Sekda Dinilai "Dalang", Mutasi Perdana Wali Kota Bima "Tambal-Bocor"
https://www.metromini.info/2018/12/sekda-dinilai-dalang-mutasi-perdana.html
 |
| Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), Rabu 5 Desember 2018. METROMINI/Dok |
KOTA BIMA - Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE yang baru menjabat selama 2 bulan 10 hari melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) yang dilaksanakan di aula Kantor Wali Kota Bima, Rabu 5 Desember 2018.
Dalam kegiatan mutasi dan juga pelantikan yang perdana dilakukan oleh Wali Kota Bima itu, dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Wakil Ketua DPRD Alfian Indrawirawan, S.Adm, Kapolres Bima Kota, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan juga Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH.
Dalam kegiatan tersebut, para pejabat yang dilantik sebanyak 8 orang yang terdiri dari 6 orang Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 2 orang Pejabat Administrator (Eselon III). Pelantikan itu, dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bima Nomor 821.2/1972/BKPSDM/XII/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Dalam rilis Bagian Humas dan Protokoler setda Kota Bima disebutkan, nama-nama pejabat Tinggi Pratama atau dulu dikenal dengan pejabat esselon II yang dilantik adalah Ir. Darwis dari Staf Ahli Wali Kota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan SDM menjadi Kepala Bappeda dan Penelitian Pengembangan (Litbang) Kota Bima. Dan DR. Ir. H. Syamsuddin, MS dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau dikenal Assisten II setda Kota Bima dilantik menjadi Inspektur di kantor Inspektorat Kota Bima.
Sementara Drs. H. Sukri, M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima dilantik menjadi Asisten Adminstrasi Umum atau Assisten III setda Kota Bima dan Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Dikbud Kota Bima dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Assisten II setda Kota Bima.
Selain itu, Drs. M. Nur A. Majid, MH yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Selanjutnya, Kepala Satuan Pol PP Kota Bima yaitu Drs. Kaharuddin dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan SDM.
Di sisi yang berbeda, pelantikan Wali Kota Bima untuk Pejabat Administrator atau dulu dikenal dengan pejabat esselon III yang dilantik yakni Fatimah, SE yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dinas Pariwisata Kota Bima dilantik menjadi Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bima yang menggantikan Sunarti, S.Sos, MM.
Semntara Sunarti, S.Sos, MM dilantik menjadi Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata Kota Bima yang juga merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima.Selanjutnya, untuk jabatan Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik dalam bentuk Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) diantaranya H. Suaeb, S. Sos sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima. Drs. M. Saleh sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
Ditambahkan pula, Drs. Abdul Azis sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima merangkap dengan jabatan sebelumnya sebagai seorang Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Dikbud Kota Bima. Serta H. Ahmad, SE sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
"Surat Keputusan Perintah Pelaksana Tugas (Plt) ini berlaku mulai tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan adanya pejabat definitif atau pejabat lainnya yang ditunjuk," ucap H. Lutfi di acara pelantikan itu.
Dalam samnutannya, Wali Kota mengatakan, pelantikan ini harus dimaknai sebagai momentum yang positif. Kata dia, orang-orang yang ditempatkan ini adalah orang-orang yang mumpuni dan memiliki kapasitas yang baik. Menurut Lutfi, untuk jabatan Staf Ahli yang dianggap selama ini sebagai posisi buangan, sebenarnya jabatan Staf Ahli ditempatkan sebagai orang terdekat dengan Wali Kota yang dapat memberikan nasihat dan saran yang positif untuk kemajuan pembangunan di Kota Bima.
"Kepada para pejabat yang dilantik, saya ingatkan untuk segera menyusun program kerja guna meningkatkan kualitas kerja dengan mempedomani standar pelayanan yang ada, Parameter kinerja akan kita ukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Bekerjalah dengan baik dan maksimal," pesan mantan anggota DPR RI dua periode itu.
Tanggapan Warga Pada Mutasi Perdana Wali Kota
Setelah prosesi pelantikan yang dihelat di aula Kantor Wali Kota Bima itu dilaksanakan. Setelah mengetahui nama-nama pejabat yang dilantik, seorang warga yang juga Sumber Metromini menyoroti kebijakan mutasi ini dengan menempelkan istilah "tambal-bocor".
