Ini 31 Capture WAG PILPRES 2019 yang "Bocor", Kapolda: Terima Kasih Inputnya
https://www.metromini.info/2019/04/ini-31-capture-wag-pilpres-2019-yang.html
 |
| Status yang mengungkap percakapan dalam grup yang diposting oleh sebuah akun Twitter @marierteman, Jumat (29/3/2019). METROMINI/Dok |
KOTA BIMA - Viralnya screenshot percakapan WhatsApp Group (WAG) berjudul "Pilpres 2019" sejak hari Jum'at. 29 Maret 2019 lalu yang diunggah awalnya oleh akum twitter @marierteman yang menggugah dugaan ketidaknetralan Polri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia menuliskan, chat ini beredar luas, jika benar, Polri sudah tidak netral.
"Cara seperti ini indikasi kuat prabowo hanya bisa dikalahkan dengan kecurangan," tulis @marierteman dengan memberi tagar di akun @PolhukamRI, @DivHumas_Polri, @tni_ad @TjahjantoHadi, Jum'at. 29 Maret 2019.
Dilansir dari www.alinea.id, Kapolri diminta pecat Kapolres Bima Kota jika benar instruksikan dukung Jokowi. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diminta untuk mengusut tuntas dugaan keberpihakan Kapolres Bima AKBP Erwin Ardiansyah, kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Jika dugaan tersebut terbukti, Kapolri diharapkan tak ragu untuk memberlakukan sanksi tegas.
"Jika benar, Kapolri harus mencopotnya karena yang bersangkutan sudah melanggar TR (telegram rahasia) Kapolri tentang netralitas Polri," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane , dikutip dari www.alinea.id, di Jakarta, Jumat (29/3/2019) lalu.
Pernyataan Neta ini merespons beredarnya tangkapan layar dari grup WhatsApp "Pilpres 2019", yang diduga berisi sejumlah anggota Polri yang berupaya memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01. Nama AKBP Erwin Ardiansyah, tampak dalam tangkapan layar tersebut.
"Apa yang dilakukan Kapolres Bima itu harus diusut Mabes Polri secara tuntas. Apakah kapolres benar-benar yang melakukannya atau tidak," kata Neta.
Di sisi lainnya, Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menilai keberpihakan Polri di Pilpres 2019 sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih Polri telah melakukan pemetaan dukungan masyarakat, pada kedua pasang kandidat peserta Pilpres 2019.
Tangkapan layar yang tersebar di media sosial tersebut, membuat netralitas Polri di Pilpres 2019 semakin diragukan. Bagi Mudzakir, Kapolri menanggung beban tanggung jawab atas kondisi ini.
“Kalau saya jadi presiden, kapolrinya sudah saya copot karena tidak bertindak tegas atas netralitas anggotanya. Kalau begitu, kapolri seperti membiarkan anggotanya berpihak, yang itu tidak diperbolehkan,” kata Mudzakir, yang juga dikutip dari www.alinea.id,
Pandangan berbeda disampaikan oleh pengamat kepolisian, pertahanan, dan keamanan dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi;. Ia meminta masyarakat agar tidak buru-buru mempercayai kabar tersebut. Sebab dalam banyak kasus, isu semacam itu justru diembus oleh tim pemenangan salah satu kandidat.
"Jadi kemudian jika tiba-tiba ada isu yang muncul bahwa Polri atau TNI di framing antiIslam, atau di framing anti-yang lain-lain, saya kira harus dicerna dengan baik," ucapnya.
Muradi justru menilai Polri masih berada dalam koridor yang normatif dalam Pilpres 2019 ini.
"Saya sampai hari ini meyakini betul bahwa kapasitas Polri dan TNI itu menjaga marwah organisasinya," ucapnya.
"Karena nanti kasihan teman-teman Polri atau TNI sendiri. Buat saya, baiknya kalau ada isu yang dimunculkan seperti itu ya tinggal dibuktikan saja," ucapnya menambahkan.
Diketahui, sebuah grup WhatsApp yang diduga berisi sejumlah anggota Polri tengah menjadi sorotan. Dalam tangkapan layar yang beredar, terdapat percakapan yang berupaya memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Grup bernama "Pilpres 2019" itu berisi 43 anggota yang diduga menjabat sebagai kapolres, kapolsek, hingga anggotanya di daerah Bima. Percakapan grup itu dibocorkan oleh salah satu anggota yang telah dikeluarkan dari grup tersebut.
Percakapan dalam grup tersebut, diposting oleh sebuah akun Twitter @marierteman, Jumat (29/3). Mabes Polri belum membantah maupun mengonfirmasi kebenaran hal tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan atas informasi tersebut.
“Kita akan cek kebenaran isu tersebut. Bila terbukti benar ada oknum anggota Polri yang terlibat sesuai dengan fakta hukum, pasti akan ada tidakan tegas oleh Propam Polda dan akan diawasi oleh Divisi Propam Polri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Dedi.
Di sisi lainnya, Sumber Metromini yang memberikan tambahan dari tiga capture yang sudah beredar sebelumnya di sosial media. Diduga, tambahan capture-capture yang merupakan bagian dari percakapan WhatsApp Group "PILPRES 2019". Berikut salinan dari 31 capture tersebut:
Terpisah, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Achmad Juri yang dimintai tanggapannya atas capture WAG "PILPRES 2019" menaggapi dengan singkat saat Metromini mengkonfirmasi via nomor WhatsApp miliknya.
"Terima Kasih Input nya," tulis Kapolda, Senin, 1 April 2019.
Di sisi yang berbeda, Waka Polres Kompol Yusuf Tauzin, SIK mengatakan, screenshot tersebut dipastikan adalah mumi berita bohong atau hoax. Ia mengaku, pihaknya tidak mungkin melakukan hal demikian.
"Kita telusuri dulu siapa sebenarnya yang menyebarkan screenshot percakapan itu. Karena kemarin lebih banyak beredar duluan di luar daerah Bima," ucap Wakapolres dikutip dari sebuah media online, di ruangannya, Sabtu (30/1/2019) lalu.
“Sangatlah tidak benar kami sebagai polisi memproklamirkan diri untuk memilih salah satu pasangan calon. Tidak benar dan tidak mungkin," tegasnya menambahkan. (RED | WWW.ALINEA.ID)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.