Lombok Dihantam Gempa Bertub-tubi, Aktivis LSM "Mengiba" Statusnya Bencana Nasional
https://www.metromini.info/2018/08/lombok-dihantam-gempa-bertub-tubi.html
 |
| Lembaga sosial ACT imbau warga dan semua pihak peduli warga yang menjadi korban gempa lombok. METROMINI/Dok |
KOTA MATARAM - Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan status bencana di Lombok sebagai bencana nasional. Menutur Rsudianto, Kepala BMKG Pusat menjelaskan terkait penyebab terjadinya gempa di Lombok pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 lalu. Koban Gempa sangat banyak sekali, terutama daerah epiceter yaitu di Lombok Utara.
Dijelaskannya, gempa dengan kekuatan 7.0 SR yang mengguncang Lombok menyebabkan kehancuran di semua lini. Per tanggal 8 Agustus 2018 tercatat 381 orang telah dinyatakan meninggal dunia, korban luka-luka berjumlah 1033 dan 672 orang diantaranya menderita luka berat.
"Lebih dari 270 ribu orang berada dalam pengungsian, ribuan rumah rata dengan tanah dan banyak lagi kerugian yang tidak bisa diuraikan," papar dia, dalam siaran persnya kepada Metromini, Sabtu, 11 Agustus 2018 dini hari ini.
Kata dia, Kamis, 9 Agustus saat siang hari gempa Mag: 6.2 SR kembal terjadi tepatnya pukul 13:25:32 WITA. Laporan BMKG lokasinya 8.36 LS,116.22 BT (6 km Barat Laut LOMBOK UTARA - NTB), Kedalaman:12 Km. Gempa itu, tambah dia, tentu menambah panjang penderitaan masyarakat, seperti jembatan penghubung Tanjung-Gondang yang putus dan jalan-jalan rusak parah serta Kecamatan Pusuk mengalami longsor.
"Dari sekian banyak korban dan panjangnya upaya gerakan kemanusiaan untuk pertolongan masyarakat. Maka, saya selaku Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) untuk segera mengambil sikap dan keputusan agar menaikkan status bencana Gempa Lombok menjadi status Nasional," tegas dia.
Ia mengungkapkan. dengan status itu pula, akan sangat memudahkan rakyat Indonesia, pengusaha, mahasiswa, konglomerat, aktivis kemanusiaan, nelayan, petani, buruh, partai politik, politisi dan seluruh komponen anak bangsa agar turut serta membantu.
"Demikian surat terbuka ini, semoga bapak Presiden RI segera ambil keputusan bahwa Gempa Lombok adalah sifatnya nasional," tulis Rusdianto Samawa dalam siaran persnya yang tersosialisasi bebas di dunia maya.
Senada dengan Rusdianto, seorang aktivis di Lombok Junaedy Supriyadi Akbar alian Bun mengaku, malam ini, Jum'at, 10 Agustus 2018, gempa bumi kembali terjadi. Laporan BMKG gempa yang terjadi Mag:5.0, pukul 23:57:38 WITA. Lokasi gempa ada di 8.05 LS,116.49 BT (43 km TimurLaut LOMBOKUTARA-NTB), Kedalaman:10 Km dan tidak berpotensi tsunami.
"Gempa yang bertubi-tubi tentu sangat mempengaruhi psikologi masyarakat di Pulau Lombok saat ini. Apalagi, kondisi ekonomi dan sosial di pulau lombok khususnya di Kota Mataram tidak lagi berjalan normal," keluh dia.
Diakuinya, toko-toko di Mataram sudah tak ada lagi yang buka. Air PAM kebutuhan warga keruh dan tak layak dikonsumsi dan kondisi air mineral yang sangat sulit untuk didapat di tengah harga barang yang dinaikkan sepihak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kami pikir situasi di Ibukota Provinsi NTB yaitu Kota Mataran seperti keadaan yang "mati suri". Dan kami berharap, pengajuan peningkatan status bencana daerah menjadi bencana nasional bisa diajukan oleh Gubernur. Paling tidak, pemerintah pusat sudah mulai mengkondisikan pemulihan yang fokus melihat lebih dari 200 ribu jiwa yang mengungsi di Lombok saat ini," papar pemuda kelahiran Lombok Barat yang berhuni di Lombok Tengah saat ini.
Bun mengatakan, kondisi yang terus dihantui oleh rasa trauma akan hadirnya gempa susulan, membuat tak ada satu warga pun yang tidur di dalam rumahnya yang berjalan semala lima hari atau semenjak gempa yang terjadi di hari Minggu, 5 Agustus 2018 lalu.
"Atas kondisi ini, kami pikir Pemerintah Provinsi dan bersama lima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok untuk duduk bersama dan membahas peningkatan status gempa bumi di lombok menjadi bencana nasional di tahun 2018," tandas Ketua Forum Komunikasi Pemuada Peduli Daerah-NTB itu. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.