Sulaiman: Belum Ada yang Gajian, Bupati dan Romongan ke Sumba Barat, Pakai Uang Apa?

Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan dan Kepala BKD Diklat Kabupaten Bima yang berpose dengan pejabat dan ASN di Kabupaten Sumba Barat, NTT. METROMINI/Dok

KABUPATEN BIMA - Ketua Komisi I DPRD Kabaupaten Bima mengaku awal tahun 2019 yang sudah memasuki hari ke sembilan mengungkapkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bima belum ada yang menerima gaji. Tak hanya di anggota dewan, keadaan di ASN yang ada di lingkup Pemkab Bima pun belum ada yang menerima gajinya sampai kemarin, Rabu, 9 Januari 2019.

"Semua Anggota DPRD Kabupaten Bima memasuki hari ke sembilan awal tahun belum ada yang menrima gajinya. Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bima pun belum juga diberikan gajinya oleh masing-masing bendahara daji yang ada di lingkup Pemkab Bima saat ini," terang dia, Rabu, 9 Januari 2019 siang.

Biasanya, kata dia, gaji anggota Dewan dan ASN dibayar di awal tahun. Bisa tanggal satu, dua dan atau di tanggal tiga. Setelah diklarifikasi ke Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, ternyata kondisi ini diakibatkan karena SK Pengangkatan tugas bendahara gaji yang diangkat secara kolektif untuk semua OPD-OPD yang ada di Pemkab Bima belum diperpanjang oleh Bupati Bima hingga saat ini.

"Memang setiap tahun SK Pengangkatan tugas bendahara gaji yang diangkat secara kolektif  harus diperpanjang oleh Bupati Bima," ujarnya.

Sementara itu, kata Sulaiman, Bupati, Wakil Bupati dan juga Sekda Kabupaten Bima saat ini sedang melaksanakan kegiatan studi banding di Kabupaten Sumba Barat, NTT. Dan info yang dia dengar, kegaiatan itu diikuti oleh 21 orang rombongan yang ikut di dalam studi banding tentang lepariwisataan dan pembahasan Baperjakat tentang mutasi. 

"Saya memperkirakan, bisa jadi kegiatan studi banding ini menjadi alasan atau penyebab ditundanya tanda tangan perparpanjangan SK tugas bendahara gaji oleh Bupati Bima. Dan bisa jadi uang yang digunakan untuk membayar gaji lebih dulu dipakai biaya studi banding ini," ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Jika bukan uang gaji yang biasa diterima di awal bulan, dia mempertanyakan terkait anggaran yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan juga Sekda termasuk 21 orang yang berangkat studi banding ke Kabupaten Sumba Barat saat ini?.

"Inikan suatu bentuk kejanggalan administrasi pemerintahan yang sangat menyolok sekali. Bupati ada anggaran untuk kegiatan studi banding ke Kabupaten Sumba Barat itu uang dari mana?," ketus Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima itu.

Informasi yang dihimpun, pembayaran gaji dalam nomenklatur belanja gaji pegawai di lingkup Pemkab Bima, total untuk setiap bulannya sebesar Rp90 miliar atau Rp1,08 triliun di tahun anggaran 2019, dikutip dari salah satu media online di Bima. 

Di lain pihak, Bupati Bima yang coba dikonfirmasi belum berhasil dihubungi Metromini. (RED)

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn