Cair Rp100 Juta Tak Libatkan OKP, KNPI Kobi Diminta Tak Jadi Alat Politik Perorangan
https://www.metromini.info/2018/11/cair-rp100-juta-tak-libatkan-okp-knpi.html
 |
| Pengurus DPD KNPI Kota Bima saat berpose dengan Wali Kota Bima, H. M. Lutfi, di ruang rapat Wali Kota Bima, Senin, 29 Oktober 2018. FACEBOOK/Muhammad Aminullah |
KOTA BIMA - Terkait dengan kontoversi penerimaan dana hiban dari Pemkot Bima senilai Rp100 juta yang dicairkan kepada Pengurus DPD KNPI Kota Bima (Kobi) yang belum dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Ketua DPD KNPI Kota Bima, Hj, Muthmainah Haris akhirnya angkat bicara.
Dilansir dari www.gardaasakota.com, Muthmainah mengaku, proses pelantikan pengurus yang telah dibentuknya itu akan dilantik pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 mendatang.
Inah, sapaan akrab Ketua Partai Nasdem Kota Bima itu mengaku telah menerima pencairan dana bantuan dari APBD Kota Bima sebesar Rp100 juta tersebut. Dana tersebut, menurutnya, sangat bermanfaat bagi kelancaran kegiatan organisasi kepemudaan.
"Selain untuk mendukung kelancaran agenda pelantikan, dana tersebut juga nantinya dihajatkan untuk mendukung pelaksanaan program kerja DPD KNPI Kota Bima," ungkap anggota DPRD Kota Bima yang kembali menjadi Calon Anggota DPRD Kota Bima melalui Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Bima itu, Rabu (31/10/2018).
Inah menegaskan, pencairan Rp100 juta itu sudah melewati tahapan konsultasi dengan pihak Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bima dan juga berdasarkan SK Kepengurusan DPD KNPI Kota Bima yang baru.
"Kitakan sudah punya SK yang sah, lagi pula pencairan dana tersebut kita sudah dikonsultasikan Selain itu, dana tersebut kita hajatkan untuk melaksanakan program-program sosial KNPI di lapangan seperti aksi donor darah, pengobatan gratis dan kegiatan sosial KNPI lainnya yang sudah diprogramkan oleh pengurus," jelasnya.
Masih dilansir dari gardaasakota.com, Kepala DPKAD Kota Bima, Drs. Jainuddin mengakui pihaknya sudah mencairkan bantuan anggaran hibah untuk DPD KNPI Kota Bima pada tahun anggaran 2018.
"Kami tidak masuk ke area pelantikan pengurus KNPI, areanya kami pencairan anggarannya bisa dilakukan ketika pengurus sudah menyampaikan pertanggunjawaban penggunaan keuangan sebelumnya," ujarnya, Rabu (31/10/2018) lalu.
Kata Jain, dilihat dari sisi pencairannya, sudah memenuhi asas kepatutan dan tidak ada hal yang melanggar.
"Lagi pula uang yang dicairkan ini sudah tertuang dalam APBD Kota Bima 2018, Jadi tidak ada masalah apa-apa dari sisi pertanggungjawabannya karena memang sudah saatnya harus dicairkan mengingat sudah masuk akhir tahun anggaran," tegas mantan kepala Bappeda Kota Bima itu.
 |
| Komentar salah seorang senior atau mantan Pengurus KNPI Kota Bima di Facebook. METROMINI/Dok |
Di sisi yang berbeda, mantan pengurus KNPI di Kota Bima, Husain H. Abdul Madjid, SH pun menaruh banyak pertanyaan atas kepengurusan DPD KNPI Kota Bima di bawah kepemimpinan Hj. Mutmainnah saat ini.