Ia menjelaskan, pada potret mutasi yang terjadi, Wali Kota Bima memang mengisi beberapa jabatan Plt yang ada selama ini seperti di Bappeda dan Litbang Kota Bima serta di Kantor Inspektorat dengan pejabat definitif.
"Namun, di sisi yang lain, posisi jabatan yang sebelumnya sudah definitif keberadaan kepalanya, malah ditempatkan kepala dinas berstatus Pelaksana Tugas (Plt) seperti di Dinas Pariwisata, Dinas Dikbud dan juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima," ujar Sumber saat bertandang di Kantor Metromini, Rabu, 5 Desember 2018 sore.
"Nah, bentuk mutasi ini kan sudah menambal dua jabatan Plt dengan definif. Tapi di posisi yang lain malah tiga jabatan Kepala Dinas definitif ditempatkan pejabat Plt. Sudah "ditambal" malahan "dibocorin" lagi, Manfaat mutasi itu apa bentuknya. Malahan banyak pejabat Plt Kadis yang ada," sambung dia menyoroti.
Ia menjelaskan, sebenarnya, periodesasi untuk bisa dilakukan mutasi jabatan adalah setelah enam bulan menjabat. Tapi, pihak Pemkot Bima yang menilai penting untuk segera dilakukannya mutasi, terpaksa harus mengurus ijin ke Kemendagri.
"Setelah ijin didapat di tengah usia jabatan Wali Kota Bima yang baru dua bulan lebih lamanya. Produk mutasi yang dilakukannya hari ini agak aneh saja. Apalagi ada dua posisi Kepala Bidang yang merangkap sekaligus dengan Plt. Kepala Dinas seperti di Dinas Pariwisata dan Dinas Dikbud Kota Bima yang merupakan dinas strategis, tapi ditempatkan pejabat Plt yang posisinya sudah definitif sebelumnya," pungkas warga asal Kecamtan Rasanae Barat itu.
Ia menduga, produk komposisi mutasi pejabat ini merupakan bagian dari permainan oknum pimpinan Baperjakat yang tidak memberikan pandangan yang tepat untuk menempatkan posisi pejabat yang dimutasi.
"Saya menduga permainan Sekda Kota Bima yang menjadi dalang di tengah kapasitas sebagai Ketua Baperjakat dalam mengatur komposisi jabatan yang "tambal-bolong" itu," tudingnya.
Selain itu, kata dia, pejabat yang dilantik bukanlah birokrat yang saat Pilkada lalu masih loyal terhadap pasangan incumbent dan tidak menampakkan dukungannya pada Wali dan Wakil Wali Kota Bima saat ini.
"Bisa saja, mutasi yang dilakukan ada faktor x, sehingga pejabat yang tidak mendukung Wali Kota sekarang malah mendapat promosi jabatan sebagai Assisten di setda Kota Bima. Tentu saja, kami sebagai pendukung LUTFER merasa kebijakan Wali Kota Bima untuk mutasi yang dilakukannya tidak tepat," tegas dia.
"Dan dugaan masuknya nama-nama pejabat yang dilantik, bisa jadi saat Sekda menemani Ibu PKK dalam kegiatan rombongan PKK ke Kota Malang, Jawa Timur, belum lama ini," tambah dia.
Kata dia, dalam mencermati mutasi, sebenarnya jika dilakukan dengan cara yang profesional seperti menggunakan jasa Panitia Seleksi (Pansel) atau dengan pola Pelelangan Jabatan. Pastinya, kata dia, isu miring dibalik mutasi yang sarat dengan adanya dugaan permainan atau faktor x tidak akan diisukan oleh pihak atau kalangan yang tidak diakomodir pada mutasi perdana yang dilakukan oleh Wali Kota Bima tersebut.
"Tapi, karena pola mutasi dilakuakn secata tertutup hingga didapatkannya ijin dari Mendagri. Kami menduga kuat, mutasi pejabat yang dilakukan Wali Kota bukan pada posisi penempatan pejabat yang pas, tapi ada faktor lain yang didalangi oleh seorang Sekda Kota Bima," pungkasnya.
Terkait tudingan Sumber Metromini tersebut, Ketua PKK maupun Sekda Kota Bima masih dimintai keterangannya hingga berita ini dipublikasikan. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.