Edy Muhlis: Ishaka Harus Dievaluasi. Soal Konflik, Kesbanglinmaspol 'Mandul' dan Hanya Berpangku Tangan

Edi Muhlis, S.Sos, anggota DPRD Kabupaten Bima. GOOGLE/www.koranstabilitas.com

KABUPATEN BIMA - Menjelang tahun kedua kepemimpinan Hj. Indah Damayanti Putri dan H. Dahlan selaku Bupati dan Wakil Bupati Bima kerap dihadapkan dengan konflik horizontal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Hampir merata, di beberapa wilayah di Kabupaten Bima, mulai dari Kecamatan Sape, Lambu, Ambalawi, Langgudu, Monta, Woha hingga Donggo dan Madapangga, letupan konflik antar warga pun sudah mewarnai masa-masa kepemimpinan IDP-Dahlan. 

Keadaannya seolah terpelihara, bagai menyimpan api dalam sekam. Sedikit saja ada gesekan, warga Kabupaten Bima kerap mencari jalan hukumnya sendiri. Perang antar Desa, memblokir jalan hingga tindak kekerasan penikaman yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Ditambah pula dengan kasus terorisme yang kerap mencuat di permukaaan negeri 'Maja Labo Dahu' (Filosofi masyarakat Bima yang berarti Malu dan Takut) ini.

Kondisi ini pun menjadi perhatian serius salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, asal Partai Nasdem, Edy Muhlis, S.Sos. Menurut duta atau wakil rakyat asal Kecamatan Langgudu itu menilai bahwa konflik yang terjadi merupakan kelemahan sistim yang ada di tubuh Pemerintah kabupaten Bima.

Edy pun mempunyai catatan khusus atas keberadaan kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarat dan Politik (Kesbanglinmaspol) Kabupaten Bima. 

Menurut Edy, kantor di bawah komando Drs. Ishaka itu 'mandul' dan tidak melakukan kewajibannya sebagai lembaga representasi pemerintah dalam menangani masalah konflik horisontal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Edi dengan tegas dan lantangnya menilai kinerja Kepala Kesbanglinmaspol Kabupaten Bima (Ishaka-red) tidak ada sama sekali dalam menangani konflik. Edi menilai Ishaka seolah lepas tanggung jawab, makan gaji buta dan selalu berpangku tangan melihat warga saling membantai antar satu dan yang lainnya.

Diakuinya, sesuai Tupoksi kelembagaan dan kewajibannya, kantor Kesbanglinmaspol semestinya ikut terlibat aktif dalam menjembatani, memediasi dan menangani konflik yang terjadi.

"Yang ada malahan Kepala Kesbanglinmaspol ini ongkang-ongkang kaki, tak bekerja dan sepertinya berpangku tangan. Apa yang mereka lakukan dalam melihat dan menangani konflik yang sudah kian mengancam keutuhan dan stabilitas daerah khususnya di Kabupaten Bima," ujar mantan Ketua HMI Cabang Bima itu kepada Metromini, Minggu, 2 Juli 2017.

Dia mengungkapkan, dalam pandangan pengawasan pihaknya sebagai Legislator. Sosok Ishaka ini, kata Edy, bukanlah figur yang pas untuk ditempatkan sebagai Kepala Kesbanglinmas. Terlihat, dari konflik-konflik yang terjadi, yang sibun turun ke masyarakat dan meredakan situasi dan yang mengambil resiko langsung Kepala Daerah dan Wakilnya.

"Semestinya, Kepala Daerah mendengarkan laporan dari Kesbanglinmas sebagai lembaga inteligen pemerintah. Siapa yang pernah lihat Kepala Kesbang turun ke masyarakat saat konflik terjadi. Kalaupun ada mungkin itu karena 'takut' sama Bupati saja," tandas dia. 

