Sekda Rangkap Plt. Kadis, Aktivis Nilai Kebijakan yang Gagal Total
https://www.metromini.info/2019/01/sekda-rangkap-plt-kadis-aktivis-nilai.html
 |
| Petikan Surat Perintah Bupati Bima yang mengangkat Sekda merangkap jabatan sebagai Plt. Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima. METROMINI/Dok |
KABUPATEN BIMA - Gonjang-ganjing pasca dilepasnya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima yang dirangkap oleh Assisten H. Makhruf yang purna tugas awal bulan lalu. Di tengah kemelut dan kehebohan pengganti pejabat Plt tersebut, terkuak Surat Perintah tertanggal 4 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs. H. Taufik HAK, M.Si untuk menjadi Plt. Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima, hingga ditentukan pejabat definitif di dinas tersebut.
Surat Perintah Bupati Bima itu pun beredar di sosial media, Senin, 14 Januari 2019 itu menuai pro dan kontra. Di tengah tak ada larangan Sekda merangkap sebagai Plt. Kadis, namun, tanggapan Aktivis pun menilai kebijakan ini gagal total. Hal ini disampaikan seorang aktivis di Bima, Syaiful atau pemilik akun Facebook Ipoel Duta Waskita.
Dalam tulisannya yang mengangkat judul. Sekda Plt. Kadis Dikbudpora, Kenapa Tidak? Ia menguraikan bahwa dirangkapnya jabatan Sekda bukan sekedar persoalan tentang aturan yang dilanggar atau tidak. Bukan juga tentang like and dislike sehingga menimbulkan pro dan kontra. Namun, kata dia, persoalan ini tetapi lebih dari itu. Dengan diangkatnya atau merakap jabatan Sekda sekaligus Plt. Kadis menunjukkan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di Pemerintahan Daerah telah gagal total dalam menyiapkan regenerasi birokrasi yang ada di Pemkab Bima.
"Bukankah setiap tahun dalam ABPD Kabupaten Bima ada anggaran program peningkatan SDM Aparatur Birokrasi yang cukup besar dianggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," tulis warga asal Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima itu, Senin (14/1/2019), kemarin.
 |
| Petikan Surat Perintah Bupati Bima yang mengangkat Sekda merangkap jabatan sebagai Plt. Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima. METROMINI/Dok |
Dijelaskannya, dalam perangkapan jabatan Sekda yang juga Plt. Kepala Dinas menunjukkan bahwa begitu langka dn miskinnya SDM di Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bima terutama dalam hal kesiapan dn ketersediaan Eselon II untuk menempati posisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam setiap OPD.
"Kepala Daerah dan Sekda juga tidak memiliki kepedulian akan regenerasi birokrasi di lingkup Pemkab Bima. Akibatnya. terjadi kekosongan dan rangkap jabatan pada OPD strategis yang memiliki dampak vatal -untuk masa depan daerah akan membahayakan perjalanan pemerintahan yang sedang berkuasa," jelas dia.
Ia mengatakan, budaya rangkap jabatan menjadi hal biasa dan wajar di Pemkab Bima. Sehingga peran OPD dalam memaksimalkan fungsinya terabaikan dn disepelekan. Kondisi ini akan berdampak pada kurang efektif dan produktifnya OPD untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah, Sementara, kaderisasi birokrasi di bawah komando Sekda tidak berjalan dan cenderung diabaikan, Sehingga Sekda sebagai pucuk pimpinan ASN tidak memiliki fungsi pembinaan terhadap aparaturnya.
"Selain itu, Bupati dan Sekda hanya sibuk mengelola APBD tetapi mengabaikan keberlanjutan masa depan birokrasi di Kabupaten Bima. Ini jelas fakta yang terurai dibalik kebijakan yang gagal total. Sementara itu, penghargaan keuangan WTP di Kabupaten Bima patut dipertanyakan karena akuntabilitas birokrasi tidak terpenuhi terkait indikator penilaiaannya dalam mencapai penghargaan tersebut," beber dia.
Ia menjelaskan, sebuah daerah jika tidak memiliki stock SDM birokrasi yang mumpuni dan modern sesuai dengan tuntutan jaman saat ini, maka dikuatirkan kabupaten bima tidak memiliki masa depan dan omong kosong bisa bersaing atau sejajar dengan daerah-daerah lain yang maju lebih dulu.
"Untuk itu, kebijakan merangkabnya Sekda sebagai Plt. Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima harus ditolak keras. Demi keadaan masa depan pemerintahan dan masyarakat pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bima saat ini dan di masa mendatang," tutup Syaiful.
Sementara itu, pihak Pemkab Bima masih dimintai tanggapannya terkait sorotan aktivis ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.