Pemkab Bima Luncurkan Kanal Pengaduan Tanggal 17 Desember 2018
https://www.metromini.info/2018/12/pemkab-bima-luncurkan-kanal-pengaduan.html
 |
| Pemerintah Kabupaten Bima yang bekerjasama dengan Uni Eropa, Kementerian PAN & RB, Ombudsman atas fasilitasi YAPPIKA-ActionAid (YAA) bersama 3 (tiga) mitra, Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera dan Perkumpulan SOLUD membuat Kanal LAPOR SP4N (Layanan Aspirasi Pengaduan On Line Rakyat dan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PubliK Nasional) Tingkat Kabupaten Bim. METROMINI/Dok |
KABUPATEN BIMA - Untuk mendorong peningkatan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bima bekerjasama dengan Uni Eropa, Kementerian PAN dan RB, Ombudsman atas fasilitasi YAPPIKA-ActionAid (YAA) bersama 3 (tiga) mitra yaitu Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera dan Perkumpulan SOLUD membuat Kanal LAPOR SP4N (Layanan Aspirasi Pengaduan On Line Rakyat dan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PubliK Nasional) Tingkat Kabupaten Bima.
Koordinator Perkumpulan SOLUD Anas mengatakan, saat ini sudah diterbitkan SK Tim Pengelolaan, Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola LAPOR! SP4N.
"Dalam waktu dekat, akan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rancangan Perbup Bima tentang Kanal dan Mekanisme Pelayanan Aspirasi Dan Pengaduan Rakyat," papar Anas, Senin (2/12/2018).
Anas menjelaskan, kanal ini akan mengintegrasikan semua aplikasi layanan pengaduan dari OPD ke LAPOR SP4N di Kemenpan RB dan Sekretariat Staf Kepresidenan. Aplikasi Program Lapor ini akan diluncurkan pada 17 Desember 2018 mendatang.
 |
| Skema Kanal Pengaduan. METROMINI/Dok |
Ia mengungkapkan, kelebihan kanal pengaduan terkoneksi dengan instansi di tingkat pusat ini, di satu sisi akan memudahkan masyarakat melaporkan dan mengetahui tentang tindaklanjutnya. Sementara di sisi lain, sambung dia, kanal ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan perencanaan penganggaran di daerah.
"Pada Workshop dan Training Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan pada hari Rabu (28/11/2018) lalu, Tim menyepakati rencana kerja tindak lanjut (RKTL) kegiatan yang mencakup pembahasan draft Standar Operasional Posedur (SOP) dan penyusunan Peraturan Bupati yang direncanakan pada minggu I dan II di Desember 2018 ini," jelas dia.
Untuk tahun 2019, sambung dia, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi pengaduan pada minggu pertama di bulan Januari 2019 dan melakukan studi banding serta Rapat Koordinasi Tim pengaduan tiap triwulannya.
"Persiapan lainnya adalah keikutsertaan pada lomba pengaduan tingkat nasional tahun 2019," ujarnya.
Di samping itu, lanjut dia, untuk meningkatkan kompetensi para pengelola dan tim penghubung, akan dilakukan penguatan kapasitas SDM dan sistem melalui konsultasi dan bimbingan teknis pada bulan Maret 2019. (RED | ADV)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.