Soal Jembatan Loka, Anggota DPRD di Hadang Masyarakat, Dewan: Gubernur NTB Suka PHP Masyarakat
https://www.metromini.info/2019/11/soal-jembatan-loka-anggota-dprd-di.html
Angota DPRD Kabupaten Bima sat Mendengar Aspirasi Masyarat di kecamatan Sanggar. METEROmini/Agus Gunawan
KABUPATEN BIMA - Saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, rombongan DPRD dihadang oleh Masyarakat. Dalam penghadangan itu Masyarakat meminta pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan Pemerinta Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera membangun Jembatan baru.
Dalam aksinya, Warga menghadang rombongan DPRD saat mau melintas di Jembatan Dusun Loka Desa Boro mengguna Batu, Kayu dan Motor. Menurut salah seorang warga di lokasi, penghadangan dilakukan oleh Masyarakat ini bentuk kekecewaan Masyarakat Karna jembatan penghubung antara desa Piong dan Boro ini tidak kunjung diperhatikan oleh Pemda dan Maupun Pemprov.
"Semenjak Jembatan ini dibawa oleh Banjir beberapa tahun lalu, kondisi jembatan tidak pernah di perhatikan oleh Pemda maupun Pemerintah provinsi," jelasnya Iwan (24/11) kemarin.
Ia juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak peduli dengan Masyarakatnya hingga saat ini. Dan jangan heran penghadangan seperti ini dilakukan oleh Masyarakat terhadap pejabat. Karna, ini bentuk protes Masyarakat yang selalu di nina bobokan dengan janji manis pemimpin saat ini.
"Kita merasa Kecewa, selama ini kita hanya dijanji oleh Pemerintah. Tapi, nyatanya hingga saat ini masih saja di PHP," kesalnya.
Warga lain pun sangat berharap pemerintah agar segera memperbaiki jembatan itu. Karna, Jembatan lokasi satu-satunya Jembatan untuk dilewati Masyarakat tiap hari.
"Cepat perbaiki Jembatan untuk kita lewati tiap hari ini. Karna, hanya jembatan yang ini kita lewati tiap hari, sebentar lagi musim hujan, pastinya kita tidak bisa lewat kalau ada banjir," jelas Nurhayati.
Rombongan Anggota DPRD Kabuapaten Bima di Hadang Masyarakat. METEROmini/Agus Gunawan
Sementara itu, Rafidin S.Sos anggota DPRD dari PAN menyatakan, Penghadangan yang dilakukan oleh Masyarakat saat ini merupakan bentuk kekecewa terhadap Gubernur NTB (Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, red) yang suka obral janji terhadap Masyarakat Bima. Walau Jembatan ini bukan tanggung jawab Pemda, sebagai anggota DPR tetap suarakakan aspirasi masyrakat. Karna ini bentuk tanggung jawab bersama dengan anggota Dewan yang ada di Bima, dan meminta Pemerintah Provinsi agar segera mebangun jembatan yang di keluhkan Masyarakat Bima saat ini.
"Gara-gara gubernur kami dihadang yang suka PHP Masyarakat, untuk itu kami sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima meminta kepada Gubernur NTB untuk segera membangun Jembatan yang dikeluhkan Masyarakat selama ini," kata Rafidin.
Selain jembatan di Dusun Loka, ia juga menegaskan agar pemerintah Provinsi agar segera menyelesaikan janjinya untuk membangun Jembatan baru untuk Kecamatan Soromandi.
"Selain jembatan di Desa Boro, ada juga jembatan di Desa Kananta Kecamatan Soromandi untuk diperbaiki. Dua jembatan itu adalah jembatan utama yang di lewati masyarakat saat ini," desaknya.
Ditempat yang sama Anggota Dpr M Erwin dari PPP mengaku, pernah menemui langsung Dinas PU Provinsi untuk menanyakan kelanjutan pembangunan jembantan di Desa Boro itu, saat pertemuan tersebu, Kata dia Dinas terkait berjanji akan dibangun 2020 tahun depan.
"Paska dilantik sbg anggota DPRD saya menghadap Dinas PU Kabid Binamarga untuk mempertanyakan pembangunan jembatan Loka di Desa Boro, mereka menjanjikan pengerjaannya akan dilakukan di tahun 2020 bersamaan dengan jembatan Boro yg satunya.
Lanjut dia, "Saya berharap insiden ini menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi agar segera merealisasikan pembangunan jembatan loka, guna mengantisipasi terjadinya gelombang reaksi masyarakat yg berlebihan," terangnya.
Ditempat yang sama, ketua Komisi III Kabupaten Bima Edy Mukhlis S.Sos dari Partai Nasdes menegaskan, tetap memperjuangkan aspirasi Masyarakat Kecamatan Sanggar, bersama anggota DPRD lain akan perjuangkan Masyarakat untuk dimasukan dalam pembahasan APBD tahun 2020 kedepan.
"Rapat pembahasan apbd tahun 2020, kalau jembatan ini tidak dimasukan, Kami bersama teman-teman ini akan boikot pembahasan," tegas Edy. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.