Di Wera, H. Syafru Kritik Kebijakan Bupati di Bidang Pendidikan
https://www.metromini.info/2020/03/di-wera-h-syafru-kritik-kebijakan.html
Bakal Calon Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin. METEROmini/Dok
KABUPATEN BIMA - Warga Yang juga kebetulan salah seorang dosen di salah satu kampus yang ada di Bima, Takdir mengungkapkan keadaan dan potret wajah pendidikan di Kabupaten Bima yang masih jauh dari harapan.
Kata Takdir, seperti di Desanya yang ada di Wera, keadaan lembaga pendidikan di daerah terpencil masih belum mewujudkan pendistribusian ilmu dan pembentukan moral siswa yang baik.
"Gerakan dari kebijakan pendidikan pemerintah masih jalan di tempat. Seperti keadaan sekolah yang ada di desa kami di Wera masih belum menunjukkan perkembangan kualitas pendidikan yang baik," ujar Dosen muda itu di Desa Kala Jena, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Kamis, 5 Maret 2020.
Dijelaskannya, di Bima, untuk sekolah di desa terpencil masih dijadikan sebagai medium keputusan politik atau tempat pembuangan para guru dan Kepala Sekolah.
"Akhirnya, kondisi sekolah masih memprihatinkan. Tidak ada semangat baik guru dan Kepala Sekolah untuk memperbaiki sekolahnya. SDM di sekolah-sekolah terpencil sangat kurang mutunya," kata dia.
Menanggapi soal pendidikan di Bima yang disampaikan dosen tersebut. Bakal Calon Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin, MPd mengatakan, masalah pendidikan adalah masalah semua pihak. Sebab, generasi yang baik lahir dari pendidikan yang sehat.
"Kekeliruan di bidang pendidikan ini ada pada pemimpinnya. Sering kali menempatkan kepala dinas bukan pada tempatnya. Kalau angkat jabatan bukan karena dasar ilmu maka tujuan baiknya pada bidang tersebut akan keluar dari harapan bersama," tandas salah seorang pendiri SMA Muhammadiyah yang ada di Bima itu.
Menurutnya, kalau tidak ada pendidikan yang baik dan SDM pendidik yang mumpuni, tentu tidak mungkin ada ilmu yang sehat bagi terciptanya generasi yang baik.
"Kalau semua kebijakan di bidang pendidikan dibawa ke suasana politik. Walau tak berkompeten, tapi dipaksa jadi Kepala Dinas. Tujuan menciptakan generasi bangsa yang mumpuni tentu sulit tercipta," ujarnya.
Mantan dosen kopertis dulu itu mengatakan, untuk mengelola pendidikan. Tentu pula harus menunggu payung hukumnya. Jangan ada pula pengambilan fee untuk menempatkan pejabat di bidang pendidikan dan intinya harus di evaluasi seluruhnya berbagai aspek pendidikan di Kabupaten Bima.
"Jika terpilih menjadi Bupati, saya akan evaluasi seluruhnya. Kita haramkan untuk mendapatkan fee jabatan. Kalau dia tak mampu jangan dipaksakan untuk menjabat," tandasnya.
"Ini yang menjadi Kepala Dinas di kabupaten Bima sekarang bukan yang berlatar belakang sebagai pakar di bidang pendidikan. Yang kita tahu dia latar belakangnya di pemerintahan desa. Tentu masih belum cakap dalam mengurus dunia pendidikan di Kabupaten Bima. Sangat memprihatikan dunia pendidikan kita saat ini," tambahnya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.