Tak Dihargai Eksekutif, 3 Legislator ini Sorotannya Menohok
https://www.metromini.info/2017/05/tak-dihargai-eksekutif-3-legislator-ini.html
 |
| Suasana pemberian pandangan saat paripurna dewan yang berlangsung, Senin, 15 Maret 2017. METROMINI/Agus Mawardy |
KOTA BIMA - Saat paripurna yang berlangsung, Senin, 15 Maret 2017, di ruang paripurna DPRD Kota Bima, desiran sorotan soal drainase kembali mencuat. Tak ayal, tiga anggota DPRD Kota Bima menyuarakan masalah yang sudah lama menjadi polemik di Kota Bima ini kembali disuarakan.
Berawal dari sorotan Ketua Komisi III, Sudirman DJ, SH mengungkapkan pelaksanaan drainase yang hingga kini tidak jelas dasar dan juntrungannya itu kerap kali dilakukan upaya pemanggilan terhadap dinas tehnis yaitu Dinas PUPR Kota Bima dan BPBD Kota Bima.
"Sudah berkali-kali dilayangkan pemanggilan dan itu langsung ditanda tangani pimpinan, namun Dinas PU dan BPBD Kota Bima tak pernah mengindahkannya. Ini maunya apa? Saya sampai saat ini tidak tahu yang mana wajah kepala dinas PU itu?" Sorot duta Partai Gerindra itu.
Diakuinya, pekerjaan drainase ini diharapkannya sebagai bentuk kemitraan dapat segera diberikan penjelasan oleh dinas terkait.
"Jangan sampai kami di dewan ini, ketika pihak eksekutif tidak menghargai, kami pun bisa melakukan langkah sabotase dan menggunakan hak-hak kami yang ada di dewan ini," tandas dia.
Sementara itu, duta Partai Golkar, Alfian Indra Wirawan mengatakan secara tehnis BPBD dan Dinas PUPR Kota Bima, membuat bias dalam keharmonisasian hubungan antara eksekutif dan legislatif.
"Ketika kami mengundang dua SKPD ini selalu mengelak hadir urusan soal penjelasan tentang drainase. Dan ketika kami mengeluarkan undangan mungkin besok lusa dan tidak bisa dihadiri oleh Kepala Dinas PU dan BPBD untuk memberikan penjelasan. Mungkin kami akan meminta bantuan aparat untuk menjemput paksa kedua kepala SKPDm" tegas Pawang, sapaan akrabnya.
"Apa memang untuk melakukan rapat dengan kami ini sudah sulit," tambahnya.
Menurutnya, pihaknya sering 'berteriak', karena memang pihaknya punya hak mendapatkan penjelasansoal teknis, administrasinya yang sampai dengan dan sampai hari ini belum diberikan penjelasannya oleh pihak Pemerintah Kota Bima.
"Kami membaca di media, ketika masyarakat menjadikan viral pembangunan masjid terapung, itu dinas PU berani menjawab bahwa penimbunan hanya sementara untuk melakukan pemancangan tiang. Tetapi, kenapa Dinas PU tidak memberikan penjelasan yang sama tentang pembangunan drainase pasca banjir ini," pungkas dia.
Senada dengan kedua rekannya di atas, Ketua PKPI Kota Bima, Nazamudin pun menegaskan bahwa pihaknya merasa kebingungan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat soal drainase. Untuk itu, menurut dia, harusnya pihak eksekutif lebih kooperatif terhadap undangan klarifikasi yang disampaikan oleh dewan selama ini.
Sebab, kata dia, wakil rakyat di DPRD Kota Bima adalah representasi dari masyarakat kota bima di setiap wilayah yang ada.
"Kami ini representasi rakyat. Kami punya hak mewakili masyarakat Kota Bima untuk mempertanyakan proses pembangunan yang dilakukan Pemkot Bima. Kami tidak ingin, memberikan penjelasan yang berimbas munculnya preseden buruk oleh rakyat terhadap kami. Dan untuk itu kami tegaskan agar Pemerintah Kota Bima, layaknya sebuah mitra dalam sebuah pembangunan, bisa lebih pro aktif dan lebih saling menghargai. Catat itu," tegas Nazamudin. (RED)
Baca juga:
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.