Sorot 'Drainase Bingung', LMND Sesalkan Sikap Apatis Wali Kota
https://www.metromini.info/2017/04/sorot-bingung-lmnd-sesalkan-sikap.html
 |
| Aksi LMND Kota Bima di depan kantor Wali Kota Bima, Selasa, 4 April 2017. METROMINI/Agus Mawardy |
KOTA BIMA - Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bima, Azwar Anas mengatakan, ada dua hal kebijakan Pemerintahan Kota Bima, yang menarik perhatian publik.
Pertama, soal pernyataan pejabat di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, yang telah mengakomodir kehadiran Toserba (Toko Serba Ada) atau retail nasional bernama Alfamart dan Indomaret dan yang kedua adalah penanganan proyek drainase yang syarat dengan pelanggaran administrasinya dan anggaran yang menuai mis atau kesalahpahaman.
Pertama, soal pernyataan pejabat di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, yang telah mengakomodir kehadiran Toserba (Toko Serba Ada) atau retail nasional bernama Alfamart dan Indomaret dan yang kedua adalah penanganan proyek drainase yang syarat dengan pelanggaran administrasinya dan anggaran yang menuai mis atau kesalahpahaman.
Kepada Metromini, Ajwar memaparkan, soal drainase yang telah di bongkar, kabarnya ini adalah kekeliruan Wali Kota Bima yang langsung 'mengeksekusi' perintah lisan dari Kepala BNPB RI saat kunjungannya awal banjir lalu. Setelah dianalisa, menurut Ajwar, masalah yang mendasar soal pembongkaran drainase ini, karena dilakukan tanpa kejelasan dokumen. Ditambah lagi, Pemkot Bima belum jelas mengantongi anggaran yang konon kabarnya akan di sediakan oleh BNPB.
"Namanya pekerjaan pemerintah itu pekerjaan legal. Dasar dokumen dan acuan legalitas secara administrasinya harus ada. Ini perintah lisan Kepala BNPB kok langsung Wali Kota perintah pihak ketiga untuk bongkar drainase yang ada. Lihat bagaimana keadaan drainase sepanjang jalur jalan semua kawasan di Kota Bima. Hanya beberapa titik saja yang diperbaiki, bagaimana dengan yang lainnya?," urai Ajwar yang merasa heran dengan cara pemerintah mengerjakan proyek atas nama negara..
Kata dia, warga Kota Bima sudah bereaksi dengan pekerjaan drainase ini. Apalagi, menurut Komisi III DPRD Kota Bima, disimpulkan bahwa proyek drainase ini, Kepala Daerah ceroboh dan tidak paham tentang mekanisme pembangunan yang sifatnya tanggap darurat.
"Pekan lalu, ada perlawanan yang dilakukan warga di Kelurahan Dara. Mereka langsung mendatangi kegiatan pembangunan drainase yang ada di depan MTsN Bima, dan meminta kejelasan soal pekerjaan drainase yang dinilai warga sangat semberut dan pekerjaan proyek yang hanya dikerjakan oleh kolega Wali Kota yang itu-itu saja (Baca: warga keturunan)," jelas dia, setelah aksi di Pemkot Bima kepada Metromini, Selasa (4/4/2017) siang kemarin..
Ia melanjutkan, keberadaan kelompok warga yang menolak pembangunan ini merupakan hal yang serius. Sebab, sejatinya program yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tapi, ketika rakyat menolak dan lantang mempertanyakan hal ini hingga ingin membantu dengan mengumbulkan koin, asalkan drainase segera diperbaiki.
"Saat demo tadi (Selasa, 4/4/2017) saja, pejabat pemerintah kesannya menghindar dan tidak mau menerima aspirasi atau masalah. Kalau cara menghadapi masalah menjauhi seperti ini, kesan isyarat ada apa-apanya di belakang pekerjaan ini. Jangan sampai anggaran drainase ini tidak ada, lantas siapa yang bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ada?," ungkap dia.
Ia menyayangkan sikap Pemkot Bima dalam menyambut aspirasi mahasiswa.
"Kalau dulu saat demo di hari anti korupsi, pol pp memberangus kami. Namun, setiap aksi, Wali Kota atau yang pejabat yang mewakili jarang pernah ada menjelaskan semua tuntutan dan aspirasi kami sebagai penerus legal bangsa ini," ungkapnya. (RED)
"Namanya pekerjaan pemerintah itu pekerjaan legal. Dasar dokumen dan acuan legalitas secara administrasinya harus ada. Ini perintah lisan Kepala BNPB kok langsung Wali Kota perintah pihak ketiga untuk bongkar drainase yang ada. Lihat bagaimana keadaan drainase sepanjang jalur jalan semua kawasan di Kota Bima. Hanya beberapa titik saja yang diperbaiki, bagaimana dengan yang lainnya?," urai Ajwar yang merasa heran dengan cara pemerintah mengerjakan proyek atas nama negara..
Kata dia, warga Kota Bima sudah bereaksi dengan pekerjaan drainase ini. Apalagi, menurut Komisi III DPRD Kota Bima, disimpulkan bahwa proyek drainase ini, Kepala Daerah ceroboh dan tidak paham tentang mekanisme pembangunan yang sifatnya tanggap darurat.
"Pekan lalu, ada perlawanan yang dilakukan warga di Kelurahan Dara. Mereka langsung mendatangi kegiatan pembangunan drainase yang ada di depan MTsN Bima, dan meminta kejelasan soal pekerjaan drainase yang dinilai warga sangat semberut dan pekerjaan proyek yang hanya dikerjakan oleh kolega Wali Kota yang itu-itu saja (Baca: warga keturunan)," jelas dia, setelah aksi di Pemkot Bima kepada Metromini, Selasa (4/4/2017) siang kemarin..
Ia melanjutkan, keberadaan kelompok warga yang menolak pembangunan ini merupakan hal yang serius. Sebab, sejatinya program yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tapi, ketika rakyat menolak dan lantang mempertanyakan hal ini hingga ingin membantu dengan mengumbulkan koin, asalkan drainase segera diperbaiki.
"Saat demo tadi (Selasa, 4/4/2017) saja, pejabat pemerintah kesannya menghindar dan tidak mau menerima aspirasi atau masalah. Kalau cara menghadapi masalah menjauhi seperti ini, kesan isyarat ada apa-apanya di belakang pekerjaan ini. Jangan sampai anggaran drainase ini tidak ada, lantas siapa yang bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ada?," ungkap dia.
Ia menyayangkan sikap Pemkot Bima dalam menyambut aspirasi mahasiswa.
"Kalau dulu saat demo di hari anti korupsi, pol pp memberangus kami. Namun, setiap aksi, Wali Kota atau yang pejabat yang mewakili jarang pernah ada menjelaskan semua tuntutan dan aspirasi kami sebagai penerus legal bangsa ini," ungkapnya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.