaran untuk covid.
"Kami saja mitra eksekutif tidak tahu sama sekali seberapa anggaran yang disediakan untuk penangangan covid-19 ini,"ketusnya.
Anggota Fraksi Gerindra, Supardi melilaht dari sudut pandang katuh korban baik yang Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) seperti di Sanggar, Bolo dan lain sebagainya yang mengemuka, pihak legislatif tidak tahu sama sekali, seperti apa kerja pemerintah dalam penanganannya.
Supardi menilai kerja eksekutif serampangan dan tidak membijaki penanganan covid-19 secara sistematis termasuk soal keberpihakan anggaran.
"sampai hari ini eksekutif tidak pernah mengajak rembug membahas ketersediaan anggaran khusus untuk penanganan virus corona ini," katanya.
Ambil contoh Kota Bima sebutnya, setelah menyediakan anggaran Rp 800 juta lebih, kini tengah mengusulkan pada legislatif perubahan anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp 14 Miliar.
"Langkah cerdas seperti inilah yang kami harapkan dari eksekutif,"harapnya.
Duta PPP, Ardiwin, pemerintah harus sigap dalam hal penanganan covid. Tidak hanya pencitraan dengan mebagikan APD. Tapi memikirkan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari virus mematikan ini.
Legislator yang begitu vokal dan cerdas ini, kalau memang anggaran menjadi alasan, ditengah pemerintah pusat membuka keran penggunaan anggaran melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 yang memberikan kelonggaran bertanggungjawab untuk menggunakan anggaran dalam penanganan virus corona.
"Kami tidak melihat keseriusan Bupati dalam penanganan virus ini. Ini masalah besar, virus ini berbahaya dan menyangkut nyawa manusia. Jadi jangan main-main dengan penanganannya,"kesalnya.
Legislatif di ujung pernyataan bersamanya, meminta Bupati serius, bila perlu pangkas sejumlah penganggaran yang ada, termasuk anggaran pembangunan Masjid yang puluhan miliar ini. Sejatinya membangun tempat ibadah adalah kewajiban, tetapi menyangkut umat dan keselamatan nyawa lebih penting lagi. Tuhan maha mengetahuinya.(RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.