Warga Nilai Kepemimpinan Dinda-Dahlan, "Anak Tirikan" Warga Lingkar Tambora
https://www.metromini.info/2018/12/warga-nilai-kepemimpinan-dinda-dahlan.html
 |
| Warga di Desa Boro melintasi jembatan yang ambruk dengan dibantu alat berat yang sedang bekerja di Kecamatan Sanggar. METROMINI/Agus Gunawan |
KABUPATEN BIMA - Keberadaan masyarakat di lingkar Ggunung Tambora seperti warga di Kecamatan Sanggar dan Tambora dirasakan kurang sentuhan pembangunan dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima saat ini, yaitu Hj, Indah Dhamayanti Putri dan H. Dahlan H. M Nur. Pernyataan itu disampaikan oleh Ade Wirawan, warga asal Kecamatan Sanggar, Senin, 10 Desember 2018.
Tak hanya pejabat eksekutifnya, kata Ade, keberadaan anggota DPRD Kabupaten Bima yang mewakilili daerah pemilihan di Sanggar dan Tambora pun sama saja. Ia menilai, keberadaan masyarakat dan daerah di Sanggar dan Tambora, masih jauh dari yang dijanjikan kepemimpinan saat ini. Ia mengaku, daerah di Sanggar dan Tambora, bagai "anak tiri" yang diperlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima.
"Bupati dan Wakil Bupati Bima maupun anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Sanggar dan Tambora, kami nilai tidak bekerja secara merata untuk pembangunan di Sanggar dan Tambora. Janji dan visi misi Bima RAMAH khusus di wilayah lingkar Gunung Tambora belum kami rasakan dampaknya saat ini," tegas Ade kepada Metromini, Senin (10/12/2018) pagi tadi.
Ia menjelaskan, seperti keberadaan jembatan yang ada di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima yang telah roboh sejak tahun lalu tidak diperhatikan oleh pihak Pemda saat ini. Mengungkit keberadaan jembatan itu bagian dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi, kian menyakiti hati warga di Kecamatan Sanggar. Sebab, kata dia, di Pemkab Bima ada dana penanggulangan bencana yang sengaja tidak dialokasikan untuk perbaikan, minimal pembangunan jembatan alternatif yang dilakukan.
"Saat musim penghujan ini. Kami terisolasi dengan robohnya jembatan di Desa Boro. Karena, kalau banjir datang, sudah tak bisa lagi dilewati. Saat ini, warga swadaya meminta bantuan pelaksana proyek yang masuk di sanggar untuk menggunakan eksavatornya sebagai cara melintasi jembatan itu," ujar dia.
Ia menambahkan, selain masalah jembatan, pembangunan di Kecamatan Sanggar dan Tambora yang belum secara serius diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yaitu di bidang pendidikan maupun infrasturtur jalan.
Menurutnya, bebarapa masalah lainnya juga terkait dengan keberadaan jaringan atau sinyal operator ponsel yang tidak merata dan belum menyebar di seluruh wilayah di Sanggar dan Tambora. Dengan berbagai masalah tersebut, ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bima bisa lebih fokus dan serius menata pembangunan yang adil dan merata untuk wilyah di Sanggar dan Tambora.
"Jika Pemkab Bima tidak mampu memfasilitasi pembangunan di Kecamatan Sanggar dan Tambora, kami akan menuntut untuk menjadi daerah adiministrasi sendiri atau paling tidak akan mengajukan penggabungan dengan Pemerintah Kabupaten Dompu yang lebih dekat dengan kami," pungkasnya.
"Selain itu, untuk keberadaan anggota DPRD Kabupaten Bima dapil Sanggar dan Tambora. Untuk diboikot keberadaannya saat pencalegkan sekarang. Teruji mereka sudah tak bisa lagi memperjuangan nasib dan keberadaan masyarakat Sanggar dan Tambora yang jauh dari kemerataan pembangunan selama ini," tambah dia.
Di sisi lainnya, Bupati Bima dan anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Sanggar dan Tambora, masih dikonfirmasi atas tuntutan warga ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.