"Omelan Sekdis", Dibalas Nukman dengan Ungkap Keadaan dan Fakta di SMPN 2 Tambora
https://www.metromini.info/2018/11/omelan-sekdis-dibalas-nukman-dengan.html
 |
| Kepala SMPN 2 Tambora, Nukman, S.Pd bersama guru-guru di depan pintu masuk SMPN 2 Tambora. METROMINI/Dok |
KABUPATEN BIMA - Sebelumnya, Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Lukman alias Luken akan memanggil Kepala SMPN 2 Tambora, Nukman, S.Pd atas dugaan sederet masalah yang ada di sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu Kepala SMPN 2 Tambora, Nukman, S.Pd menegaskan akan kooperatif dengan panggilan yang akan dilayangkan pihak Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Namun, di tengah situasi yang menekan posisinya tersbut. Ketua FGII Bima itu menceritakan kondisi obyektif yang ada di SMPN 2 Tambora selama dua tahun kepemimpinannya menahkodai sekolah di Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.
"Atas pemanggilan dinas. Kami akan koopertatif. Tapi, penting untuk diketahui seperti apa kondisi yang ada di SMPN 2 Tambora saat ini," ujar Nukman yang bertandang ke kantor Metromini, di Jalan Durian 06, RT. 08/03, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, Senin, 12 November 2018.
Nukman bercerita, dua tahun lalu ia diangkat oleh Bupati Bima sebagai Kepala SMPN 2 Tambora. Di saat awal melangkahkan kaki di Kecamatan Tambora, sekolah yang dibangun sejak tahun 2006 silam kondisinya belum pernah diperbaiki.
"Jumlah semua siswa saat saya masuk ada 76 orang. Dan kondisi sekolah memang tak pernah ada perbaikan sejak tahun 2006 didirikan," ujar dia.
Kata dia, setahun memimpin sekolah tersebut ada peningkatan siswa sebanyak 150 orang. Dan untuk diketahui, karakter masyarakat lingkar sekolah menilai pendidikan masih belum menjadi prioritas. Anak-anak di lingkar sekolah banyak yang ikut orang mencari nafkah seperti memanen madu di hutan atau ikut membantu orang tuanya yang bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Tambora.
"Dalam meningkatkan jumlah siswa yang karakter masyarakat lingkar sekolah, di mana anak-anaknya banyak yang ikut kerja membantu orang tua. Berbagai cara pendekatan pun kami lakukan. Alhasil peningkatan jumlah siswa yang awalnya 76 orang menjadi 150. Dan kenaikan hampir 100% dalam 2 tahun kepemimpinan saya," sebutnya.
Selain itu, lanjut dia, peningkatan jumlah siswa ini tak didukung oleh sarana dan prasanara yang representatif, bahkan terkesan tak layak. Dua tahun lalu, awal masuk sekolah, ia pun mengaku sudah maksimal memperjuangkan perbaikan fasilitas pembelajaran yang ada di SMPN 2 Tambora.
"Bayangkan saja, setiap hari saya harus bolak-balik Bima-Tambora, melobi anggaran untuk perbaikan fasilitas sekolah di tengah minat belajar warga didik yang meningkat. Namun, perjuangan itu tak disambut indah baik oleh dinas dan juga pemangku kebijakan lainnya," ujarnya.
"Dan kita semua tahu, Bima-Tambora bisa seperempat hari perjalanan. Dulu ada dua atau tiga kali saya bola-balik demi memperjuangkan sekolah ini," tambahnya.
Nukman melanjutkan, dalam setahun terakhir di tengah tak ada rumah dinas. Ia pun meyewa rumah warga. Dengan komitmen tetap mengabdikan diri demi SMPN 2 Tambora. Tak ayal, di tengah hanya dirinya dan bendahara sekolah yang berstatus PNS. Jumlah guru di SMPN 2 Tambora saat ini ada 12 orang dan semua sukarela. Ditambah lagi 3 orang staf TU yang ada.
"Hanya dua orang PNS, saya dan bendahara. Saking tak ada PNS yang mengabdi di sana. Jumlah guru ada 12 orang dan semua sukarela. Mereka juga tak ada jaminan pendapatan. Sukanya pas BOS keluar, sisanya kerelaan. Di tengah situasi itu, mereka juga tak bisa dibatasi untuk mencari pendapatan yang lain," beber dia.
"Apalagi, apresiasi terhadap mereka bukan tidak diperjuangkan oleh kami untuk dapat SK Guru Terpencil agar mendapat tunjangan untuk membantu pendapatan mereka. Tapi, pihak di atas kami, yang punya kewenangan dalam mengapresiasi keberadaan mereka. Kami hanya mampu di BOS saja," tuturnya.
Namun, kata Nukman, di tengah kondisi guru sukarela yang cukup memprihatinkan di SMPN 2 Tambora. Upaya meningkatkan kualitas keberadaan mereka tetap dilakukan. Selain upaya mendapatkan NUPTK, saat ini, ada semua guru di SMPN 2 Tambora sudah ikut pelatihan Kurikulum 13 di Mataram yang kepergian para guru menjadi tanggungan pihak sekolah.
"Jika ada masalah guru yang tidak mengajar. Sebenarnya bukan karena faktor malas dan tidak ingin. Cuman, kita juga harus realistis. Di tengah tidak menggaji orang yang maksimal tapi menuntut kerja lebih. Yah, bagaimana kalau anda di posisi itu?," tanya dia.
Proses pengerjaan perbaikan pagar depan SMPN 2 Tambora. METROMINI/Dok Ia pun mengaku, perjuangan untuk SMPN 2 Tambora tak terhenti sampau di situ. Di tengah tak ada proyek yang masuk, ia pun tetap berkomitmen dengan para guru-guru dalam mengembangkan sekolah terutama di sisi sarana dan fasilitasnya.
"Dan seperti yang dikatakan uang PIP untuk lobi proyek oleh Sekdis, Sebenarnya tidak seperti itu. Yang ada, atas kesepakan semua pihak di sekolah uang digunakan untuk memperbaiki sedikit demi sedikit sarana dan fasilitas yang ada. Kami akui bahwa mungkin ini keliru dan saya sudah membuat pernyataan pasti uang PIP itu diganti. Dan maksimal akhir tahun ini," ungkapnya.
Tapi, lanjut dia, perjuangan pulang pergi dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 2 Tambora, sangat diharapkan adanya kontribusi dari pihak warga. Sebab, daya perhatian di tingkat dinas sangat lemah untuk memperbaiki mutu dan kualitas baik dari sisi pengajar maupun dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
"Di SMPN 2 Tambora tak ada WC yang berfungsi baik. Tak ada listrik. Tak ada air. Coba berkunjung, bau pesing di mana-mana. Tak ada tempat tinggal buat guru-gutu dan Kepala Sekolah. Bisa dua tahun jadi kepala di sana. Bagaimana kalau Sekdis menjabat kepala SMPN 2 Tambora satu bulan saja," sentil dia.
"Dan proyek air sebenarnya sudah kami lakukan. Cuman, belum berhasil karena ada masalah tehnis dan memang tak cukup anggaran untuk mudah menghadirkan air di wilayah Desa Kawinda Toi saat ini," sambung dia.
Intinya, kata Nukman, terkait dengan uang PIP tidak ada yang disalahgunakan, Yang ada, ditepatgunakan pada kepentingan pendidikan yang lain.
"Mungkin keliru, tapi semua bisa dipertanggungjawabkan dan kami sebenarnya sudah menyurati pihak dinas untuk masalah ini, sebelum Sekdis memberikan keterangan persnya di Metromini," tandas dia. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.