Pangkas Ribuan Honorer, Legislator dan Pemprov 'Bersitegang'
https://www.metromini.info/2017/05/pangkas-ribuan-honorer-legislator-dan.html
 |
| Ilustrasi. GOOGLE/berita-sekilasinfo.blogspot.co.id |
MATARAM - Sebelumnya, dilansir dari situs berita www.lombokpost.net, diwartakan bahwa Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Ali Ahmad kecewa atas nasib ribuan guru honorer SMA/SMK se derajat yang terancam dipangkas. Ia pun mempertanyakan alasan pemerintah tentang kebijakan ini.
"Jika ini tidak diprioritaskan, Saya siap pasang badan memperjuangkan nasib guru honorer. Bahkan mengancam tidak akan mengetuk palu sidang APBD Perubahan 2017 ini. Kita tidak akan ketok, untuk apa dibahas jika sembilan ribu lebih guru tidak diterima semuanya,” katanya, dikutip dari
Sementara itu di sisi yang berbeda. Desakan untuk menerima seluruh guru honorer tidak membuat Pemprov NTB bergeming. Menurut Pemrov, kebijakan ini ditempu agar pengangkatan guru honor tidak menyalahi aturan.
”Kita tidak ingin gegabah menyikapi kasus tersebut. Namun, kita harus pun sesuai ketentuan, karena ini jangan sampai jadi kasus, dia (guru honor-red) rugi, kita juga rugi,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, dilansir juga dari www.lombokpost.net, Jum'at (19/5/2017) lalu.
Dijelaskannya, dalam hal penerimaan dan penggajian tenaga honorer harus jelas landasan hukumnya. Sebab, tanpa landasan hukum, manakala gaji diberikan dari anggaran daerah maka akan menjadi masalah.
"Namanya anggaran negara, harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menerima sesuatu hak dan juga harus dilindungi dengan payung hukum atau aturan yang berlaku,” kata orang nomor dua di Bumi Gora ini.
Diakui Politisi asal Partai Nasdem itu, dalam menggaji para guru honorer, Pemprov saat ini memiliki dana Rp40 miliar. Tetapi, untuk menggaji 9.000 lebih orang guru honor, karena belum ada landasan hukum yang kuat, sehingga dana itu tidak bisa dicairkan.
"Kalau dana itu diberikan akan berisiko tinggi, sebab bisa menjadi masalah hukum dalam pengelolaan anggaran," jelasnya.
Saat ini, pihak Pemprov NTB ingin agar pengangkatan mereka (honorer-red) melalui jalur resmi. Dan yang akan diterima sekitar 5.200 orang.
Kata dia, adanya kebijakan ini bukan berarti Pemprov tidak peduli terhadap rakyatnya. Apalagi para guru yang senantiasa mengabdi. Tapi, kata Amin, sebuah penghargaan harus diberikan dengan cara yang benar.
"Kalau sudah sesuai prosedur, maka anggaran akan mudah dan aman dialokasikan," sebut dia.
Terkait adanya sorotan Legislator, menurut Putra asli Kelahiran Kabuapten Sumbawa itu berharap, jangan sampai karena masalah ini, muncul ancaman tidak akan membahas anggaran APBDP 2017.
"Mereka juga harus mengkaji lebih dalam apa saja yang menjadi masalah dan maksud pemerintah sebelum main ancam. Jangan begitu, jangan tersandera dengan hal seperti ini,” katanya.
Ia juga menghargai semangat Legislator untuk kepeduliannya dalam kasus guru honorer ini. Namun ia sangat tidak berharap masalah ini dibawa ke ranah politik.
"Tapi jangan sedikit-dikit persoalan tersebut dibawa-bawa ke ranah politis. Tentu, ini tidak akan menyelesaikan hal yang substansi sebelumnya," tutup dia. (RED | WWW.LOMBOKPOST.NET)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.