LP2R Minta Muhtar dan Amin Dicopot dari Jabatannya Saat ini
https://www.metromini.info/2019/01/lp2r-minta-muhtar-dan-amin-dicopot-dari.html
 |
| Lembanga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) saat demontrasi di depan kantor Wali Kota Bima, Senin, 7 Januari 2019. METROMINI/Dok |
KOTA BIMA - Tak banyak massa yang menggelar unjuk rasa dalam barisan Lembanga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R). Belasan orang itu, mengawali aksinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan DPRD Kota Bima melanjutkan orasinya dan menyampaikan tuntutannya di depan kantro Wali Kota Bima.
Dalam aksinya itu, Kordinator aksi, Taufik menyoroti berbagai kebijkan terkait pembangunan yang terjadi di Kota Bima seperti pelaksanaan proyek pembanguan jalan baru yang berada di Kelurahan
Sambinae di tahun 2018. Dalam proyek itu, terindikasi adanya penyimpangan sebab diduga dibangun dalam area hutan tutupan.
Selain itu, Taufik, proses tender proyek pembangunan jalan baru di Kelurahan Sambinae tersebut terindikasi adanya konspirasi antara pihak Dinas PUPR Kota Bima dengan pihak pelaksana (kontrakior) yang menelan anggaran sebesar Rp2,3 miliar.
"Dugaan penyimpangan ini mulai dari proses penawaran dan tender yang dilakukan antara pagu anggaran dan penawaran dari pihak kontraktor pemenang tender hanya selisih Rp17 juta di tengah anggaran kegiatan sebesar Rp2,3 miliar," beber Taufik,
Kata dia, dalam perilaku proses tender yang terjadi, tercium aroma yang tidak wajar dan diduga kuat ada pengaturan dalam menentukan nilai penawaran terendah yang akan dijadikan pemenang tender yang dilakukan melalui ULP LPSE Kota Bima.
"Masalah lain dari pelaksaan proyek pembengunan jalan baru di Kelurahan Sambinae yaitu tanah bekas galian tidak dibuang tetapi dijadikan sebagai bahu jalan," tukas dia.
"Untuk itu, kami meminta Wali Kota Bima untuk mengevaluasi dan mencopot M. Amin, S.Sos dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bima saat ini," sambung dia.
Ia menambahkan, persoalan lain yang terjadi saat ini, seperti dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penetian Pengembangan (BAPPEDA dan LITBANG) Kota Bima sekitar Rp6 miliar. Sampai saat ini, Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) belum juga memberikan penjelasan terkait dengan penyelesaian masalah ini.
"Untuk masalah dugaan korupsi di kantor Bappeda dan Litbang Kota Bima sekitar Rp6 miliar yang menjadi tugas Tim TPTGR dalam proses penyelesaiannya dan tidak ada kejelasannya saat ini. Selaku Ketua Tim TPTG, Drs. H. Muhtar Landa yang juga sedang menjabat sebagai Sekda Kota Bima, dinilai gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut," pungkasnya/
"Untuk itu pula keberadaan Pak Muhtar sebagai Sekda saat ini, kami harap bisa diganti oleh Wali Kota Bima. Sekda harus diganti dan diusulkan oleh Pak Wali dengan sosok yang secara kelayakan dan syaratnya terpenuhi serta pengalaman birokrasi pun harus mumpuni. Yang penting, jangan pertahankan Sekda yang sekarang, di mana banyak kasus yang saat ini, menarik tanggung jawabnya saat menjabat posisi lain di masa lalu," tambahnya menerangkan.
Ia melanjutkan, persoalan lainnya adalah pengadaan tanah di tahun 2018 yang ada di Kelurahan Sambinae. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan lahan untuk keperluan relokasi pembangunan rumah warga korban banjir bandang tahun 2016 lalu, dinilai keberadaannya tidak layak dan terindikasi mark up anggaran saat pembebasan lahan dilakukan.
"Terkait masalah ini, kami meminta Wali Kota Bima agar mengambil langkah hukum terhadap para pihak yang diduga mendapat keuntungan dari kegiatan pembebasan lahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat (Perkim) Kota Bima," pintanya dalam orasi saat aksi yang dilakukannya di depan kantor Wali Kota Bima, Senin, 7 Januari 2019.
Terpisah, Sekda Kota Bima, Drs.H. Muhtar Landa, MH yang dikonfirmasi via ponselnya oleh Metromini, tak menanggapi saat dimintai tanggapannya dalam kasus yang menyeretnya saat ini. Sementara, Kepala PUPR dan Perkim Kota Bima, masih dikonfirmasi lanjut, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegaitan di tahun 2018 lalu itu. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.