Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan Diprediksi Jadi "Program Gagal" Pemkot Bima
https://www.metromini.info/2020/03/rumah-aspirasi-pemberdayaan-perempuan.html
 |
| Wali kota Bima saat meresmikan salah satu Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (RAPP) di Kota Bima. METEROmini/Ist |
KOTA BIMA - Keberadaan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan yang sempat dilaunching atau diresmikan Wali Kota Bima, H. M. Lurfi, SE di bulan November tahun 2019 lalu, ternyata keberadaannya kini menulai masalah akut atas eksistensi dan kelanjutannya. Pasalnya, setelah diresmikan, kevakuman pun melanda dan tak ada anggaran yang disiapkan dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima di Tahun Anggaran 2020.
Sebelumnya, situs resmi Pemkot Bima menulis artikel Kepala DPPPA Kota Bima H. Ahmad Akan Bangun Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2020. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan ekspos program prioritas tahun 2020 yang berlangsung Rabu, 31 Juli 2019, di ruang rapat Walikota Bima lalu.
Kata dia, Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan akan berlokasi di setiap kelurahan dan berada dibawah pembinaan Lurah setempat. Tujuan program ini antara lain untuk meningkatkan keterampilan perempuan agar berdaya saing, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai sosial, sebagai sarana penyampaian aspirasi dan bertukar pikiran, meningkatkan sumberdaya manusia khususnya perempuan, serta memfasilitasi kegiatan perempuan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat.
Disebutkan pula, Wali Kota Bima meminta DPPPA mengembangkan model Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan dengan ciri khas masing-masing pada setiap Kelurahan. Misalnya di Kelurahan tertentu dikembangkan program peningkatan keterampilan tenun, di Kelurahan lain dikembangkan peningkatan keterampilan kuliner. Untuk itu, DPPPA diminta membangun koordinasi dengan berbagai instansi lain sesuai fungsinya.
Di tengah gambaran program yang disampaikan Pemkot Bima. Ketua Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan(RAPP) A. Natsir, S.Sos menilai kenyataannya tidak seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bima. Pasalnya, di Rabangodu Utara, keberadaan Rumah Aspirasi tidak didukung oleh Anggaran yang jelas dari dinas terkait.
Kata dia, mulai dari berdiri sampai hari ini, pihaknya hanya menerima dana Rp250.000 yang digunakan untuk rapat penyusunan program. Namun, usai rapat penyusunan program, pihaknya ingin ingin mengajak DP3A (khususnya bagian program) yang hanya butuh waktu mereka beberapa jam saja untuk memantapkan program yang telah disusun oleh RAPP Rabangodu Utara.
"Tujuan itu untuk mencari kegiatan yang pas dalam bahasa program. Namun pihak DP3A tidak mau mengindahkannya. Tujuan saya adalah agar program yang dimatangkan sebagai program oleh RAPP dapat terintegrasi pada dinas-dinas lain yang menjadi mitra strategis RAPP sesuai Perwali," jelasnya, Minggu, 22 Maret 2020.
Kata dia, DP3A sebagai leading sektor mestinya welcome terhadap progresifnya inisiasi dan kemauan RAPP yang ingin membantu agar rumah aspirasi dapat beroperasi secara maksimal.
"Tujuan itu untuk mencari kegiatan yang pas dalam bahasa program. Namun pihak DP3A tidak mau mengindahkannya. Tujuan saya adalah agar program yang dimatangkan sebagai program oleh RAPP dapat terintegrasi pada dinas-dinas lain yang menjadi mitra strategis RAPP sesuai Perwali," jelasnya, Minggu, 22 Maret 2020.
Kata dia, DP3A sebagai leading sektor mestinya welcome terhadap progresifnya inisiasi dan kemauan RAPP yang ingin membantu agar rumah aspirasi dapat beroperasi secara maksimal.
"Sejauh ini, kami sebagai pengurus yang berpikir produktif dan ingin bertindak lebih maksimal menjalankan kegiatan di RAPP. Tapi rupanya, DP3A tidak paham akan sebuah program inovasi yang mereka ciptakan sendiri. Percuma menghimpun aspirasi yang dirumuskan dalam program oleh RAPP sementara leading sektor tidak paham," sorotnya.
Selain itu, sambung dia, soal anggaran untuk keberadaan RAPP ini pun tidak bisa dipastikan oleh DP3A hingga saat ini.
"Bagaimana pula bisa bekerja untuk menjalankan program di RAPP, kalau pos anggarannya tak jelas di tahun 2020 ini. Bisa diprediksi, RAPP akan menjadi program gagal Pemkot Bima. Aneh memang, Pemerintah yang buat lembaganya, tapi tak didukung oleh anggaran kegiatannya," cetus mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima itu.
Terpisah, Kepala DP3A Kota Bima, H. Ahmad masih dimintai tanggapannya soal berita ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.