Ketua Pokmas Korban Banjir Sebut, Uang Banyak di Rekening, Tapi Wajahnya Tak Dilihat

Nota-nota yang datang dari suplayer untuk kegiatan pembangunan proyek bedah rumah untuk korban banjir bandang tahun 2016 lalu di Kelurahan Dara, Kota Bima. METROMINI/Azhar

KOTA BIMA - Dugaan adanya dugaan permainan melakukan penggelembungan harga atau mark up pada material pembangunan bedah rumah yang menjadi korban banjir bandang tahun 2016 lalu di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Dalam pelaksaan kegiatan yang dilakukan melalui Kelompok Masyarakat (Kopmas). Kali ini, Ketua Pokmas "Melati" yang lokasi penerima bantuan di RW 02, Kelurahan Dara memberikan tanggapannya.

Baca juga: Warga Ungkap Dugaan Mark Up Nilai Material Program Bedah Rumah di Kelurahan Dara

Menurut Ketua Pokmas "Melati" Aris Oscar mengatakan, saat mengetahui ada perbedaan harga pada masing-masing nilai material ia pernah meminta RAB ke fasilitator atau tenaga pendamping, namun tak diberikan, malah memberi data yang lain. 

"Mengetahui adanya harga yang berbeda-beda, saya pernah minta RAB ke fasilitator. Namun, tidak diberikan yang dikasih data yang lain," akunya, Sabtu, 19 Januari 2019.

Kata dia, uang dari pemerintah memang masuk ke dalam rekening milik Pokmas. Tapi, semua Pokmas disuruh transfer ke suplayer. Sebenarnya, sambung dia, soal ini sempat diprotes. Namun, itu sudah arahan dari Fasilitator. Kata dia, kegiatan bedah rumah ini percuma dibentuk adanya kelompk masyarakat atau Pokmas. Sebab, pekerjaan pengurus Pokmas hanya mengecek barang yang datang ke masing-masing anggota penerima bantuan. 

"Kami di Pokmas tidak pernah melihat uang bantuan yang nilainya untuk rumah rusak berat senilai Rp69 juta per kartu keluarga. Dan di masing-masing Pokmas ada yang menerima bantuan yang rumahnya rusak berat dan ada yang rusak sedang. Dan setelah uang masuk di rekening Pokmas. Arahan fasilitator untuk di transfer ke rekening milik suplayer atau toko bangunan yang mendistribusikan bantuan ini," jelas dia.

"Tugas kami di Pokmas hanya mengecek barang yang datang untuk masing-masing anggota penerima bantuan. Dan memang banyak uang yang masuk di rekening Pokmas. Tapi, saya tak pernah melhat uang itu," sambung Oscar yang juga tokoh pemuda di Kelurahan se tempat.

Ia mengaku kecewa dengan mekanisme pengerjaan bedah rumah yang ada saat ini. Dinilainya pula keberadaan Pokmas yang di dalamnya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara hanyalah simbol dan boneka saja. Sebab, uang yang masuk di Pokmas, harus ditransfer kembali ke rekening suplayer, 

"Kita ddi Pokmas ada pengurusnya. Ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tapi, dalam aplikasinya, Pokmas hanya disuruh kontrol bahan yang datang dan terima nota saja. Sementara yang membelanjakannya semuanya adalah suplayer dalam program bedah rumah ini," terang Oscar.

Terkait dugaan mark up setiap pembelanjaan bahan bangunan, Oscar mengaku, memang setiap nota itu beda jauh dengan harga normal yang ada di toko. Ia pun sempat mempertanyakan, tapi fasilitator yang menjadi tenaga pendamping tak menanggapi bahkan diminta RAB pun tak diberi. 

"Saat saya tanya kepada fasilitator kenapa harga kok beda dengan normalnya harga di toko. Fasilitator tak menanggpi, demikian pula saat ingin mitan RAB, kami di Pokmas dan penerima bantuan ini tidak pernah tahu RAB kegiatan bedah rumah sebagai alat kontrol bantuan yang kami terima," bebernya.

"Dan yang lucunya, belanja pasir tapi pake nota toko bangunan dengan harga Rp1.700.000. Pasir dari negara mana itu belinya," cetus Oskar menambahkan. 

Sementara itu, pihak fasilitator program bedah rumah yang masuk di Kelurahan Dara, Kota Bima. Masih dalam upaya untuk dikonfirmasi terkait pandangan Ketua Kopmas di atas. (RED)

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn