Kisah K-II Kota Bima dan Jeritan Korban "Permainan Database"

Aksi para guru honorer K-II meminta untuk diangkat menjadi PNS. GOOGLE/Image

KOTA BIMA - Perjuangan para tenaga honorer di Kota Bima dan beberapa daerah bahkan di depan kantor Istana Negara masih menjadi nada sumbang yang disuarakan saat ini. Namun, di Kota Bima yang terbentuk sejak tahun 2002 lalu punya cerita sendiri atas keberadaan lebih dari 2.000 orang yang mengklaim masuk dalam daftar honorer katrgori II. 

Dan belum lama ini, ribuan honorer ini pun menggelar aksi dan menyampaikan tuntutannya agar dilakukan pembatalan terhadap proses rekruitmen CPNS yang tengah berlangsung saat ini di beberapa lembaga pemerintahan pusat dan daerah.

Di luar cerita heroik honorer Kategori II di Kota Bima. Penelusuran Metromini pun menghimpun kisah yang terjadi di masa lampau terkait dengan keberadaan honorer K-II yang saat ini masih mengabdi di berbagai instansi di lingkup Pemerintah Kota Bima. Berikut keterangan seorang honorer K-II yang sudah tak berharap dirinya untuk diangkat menjadi PNS atau mengikuti jejak rekan-rekannya yang lain.

Sebut saja namanya Fulan. Mantan Honorer K-II di Pemkot Bima itu kini tak lagi bekerja di tempat tugasnya saat menggunakan baju keki lalu. Kini, ia memilih hidupnya di jalur politik dan sedang menjadi Calon Anggota DPRD di Bima. 

Fulan menceritakan, saat mengabdi sebagai honorer di Pemkot Bima yang awal terbentuk dengan didirikannya Kota Administratif di tahun 2002. Kota Bima memiliki 3 Kecamatan dan 25 Kelurahan. Setelah disahkannya UU pembentukan Kota Bima oleh DPR RI, pada tahun 2013 resmilah Kota Bima sebagar daerah administratif sendiri dan tidak lagi bergantung kepada Pemerintah Kabupaten Bima sebagai daerah induk. 

Fulan menceritakan, di awal pengabdiannya, tak banyak dari warga di Kota Bima yang berminat menjadi honorer daerah. Apalagi, situasi di Pemkot Bima masih dalam usia balita dan belum banyak yang menjanjikan di sana. Disebutkannya, hingga pengabdiannya sampai tahun 2004, ia memperkirakan jumlah tenaga honorer di Pemkot Bima ada sekitar lebih dari 300 hingga 400 orang.

"Di tahun 2002-2004, ada sekitar 300 sampai 400 honorer saja yang mau bekerja di Pemkot Bima. Warga kota bima saat itu kurang berminat untuk menjadi honor dan menggunakan baju keki. Sebab, namanya honorer hanya menang digayanya saja, bekerja secara sukarela tanpa kepastian pendapatannya di tiap bulan," ucap Fulan kepada Metromini, Jum'at (2/11/2018) semalam,

Menurut dia, psikologi menjadi honorer saat itu banyak dipengaruhi oleh desakan orang tua. Menjadi tenaga honor apalagi masuk menjadi anggota Pol PP atau pegawai honor lain, dapat dihitung berapa orangnya yang ada di masing-masing instansi saat itu.

Ia mengatakan, menjelang akhir tahun 2014 dan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 48 tentang tenaga honor daerah yang akan dilakukan pengangkatan oleh pemerintah. Awal persoalan masalah K-II ini dimulai. 

"Dan di tahun 2014 sampai tahun 2015 belum dikenal istilah kategori I (K-I) atau Kategori II (K-II). Dulu istilahnya yang honor tercover dalam database," ungkapnya. 

Memasuki tahun 2015, sambung Fulan, adanya angin segar akan diangkat menjadi PNS para honorer yang mengabdi di Pemerinth. sederet wajah baru yang menggunakan baju keki pun menjamur bak di musim hujan. Hampir setiap instansi yang ada di Pemkot Bima dan lembaga sekolah bermunculan wajah-wajah honorer baru yang kuat dugaannya masih memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi di kantor Pemerintah Kota Bima. 

"Harusnya yang masuk dalam database sekitar antara 300 sampai dengan 400 orang. Sejak itu pun hingga saat ini honorer yang kemudian istilahnya dirubah dengan ada yang masuk dalam Kategori I dan II mencapai hingga 2.500 orang per tahun 2018 ini," terang dia.

Diakuinya, banyak dari keberadaan honorer K-II saat ini bukan merupakan honorer yang mengabdi di bawah tahun 2005 sebagaimana syarat yang sudah ditetapkan dalam PP tersebut. Dan pembengkakan jumlah homorer saat tahun 2013 lalu, di tengah menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima. 

Selain itu, di tahun 2013 ada sebagian pengangkatan PNS dari kalangan honorer yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang masuk sebagai honorer K-I dan K-II. 

"Dari ribuan honorer yang sudah diakui pemerintah saat itu, dalam pengangkatan PNS yang melalui tahapan tes sebagai PNS. ada lebih dari 400 orang yang lolos, Sisanya masih menunggu nasibnya hingga saat ini yang kabarnya masih ada lebih dari 2.000 orang," pungkas dia.