"Ini pertanyaan yang menggelitik sayang untuk DPD KNPI Kota Bima saat ini. Sebagai senior di KNPI Kota Bima selama 4 periode kepemimpinan. Saya melihat banyak hal aneh yang terjadi di luar prosedur yaitu tentang Musda, Tim Formatur dan keluarnya SK Pengurus baru," tulis dia di komentar Facebook dengan akun miliknya yang bernama Sain Hebat, Kamis, 1 November 2018.
Ia pun mempertanyakan, kapan Ketua terpilih mengundang rapat Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang merekomendasi Ketua terpilih sekarang. Undangan terhadap OKP itu, kata dia, untuk membahas terkait siapa saja yang dipilih sebagai Tim Formatur yang bertugas dalam menyusun kepengurusan yang baru.
"Di KNPI setelah Ketua terpilih ada, selanjutnya dibentuk Tim Formatur yang direkomendasikan masing-masing OKP. Rekomendasi OKP ini harus ada tentang siapa saja yang diusulkan untuk menjadi pengurus. Dan harus ada keterwakilan dari semua OKP-OKP yang syah dan terdaftar pada waktu Musda lalu," jelas dia,
Ia pun menilai, proses yang ada semuanya terkesan digampangkan dan sepertinya ada yang mengejar target.
"Wahai Bung/Bing pengurus semuanya, ini organisasi besar yang punya hierarki kepengurusan dari tingkat pusat sampai di semua daeraha di Indonesia. Anggarannya pun masuk dalam APBD. Dan harusnya semua mekanisme dan aturan organisasi harus diikuti. Seyogyanya kepengurusan adalah keterwakilan dari OKP-OKP yang kemudian dilantik serta diambil sumpah baru menyusun program kerja," jelas dia.
"Selanjutnya, baru ajukan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana program yang ada ke Pemda. Bukan pengurus sekehendak satu dua orang, tanpa pelantikan dan rapat kerja sudah langsung mengurus proposal bantuan di Pemerintah daerah," tambah dia.
Ia pun mengatakan, sebagai senior di KNPI, pihaknya menitip organisasi kepemudaan untuk tetap menjaga marwah dan nama besar organisasi.
"KNPI jangan dijadikan sebagai alat politik/kepentingan person to person (orang per orang)," tegasnya,
Sementara itu, perwakilan OKP di Kota Bima, pengurus PC PMII Bima, Syarif Laskar Biru-Kuning pun mempertanyakan pembentuakan kepengurusan KNPI Kota Bima yang sekarang. Menurutnya, pengurus itu direkomendasi oleh PK dan OKP. Dan parahnya, saat pembentukan Tim Formatur saja, OKP tidak diundang dalam menyusun struktur.
Selain itu, di kegiatan KNPI Kota Bima dalam acara upacara Sumpah Pemuda yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2018 di halaman kantor Wali Kota Bima, tidak ada OKP-OKP yang diundang dan dilibatkan.
"KNPI di Kota Bima sepertinya tidak paham bahwa KNPI sebagai gabungan atau organisasi yang menangungi banyak OKP di dalamnya dan setiap kegiatannya harus tetap melibatkan OKP-OKP yang tercatat sebagai pemilik suara yang sah di KNPI," terang mahasiswa di salah satu kampus di Kota Bima itu, kemarin.
Dia mengakui, Ketua KNPI Kota Bima belum memahami banyak hal tentang organisasi. Dan kata dia, pihaknya sudah mewacanakan untuk melakukan pergantian ketua. Selain itu, kata dia, dikuatirkan organisasi KNPI Kota Bima diduga akan dijadikan alat kepentingan Ketua yang saat ini berstatus menjadi calon Anggota DPRD Kota Bima dan juga salah satu Ketua Partai Politik di Bima.
"Kami sudah wacanakan untuk ingin mengganti Ketua KNPI Kota Bima. Karena diduga KNPI akan menjadi alat kepentingan politik mengingat Ketua KNPI sekarang statusnya sebagai Caleg dan Ketua Parpol di Bima," tandas dia. (RED | WWW.GARDAASAKOTA.COM)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.