BEM Unram Desak Kapolda NTB Selesaikan Soal Chat Group WA "PILPRES 2019 yang Bocor"
https://www.metromini.info/2019/04/bem-unram-desak-kapolda-ntb-selesaikan.html
"Akademisi: Jika Benar, Kapolres Harus Dicopot"
 |
| BEM Unram Gelar Aksi Tuntut Polri Netral Depan Polda NTB. METROMINI/Dok |
KOTA BIMA - Salah seorang akademisi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima DR. Ridwan, SH, MH mengungkapkan bahwa dalam kondisi suasan apolitik menjelang Pemilu tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2019, Menurutnya, keadaan saat ini akan mudah membuat suasana menjadi panas dalam peta persaingan pemilu 2019 yang semakin dekat.
Ia mengatakan, dalam hal menerima informasi terkait dengan hal politik atau pemilu 2019, sebagai pemilih harus hati-hati dalam mencerna informasi yang muncul. Sebab, jikma tidak dicerna dengan kritis justru akan menjadi bumerang.
"Ada banyak agenda dan kepentingan banyak orang dan kelompok yang bersentuhan langsung dengan pemilu 2019. Apalagi ongkos politik yang tinggi dan polarisasi politik yang kian menguat berdasarkan politik identitas yang berbeda dari berbagai kalangan," terang Doktor muda itu, Rabu. 3 April 2019.
Ia berharap, komponen masyarakat berpikir rasional dan kritis. Dan dalam kasus capture Group Whatsapp Pemilu 2019, diharapkan tidak serta merta langsung menjustifikasi bahwa Kapolres Bima Kota dan beberapa oknum jajarannya memobilisasi kekuatan untuk memenangkan Paslon Capres Nomor 01.
"Sebab semua hal perlu dan membutuhkan kebenaran ilmiah dari sisi informasi dan tehnologi atau IT yang ada saat ini," ucap dia.
Namun, kata dia, jika seandainya benar dengan adanya ketidaknetralan Polri dan dapat dibuktikan bahwa Kapolres Bima Kota memerintahkan anak buahnya untuk memenangkan Paslon Capres dan Cawapres 01, maka yang bersangkutan harus dipecat dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai abdi negara yang baik.
"Sebab perilaku yang demikian merusak dan mengacaukan tatanan demokrasi yang sehat dan yang lebih penting lagi perilaku yang demikian dapat memicu instabilitas daerah. Kondisi ini yang harusnya dihindari," tegas dia.
Ia menghimbau, agar semua pihak jangan buru-buru menghakimi dan menelan mentah-mentah segala informasi yang dilihat dan didengar sebelum ada pembuktian yang valid, sembari menunggu sejauh mana uji validitas dari pimpinan institusi yang bersangkutan.
"Kita masih menunggu hasil dari pihak Polri dan jika diharapkan dalam kasus ini Polri terbuka untuk setiap penanganan yang dilakukannua," tandas dia.
Di sisi lainnya, sekelompok mahasiswa menggelar aksi di depan Mapolda NTB, Kamis (4/4/2019). Mereka menuntut polisi bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Aksi mahasiswa yang mengenakan almamater Universitas Mataram (Unram) ditengarai adanya isu penggalangan dukungan oleh Polri kepada Capres nomor urut 01 di Kota Bima.
Karena itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram mendesak Kapolda NTB menyelesaikan isu chat grup WhastApp yang diduga mencatut nama Kapolres Bima Kota tersebut.
Korlap aksi. M. Amri Akbar mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat untuk audiensi bersama Kapolda NTB. Ia bersama rekannya ingin menanyakan mengenai isu chat grup dukungan anggota Polri di Kota Bima ke salah satu capres.
“Namun permohonan audiensi tidak ditanggapi Polda NTB. Karena itu, pihaknya memilih menggelar aksi di depan markas Polda,” katanya.
Ia menambahkan, mahasiswa ingin polisi bersikap netral. Tidak memihak kepada Capres dan Cawapres manapun.
“Kami minta polisi netral dalam Pemilu. Tidak berpihak pada salah satu pasangan calon,” pinta dia.
Akhirnya, aksi mahasiswa itu ditemui Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama. Purnama menegaskan isu chat grup WhastApp mengenai dukungan salah satu capres adalah hoax.
“Isu capture group WhastApp itu sedang ditangani Polda NTB, dalam hal ini Bidang Propam, yang diasistensi oleh Divisi Propam Mabes Polri,” kata Purnama, dikutip dari salah satu media online. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.