Caleg Asal Panggi, Luken Pertanyakan Janji Lutfi-Feri Soal 10 Ribu Lapangan Kerja
https://www.metromini.info/2018/11/caleg-asal-panggi-luken-pertanyakan.html
 |
| Lukman AB alias Luken, Calon legislatif (Caleg) asal PKB untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bima asal Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. METROMINI/Dok |
KOTA BIMA - Seorang guru berstatus PNS di Pemkab Bima yang memilih pensiun dini untuk ikut dalam kompetisi pemilihan anggota DPRD Kota Bima yang sedang berjalan sekarang. Lukman alias Luken, warga asal Kelurahan Panggi mempertanyakan program atau janji politik Wali dan Wakil Wali Kota Bima terpilih (Lutfi-Feri atau LUTFER) tentang 10 ribu lapangan kerja di masa kampanye lalu.
"Salah satu program yang dikampanyekan oleh Wali dan Wakil Wali Kota Bima pada saat Kampanye Pilkada Kota Bima beberapa bulan yang lalu adalah "menciptakan 10 ribu lapangan pekerjaan. Asumsinya selama 5 tahun maka harus ada 2.000 lapangan kerja yang diciptakan," ujar dia, Rabu, 28 November 2018.
"Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin program itu bisa diwujudkan?," sambung dia.
Menurut calon legislatif (Caleg) asal PKB itu mengatakan, salah satu sektor usaha yang paling mungkin digarap adalah sektor informal. Dan di sektor ini, menutunya, banyak usaha yang bisa ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Sektor usaha informal biasanya hanya membutuhkan modal yang minim, untuk usaha masyarakat yang ada di golongan menengah ke bawah dan tidak memerlukan pendidikan khusus.
"Sektor usaha informal terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin menghasilkan uang. Karena usaha jenis ini merupakan salah satu bentuk usaha yang amat mudah didirikan dan mampu melibatkan banyak pelaku usaha yang bisa dilakukan untuk program 10 ribu lapangan kerja yang menjadi PR Wali Kota dan Wakilnya sekarang," jelas dia.
Ia merinci, beberapa bidang usaha sektor informal yang tengah dilakukan di Kota Bima, baik yang sudah mengakar dengan kultur kehidupan masyarakat atau yang baru muncul terlihat di beberapa bidang kehidupan seperti pada sektor pertanian, peternakan, Pedagang Kali Lima (PKL). buruh harian, bengkel kendaraan berskala kecil dan ada juga yang bentuknya pedagang keliling atau bakulan.
"Sektor usaha informal yang sudah berkembang di Kota Bima sudah meliputi beberapa bidang pekerjaan mulai dari sektor pertanian hingga munculnya pedagang bakulan. Dan pengembangan sektor informal ini juga berpotensi dalam mengembangkan ekonomi rakyat serta sangat sesuai dengan postur wilayah dan keadaan SDM masyarakat Kota Bima saat ini," paparnya.
Sebab, kata dia, alasan penting pengembangan dan perharian pemerintah terhadap sektor usaha informal yang dilakoni warga sebagai wadah menciptakan lapangan kerja yang baru. Kondisi tata ruang Kota Bima yang terbilang cukup sempit, usaha ini pun tidak terlalu membutuhkan peralatan yang canggih dan mahal Serta menjalani usaha informal tidak terlalu membutuhkan pendidikan atau keahlian yang khusus.
"Namun, yang patut dipertanyakan adalah saat penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019 mendatang. Apakah pihak eksekutif atau Pemerintah Kota Bima di bawah kendali H. Muhammad Lutfi dan sikap anggota DPRD Kota Bima di bawah kepemimpinan Syamsurih sekaligus Ketua Badan Anggaran pembahasan APBD 2019 telah mengakomodir kegiatan ini?," sorot dia menanyakan.
Sebab, sambung Luken, dengan alokasi anggaran yang signifikan, minimal mampu meciptakan 2.000 lapangan kerja di tahun 2019 mendatang. Utang politik dari Pasangan Lutfi dan Feri diperkirakan mampu melunasinya itu.
"Jika porsi anggaran untuk memberikan modal atau memfasilitasi kehadiran lapangan kerja di Kota Bima tidak dialokasikan maksimal untuk penyediaan 2.000 lapangan kerja. Tentu, janji politik itu akan menjadi isapan jempol belaka," pungkasnya.
"Prinsipnnya, kami sangat berharap jargon "Perubahan" yang diusung saat kampanye lalu, mampu direalisasikan Jangan sampai, jargon itu menjanji iming-iming dan janji bohong pemimpin ke warga setelah terpilih. Dan kekuatirannya, kondisi itu akan memicu kegaduhab dan mengancamn kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan sosial yang ada saat ini," tambahnya.
Di lain pihak, Wali dan Wakil Wali Kota Bima yang dihubungi media ini, belum menanggap proses konfirmasi yang dilakukan, (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.