Ia melanjutkan, sederet dugaan persoalan pun muncul dari beraninya sikap Kepala Daerah, Sekda dan juga pihak BKD Kota Bima atas penggelembungan jumlah honorer K-II di Pemkot Bima. Tak ayal, isu jual beli SK, dugaan pengaturan administrasi fiktif bahkan pencatutan nama almarhum Nur Latif (Wali Kota Bima tahun 2003-2010) serta dugaan pemalsuan tanda tangan pun bukan menjadi rahasia umum lagi saat itu.

"Muncul juga kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengambil uang kepada para keluarga honorer dan menjanjikan lulus sebagai PNS. Bahkan ada yang sampai dengan vonis pengadilan terkait kisah ini beberapa tahun yang lalu," terangnya. 

Diakuinya, saat rekrut PNS tahun 2013 lalu dari kalangan honorer K-II itu, mencuat aroma uang dan menyimpan duka bagi honorer asli yang mengabdi di bawah tahun 2005. Sekitar 25% saja dari honorer yang mengabdi di bawah tahun 2005 yang lulus. 

"Sisanya diduga kuat merupakan honorer yang diangkat di atas tahun 2005. Dan sebenarnya mereka itu melanggar PP. Diduga kuat adanya manipulasi data yang dilakukan sehingga bisa menjadi PNS hingga saat itu," paparnya melanjutakan.

Keterangan Fulan, diperkuat pula dengan pengakuan honorer yang mengaku sudah mengabdi sejak tahun 1993 di Bima namun belum juga diangkat menjadi PNS. Ibu yang bekerja di bagian tata usaha pada sebuah SMPN di Kecamatan Rasanae Timur itu membenarkan jika yang lulus di tahun 2013 lalu kebanyakan honorer K-II yang disebutnya "bodong". 

Menurutnya, pihak yang bertanggungjawab atas adanya dugaan bodong itu adalah Sekda (Drs. H. Muhtar Landa) yang di tahun 2013 lalu menjadi pejabat di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima.

"Karena kebijakan mereka yang menerima honorer lagi 31 Desember 2004, hak kami yang semestinya sudah menjadi PNS akhirnya diganti oleh para honorer batu yang mengabdi tidak sesuai antara fisik dan surat atau dokumen kepegawaiannya," sorotnya, belum lama ini

Dirinya mengaku sangat menderita dengan kebijakan Kepala Daerah dan pejabat kepegawaiaan saat itu. 

"Kami sangat menderita. Entah hati apa yang digunakan mereka. Berani melakukan kegiatan fiktif  administrasi dan kami akhirnya dikorbankan," keluh Ibu dua anak itu. 

Ia merasa punya hak untuk mendapat jatah kelulusan dalam perekrutan menjadi PNS karena pengabdiannya sejak tahun 1993. Ia pun mengaku bisa menunjukkan SK pengangkatannya sejak 25 tahun yang lalu tersebut. 

"Kami sangat lelah dengan keadaan ini. Sepertinya kami dipermainkan dan berganti Kepala BKD pun tak membuahkan hasil yang diharapkan. Diduga sama bermainnya dan mengambil keuntungan dibalik jabatannya sekarang," tuding Ibu berinisial E itu penuh kesal.

Tak hanya Ibu E, perasaan kekecewaan pun disampaikan oleh seorang honorer wanita berinisial NA. Dia berharap, kasus K-II yang sedang ditangani oleh pihak Polres Bima Kota untuk bisa dikawal dan diperjelas proses dan penanganannya. 

"Kasus K-II yang ditangani Polres Bima Kota apakah sudah di P-21 atau belum? Sepertinya mau dipetieskan. Sebab sudah lama belum juga ditetapkan adanya tersangka," ujar dia, kemarin.

Menurutnya, ketidakadilan pun dirasakan dalam perekrutan PNS yang bersumber dari honorer K-II di tahun 2013 lalu. Pasalnya, gara-gara ijazah miliknya berasal dari UMM kampus jauh dan tidak bisa menunjukkan ijin dari Dikti, dia yang mengabdi sejak tahun 2004 dan tetap mengajar sampai saat ini dibatalkan oleh pihak BKD yang sekarang bernama BKPSDM Kota Bima dalam berkas pendaftaran sebagai peserta CPNS Kota Bima di tahun 2018.

"Saya juga korban dari adanya honorer bodong ini. Gara-gara ijazah UMM kampus jauh tidak bisa menunjukan ijin Dikti, Kami yang masuk honorer K-II dan tetap mengajar sampai hari ini dibatalkan oleh pihak BKD Kota Bima dalam pemberkasan untuk ikut CPNS di tahun sekarang," jelas dia penuh kecewa.

"Sungguh, tak ada keadilan sama sekali di Kota ini," tamba guru di salah salah satu SMPN di Kota Bima itu.

Di tempat terpisah, Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH yang sempat ingin dikonfirmasi di ruang kerjanya belum bisa ditemui, Dan hingga berita ini dipublikasi, proses konfirmasi sedang dalam upaya dilakukan. (RED) 

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn