BADIK Desak KPK Tuntaskan Laporan Kasus Korupsi di Kabupaten Bima
https://www.metromini.info/2020/03/badik-desak-kpk-tuntaskan-laporan-kasus.html
 |
| Ilustrasi berita soal dugaan korupsi di Kabupaten Bima yang didesak penuntasannya di KPK. METEROmini/Dok |
JAKARTA - Barisan Pemuda Kritis (BADIK) Bima sebelumnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pekan lalu atau Kamis, 19 Maret 2020. Kendatangan sejumlah Mahasiswa yang bergabung dalam organisasi BADIK itu ingin berudensi dengan pejabat terkait di KPK yang menangani laporan dugaan korupsi di Kabupaten Bima yang telah dilaporkan sebelumnya.
Salah seorang pentolan BADIK, Ibrahim mengatakan, kedatangannya di kantor KPK RI beberapa hari lalu untuk memasukan surat audensi dan ingin bertemu langsung dengan pihak yang ada di KPK untuk menanyakan perkembangan dugaan kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Bima yang telah dilaporkan masyarakat Bima sebelumnya.
"Kami ingin audiensi dengan pejabat terkait di KPK untuk mengklarifikasi sudah sejauhmana progres kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Bima dan Kadis PUPR yang pernah dilaporkan oleh warga berinisial NS dan D pada tanggal 2 Maret 2018 lalu dan juga adanya kasus laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Bidang Pertanian di Kabupaten bima," jelas Ibrahim, Rabu (25/3/2020).
Ia mengatakan, dalam penanganan kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat Bima tersebut, KPK dinilai lamban dan terkesan apatis melihat tindakannya yang kurang merespon laporan dugaan korupsi tersebut.
"Kami kecewa saat pihak KPK tidak mengindahkan surat audensi yang diajukan. Ketika dihubungi ada pegawai KPK yang ada di sana dan diketahui yang menangani kasus tersebut namun tak merespon proses konfirmasi yang kami lakukan," katanya.
Dalam persoalan ini, ia menduga KPK sudah ada "main mata" dengan pihak terlapor. Bahkan ketika masalah ini tidak direspon oleh KPK, rencananya pihaknya akan melakukan aksi di depan gedung KPK dalam waktu dekat ini, tentunya setelah masalah Corona berlalu di Ibukota.
"Kami menduga bahwa pihak KPK sudah main mata dengan terlapor sehingga tidak serius dalam menangani kasus di Kabupaten Bima. Kami dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi demonstrasi di KPK agar serius menangani kasus Korupsi di NTB pada umumnya dan di Kabupaten Bima khususnya," tegasnya.
Di sisi lain, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI masih dikonfirmasi lanjut atas adanya keluhan warga serta perkembangan laporan dugaan Korupsi yang dilaporkan masyarakat Kabupaten Bima tahun lalu tersebut. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.