Edy menegaskan, Ishaka tidak tepat untuk posisi Kepala Kesbanglinmaspol. Dia harus segera dievaluasi oleh Bupati dan diganti dengan sosok pejabat yang paham soal dinamika sosial, politik dan mampu berkomunikasi aktif dengan berbagai kalangan.

"Ishaka ini kan pasif. Kalau Kepala Kesbanglinmas itu orang yang pandai bergaul dan mampu memdiasi berbagai kepentingan yang berbeda. Mampu bergaul dengan aktivis, pegiat LSM, insan pers, tokoh masyarakat. Jangan orang model Ishaka yang tidak tahu tentang masalah sosial poilitik, karena memang latar belakangnya berbeda," tegas Edy.

"Kami menilai Kesbanglinmaspol ini mandul dan tak bekerja sama sekali. Harusnya, pihak Kesbang ini selalu menganalisa, menjembatani dan memediasi perdamaian dalam rangka menangani konflik dan memberikan laporan kepada Kepala Daerah. Tapi, kewajiban ini, di bawah kepemimpinan Ishaka, tak ada yang dilakukan oleh SKPD itu," sorot mantan Aktivis itu.

Dia melanjutkan, dan dalam rangka mewujudkan tatanan birokrasi yang profesional, proporsional danb sesuai dengan kepantasan serta kelayakannya. Edy mengungkapkan, menyambut adanya mutasi yang akan digelar selanjutnya nanti, Ishaka harus dievaluasi sebagai Kepala Kesbanglinmaspol Kabupaten Bima.

"Ini harga mati. Dan lewat fraksi dewan saya akan bawa ke paripurna untuk merekomendasikan pergantian kepala Kesbanglinmaspol, karena memang sosok Ishaka ini tidak layak," terangnay. 

:Dan saya tegaskan, ini bukan karena sentimen atau ada agenda politik dibalik menyoroti tugas dan tanggungjawab kantor kesbanglinmas. Tapi, sungguh pada pandangan melihat kinerja Ishaka yang tidak memberikan kontribusinya dalam menangani konflik di Kabupaten Bima," tambah Edy.

Terakhir, selain masalah di Kesbanglinmas. Potret supremasi hukum di Bima harus transparan, akuntable dan tidak berpihak serta melahirkan ketidakpercayaan publik dalam prosesnya.

"Jika supremasi hukum terlihat aneh dan tidak semestinya, maka jangan heran ketika rakyat mencari wajah hukum baru demi mendapat rasa keadilan yang tidak dilihat pada proses penegakan hukum baik di lembaga Polri, Kejaksaan maupun di Pengadilan," tutup Edy.

Drs. Ishaka, Kepala Kesbanglinmaspol Kabupaten Bima. GOOGLE/www.kahaba.net

Sekedar informasi tambahan Sebelumnya, di era Kepemimpinan mantan Bupati H. Syafrudin, sosok Ishaka merupakan pejabat yang bisa dikatakan adalah 'anak emas'.

Bagaimana tidak, selaian definitif sebagai Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima, oleh mantan Bupati Syafrudin, sosok Ishaka ditempatkan sebagai Plt. di Kantor Kesbanglinmaspol Kabupaten Bima yang terletak di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima itu.

Karena saat itu, Kepala Kesbanglinmaspol H. Zubaer Har harus mengundurkan diri sebagai ASN, karena dia ikut dalam kompetisi Pilkada sebagai Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Ady Mahyudi.

Dan di era kepemimpinan Bupati Terpilih (Hj. Indah Damayanti Puteri). Ishaka didefinitifkan menjadi Kepala Kesbanglinmaspol Kabuapten Bima. Namun, posisi Ishaka sebagai Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima diganti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Adel Linggiardy. 

Di sisi lain, sorotan Edi Muhlis yang meminta Ishka dimutasi atau dievaluasi keberadaannya sebagai Kepala Kesbanglinmaspol Kabupaten Bima, Reporter Metromini masih berupaya mengkonfirmasi lanjut yang bersangkutan demi keberimbangan pemberitaan ini. (RED)

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn