Usai Mengadu di DPRD, Para PKL Nyaris Bentrok dengan Pol PP di Kawasan Amahami
https://www.metromini.info/2018/12/usai-mengadu-di-dprd-para-pkl-nyaris.html
 |
| Para PKL yang protes karena dilarang berjualan di lokasi Taman Amahami, Rabu (26/12/2018) sore. METROMINI/Azhar |
KOTA BIMA - Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Kota Bima, ternyata puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pinggir Pantai Amahami melanjutkan aksinya di sekitra wilayah tempat jualan mereka, di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Rabu, 26 Desember 2018 sore.
Informasinya, setelah pertemuan segitiga antara para PKL, Dinas Koperindag Kota Bima dan Anggota DPRD Kota Bima, ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi relokasi para PKL yang awalnya berdagang di Taman Amahami. Menurut seorang pedagang Herman mengatakan, sesuai dengan adanya surat Wali Kota, sejak se pekan yang lalu pihaknya bersama pedagang lain dilarang berdagang di kawasan Taman Amahami.
"Seminggu yang lalu kami sudah dilarang dan diminta untuk bergeser lokasi jualannya oleh Pol PP yang datang. Dan hasil pertemuan bersama dengan Dinas Koperindag serta Anggota Dewan perpindahan lokasi dan pelarangan untuk berdagang di Taman Amahami atas adanya surat Wali Kota Bima," jelas Herman, sore tadi,
Herman mengaku, semenjak tak diijinkan untuk jualan di Taman Amahami, omset para pedagang turun drastis dan tak menentu. Ia pun menegaskan, pihak pemerintah tetap memaksa pihaknya untuk pindah namun, para pedagang sudah sepakat tetap berjualan di Taman Amahami dan siap dengan konsekuensi apapun yang terjadi.
"Kami akan tetap berjualan di Ttaman Amahami apapun yang terjadi. Tadi memang dilarang lagi oleh Pol PP, namun puluhan pedagang lesehan melawan dan mengamuk bahkan nyaris bentrok dengan Satpol PP," ujar dia.
 |
| Kapolsek Rasanae Barat, AKP Hatta saat memediasi kisruh antara PKL dan Sat Pol PP di kawasan Pantai Amahami, Rabu (26/12/2018) sore. METROMINI/Azhar |
Pantauan Metromini, lapak pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitar Taman Amahami yang sudah dipindahkan di jalan baru sebelah utara Masjid Terapung, sudah dipindahkan oleh Pol PP berderet dan membentang dari timur ke barat. Namun, oleh para pedagang, menolak lokasi tersebut dan memindahkan kembali lapak dagangannya ke wilayah taman.
"Para pedagang yang protes karena tak diberi ijin jualan di Taman Amahami, saat ingin membawa lapak dagangannya kembali ke taman dari jalan baru sempat dihadang dan hampir saja chaos dengan Pol PP," ujar Herman.
"Akhirnya, puluhan pedagang yang ngamuk merusak juga rombong yang diberikan oleh Wali Kota dan memblokir jalan negara dengan rombong tersebut. Sempat terjadi kemacetan di jalan negara itu," sambung dia.
Potensi kisruh antara pedagang dan Sat Pol PP di pinggir pantai amahami itu berhasil diredam dengan kedatangan anggota Kepolisian dan jajaran anggota TNI. Kapolsek Rasanae Barat AKP Hatta yang datang ke lokasi berusaha memediasi kedua belah pihak dan akhirnya chaos pun tak terjadi.
"Kami hanya mediasi antara pihak Pol PP dan pedagang. Untuk urusan tempat jualan atau ijin merupakan kewenangan dari pihak Pemkot Bima," ucap Kapolsek.
Kembali menurut pedagang. Herman mengatakan, belum ada kesimpulan dari keinginan para pedagang yang ingin kembali berjualan di sekitar Taman Amahami.
"Kami masih menunggu keputusan dari Pemerintah atas keinginan para pedagang yang ingin kembali berjualan di wilayah Taman Amahami yang ada di sebelah selatan Masjid Terapung," tandasnya.
Di sisi lainnya, seperti diberikan sebelumnya, Kadis Koperindag Kota Bima, Nurjannah mengatakan, pihaknya akan tetap merelokasi keberadaan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di Taman Amahami.
"Kami sediakan tiga opsi lokasi. Di jalan baru, di lingkar tugu pancasila atau di kawasan Pantai Lewata. Kalau PKL tidak diatur di Taman Amahami yang sudah dibangun senilai Rp8 miliar itu. Bagaimana kita bisa menjaga taman itu dengan baik ke depannya. Kami harap PKL mengerti dan mau direlokasi," ujar Nurjanah di kantor DPRD Kota Bima, pagi tadi. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.