Komisi I Turun Lapangan Cek "So Tengke", BPN Batalkan Semua Sertefikat Bermasalah
https://www.metromini.info/2019/11/komisi-i-turun-lapangan-cek-so-tengke.html
 |
| Komisi I Anggota DPRD Kabupaten Bima Saat Cek "So Tengke" di Desa Piong Kevamatan Sanggar. METEROmini/Agus Gunawan |
KABUPATEN BIMA - Menindak lanjuti laporan Masyarakat soal Penerbitan Puluhan Sekrefikat di lokasi "So Tengke" Desa Piong kecamatan Sanggar. Komisi I DPRD Kabupaten Bima langsung turun ke lokasi Minggu, 24 November 2019.
Adapun anggota Komisi I yang turun untuk melakukan Cek lapangan, Sulaiman MT Ketua Komisi I dari partai Gerindra, Rafidin S.Sos dari Partai PAN, Muhammad Erwin S.IP M. SI dari partai PPP, Muhtar dari PKB, Isnaini Demokrat, dan Ada juga Ketua Komisi III Edy Muhlis, S.Sos.
Saat tatap muka dengan Anggota DPRD Kabupaten, salah satu warga Desa piong menyatakan, puluhan Sertefikat yang diterbitkan oleh BPN itu untuk dibatal. Karna, munculnya Sertifikat itu tidak melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan.
"Kami inginkan Sertefikat diterbitkan oleh BPN saat ini untuk dibatalkan, karna banyak Masyarakat yang dirugikan," kata Armasyah Minggu, (22/11).
Masyarakat lain juga menegaskan, BPN maupun pemerintah Desa dan pemerintah kecamatan sanggar untuk segera di panggil untuk selesaikan permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Desa Piong.
"Segera panggil BPN, Pemdes, Pemerintah Camat untuk selesaikan persoalan Masyarakat saat ini," tegasnya Ahmad yani.
Sementara itu, di hadapan puluhan masyarakat, Ketua Komisi I menegaskan, tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Instansi terkait maupun Pemdes dan Perintah Kecamatan dalam waktu dekat.
"Secepatnya kita panggil BPN, Pemerintah desa, Pemerintah Kecamatan dengan apa laporan yang masuk di Komisi I. Kehadiran kami anggota Komisi I disini untuk mencek lansung lokasi di So Tengke," terangnya.
Di tempat yang sama, Muhammad Erwin S.IP M. SI menyatakan, setelah mendengar langsung pernyataan Warga setempat, banyak hal yang bisa disimpulkan dari hasil Observasi, dari hasil keterangan dengan banyak pihak, tentu penerbitan Serfikat tersebut ada indikasi lain.
"Ada pemalsuan Dokumen, ada kecacatan proses dalam penerbitan sertifikat, ada proses yang tertutup dalam pembagian tanah tengke, ada oknum yang brmaksud memperkaya diri sendiri dengan menguasai banyak lahan "so Tengke", katanya.
Sebagai Anggota DPRD dari Komisi I, Erwin tegaskan tetap membongkar persoalan penerbitan sertefikat tersebut dan meminta pada pihak Badan Pertahan Nasional Kabupaten Bima untuk segera membatalkan surat Kepemilikan Tanah yang sudah diterbitkan.
"Saya sebagai warga asli Sanggar melalui Komisi I akan membongkar masalah ini dan jika semua dugaan terbukti, akan mendesak BPN untuk membatalkan seluruh sertifikat yg cacat proses ini," terangnya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.