"Penzaliman" Safrudin Sebagai Calon Kades Kawinda Nae, Diduga "Instruksi Senyap" Bupati
https://www.metromini.info/2018/11/penzaliman-safrudin-sebagai-calon-kades.html
 |
| Abdul Halik, aktivis HMI MPO Cabang Bima. METROMINI/Dok |
KABUPATEN BIMA - Pil pahit yang dirasakan Safrudin dalam gagalnya sebagai calon Kepala Desa Kawinda Nae, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima mendapat tanggapan dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Bima, Abdul Halik. Mahasiswa asal kampus STISIP Mbojo Bima ini menduga Safrudin sengaja tidak diloloskan oleh Panitia Pilkades Kawinda Nae sebagai bentuk "penzaliman".
Ia menjelaskna, kasus Safrudin sebenarnya bukanlah masalah besar dengan hilangnya ijazah SD yang dimilikinya. Sebab, dengan adanya ijazah SMP yang asli, logikanya tentu Safrudin sudah menamatkan SD. Dan saat ijazah hilang, lapor polisi, buat surat kehilangan yang selanjutnya mengurus ke sekolah yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Dinas Dikbudpora untuk diminta menerbitkan surat pengganti ijazah.
"Langkah ini sudah dilalui. Dan Safrudin sudah menunjukkan bukti administrasi yang dimiliki. Namun, masalah yang mendasar adalah terlalu telitinya panitia desa. Sebab, jika ada ketidaksamaan dalam dua dokumen. Bijaknya panitia, tidak dijadikan alasan untuk melihat adanya masalah dalam pencalonan yang bersangkutan," tukasnya, Sabtu (19/11/2018).
"Tapi, panitia memberikan saran agar dokumen pengganti ijazah SD-nya yang hilang diperbaiki dan tidak melakukan manuver lain apalagi membuat surat pernyataan kedua dan mengangulir surat sebelumnya," sambung aktivis asal Kecamatan Belo, Kabupaten Bima itu.
Ia menegaskan, langkah yang dilakukan oleh Panitia Desa sangat terbaca sebagai bentuk kebijakan yang politis atau sarat dengan kepentingan pencekalan terhadap Safrudin.
"Kalau tidak ada ijazah SMPnya bisa saja dibenarkan cara panitia. Sementara Safrudin ada ijazah SMP sebagai syarat maksimal calon Kepala Desa. Untuk kekurangan lainnya, harusnya diselesaikan secara bijaksana. Tidak dengan meng-counter upaya yang bersangkutan dalam memenuhi persyaratan pencalonan," beber dia.
Ia menganalisa, kuat dugaan pencekalan adalah bagian dari permainan politik dan bisa jadi sebuah "instruksi senyap" dari kepentingan tertentu dan bisa jadi bagian dari atensi Bupati Bima. Sebab, kata dia, di Pilkada 2015 lalu, Safrudin yang mengaku sebagai penjaga vila milik Almarhum Dae Feri (mantan Suami Bupati Bima saat ini), ia memberikan dukungannya kepadan calon incumbent atau Pak Syafrudin.
"Di Pilkada 2015, Safrudin tidak dukung Umi Dinda atau Bupati yang sekarang. Bisa jadi, sudah ada bentuk dukungan lain kepada satu dari tiga calon yang semuanya masih memiliki hubungan kekerabatan antara satu dan yang lainnya, demikian juga dengan panitia jika mendengar keterangan dari Safrudin," paparnya.
Nah, kata dia. di tengah pencalonan sebagai Kades Kawinda Nae yang mendapat potensi dukungan dari rakyat dan diprediksi bisa memenangkan pemilihan. Kuat dugaan adanya upaya konspirasi atau kesepakatan jahat dalam mencekal Safrudin dan digagalkan pada syarat administrasi yang telah ditentukan.
"Dalam mencari keadilan yang sudah dilakukan Safrudin ke banyak pihak. Kami akan mendampingi Safrudin untuk ikut mengawal pencarian keadilan atas dugaan konspirasi yang sistimik di tengah telah dilaporkannya kasus ini kepada pihak yang berwajib," terang Mahasiswa semester akhir itu.
"Jika Safrudin tidak diloloskan dan kinerja Panitia Desa tidak dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan kondisi pembiaran ini, merupakan corak dari keputusan Bupati Bima yang sengaja membiarkan Safrudin didzolimi atas tindakan panitia yang mencari-cari kesalahan terhadap yang bersangkutan," imbuhnya menambahkan.
Di sisi lainnya, Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik yang sempat dikonfirmasi Metromini via ponsel miliknya, mengatakan akan mengundang panitia dan membahas kembali masalah ini.
"Yang soal ijazah itu. Nanti kami coba tanyakan lagi ke panitia desa," ucap Taufik singkat saja, belum lama ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.