Reses Dewan di Serae, Aspirasi Soal Drainase, Bedah Rumah dan RTH Disampaikan Warga
https://www.metromini.info/2017/04/reses-dewan-di-serae-aspirasi-soal.html
 |
| Kegiatan Reses DPRD Kota Bima Dapil II di Kelurahan Serae, Kota Bima, Kamis, 20 April 2017. FACEBOOK/Eric Messi |
KOTA BIMA - Konsep reses ini sungguh efektif. Pola menjemput bola langsung di rakyat adalah semangat yang sesungguhnya dalam implementasi program sebagaimana tertuang dalam APBD maupun APBN. Manifestasi kebijakan program 'Bottom-Up', itu makna berdemokrasi baik dalam aspek anggaran dan kebijan.
Kali ini, di reses hari yang kedua, 11 Anggota DPRD Kota Bima menyelenggarannya di Lingkungan Tolobali, Kelurahan Sarae, Kota Bima, Kamis, 20 April 2017. Dan sehari sebelumnya, reses pertama masa sidang I di gelar di Kelurahan Monggonao, Rabu, 19/4/2017.
Berbagai aspirasi dan tuntutan wakyat disampaikan pada wakilnya di momen itu. Seperti ungkapan salah seorang warga yang juga tokoh pemuda di Kelurahan Nae, Ikraman meminta agar segera membebaskan beberapa lahan pertanahan di Kelurahan Nae maupun di Kelurahan Sarae.
"Kebutuhan adanya Fasilitas Umum (Fasum) selain untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemerintah juga harus membebaskan lahan sebagai ruang olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar lingkungan ini," kata dia, Kamis kemarin.
Selain Ikraman, warga lainnya, asal Kelurahan Nae, Dedy Susanto berharap agar kondisi parit dan drainase di lingkungan Tolomundu, atau tepatnya di seputaran kampus STIH Bima dapat diperbaiki. Kondisi parit di kawasan itu, menurut Dedy, air limbah rumah tangga tidak mengalir secara normal
"Kondisi ini sangat berpotensi menambah dampak kerusakan seperti kejadian banjir beberapa waktu lalu. Parit-parit di lingkungan sekitar kampus STIH Muhammadiyah Bima, tidak ada satupun parit yang mengalirkan limbah rumah tangga secara normal. Kalau banjir datang, tentu akan menambah dampak kerusakan saja jika tidak segera dibenahi," kata dia.
Menurutnya, banjir kemarin menjadi pengalaman. Rumah warga yang terendam banjir di Lingkungan kondisi paritnya air tidak mengalir normal di sana. Ya karena memang, tidak ada satu pun parit yang bagus irigasi airnya.
Sementara itu tokoh masyarakat Kelurahan Sarae H. Hasanudin Wahid mempertanyakan dana bantuan dari pemerintah pusat. Terkait dana bedah rumah, yang dulu pernah dijanjikan pemerintah Kota Bima, akan diupayakan bagi korban banjir.
Selain itu, mantan anggota DPRD Kota Bima periode pertama terbentuknya Kota Bima. Hasanudin Wahid mempertanyakan alokasi anggaran dari pemerintah khusus pada korban yang kondisi rumahnya mengalami kerusakan pasca banjir bandang lalu.
"Banyak warga di dua kelurahan ini tinggal di bantaran sungai, saat banjir lalu, kondisi rumahnya rusak parah. Tentu kondisi masyarakat tersebut, sangat membutuhkan bantuan dana bedah rumah. Harapannya, warga mendapatkan kehidupan yang layak dan tempat tinggal yang memadai," imbuh Tokoh Pendidikan Kota Bima itu.
Berbagai aspirasi dan masukan oleh warga, ditanggapi para wakil rakyat. Ketua PPP Kota Bima, Taufik H. A. Karim dalam sambutannya berharap warga dapat menyampaikan keluhan dan kondisi yang dibutuhkan dalam skala prioritasnya saat ini.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima itu menegaskan bahwa dalam penyampaian aspirasi yang bersifat kepentingan umum. Ujungnya, aspirasi warga dapat diperjuangkan pada APBD-P 2017 atau di APBD murni pada tahun selanjutnya,
Ditegaskannya, kegiatan reses adalah tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat yang menjadi rutinitas wajib dalam menyerap segala aspirasi masyarakat di tiap-tiap daerah pemilihannya.
Terkait dengan aspirasi waga, Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofiyan, SH berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan. Tentunya, menurut dia, semua aspiras tersebut akan dilaksanakan jika ada persetujuan bersama dengan pihak Pemerintah Kota Bima.
"Bila pada saatnya nanti seperti sedang membahas APBD-P 2017 atau pada APBD murni di tahun-tahun selanjutnya, pada proses ini kami berjanji akan memperjuangkan, dan semoga aspirasi yang ada dapat direalisasikan," tegas Feri.
Mengenai penggalian parit baru di lingkungan Tolomundu, lanjut dia, akan dilakukan pengecekan di lapangan. Jika memang nanti ada masalah yang sifatnya mendesak, pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan dinas terkait, untuk turun, mengecek dan nanti akan dianggarkan perbaikannya.
"Bila hal ini dilakukan, maka besar keinginan masyarakat dapat diwujudkan. Dan kami anggota dewan, siap mengawalnya," tandasnya.
Senada dengan dua anggota DPRD Kota Bima di atas, secara terpisah Mutmainnah Haris dalam hal menanggapi aspirasi masyarakat tersebut memberikan padanngannya.
Untuk soal pembebasan lahan sebagaimana yang difungsikan untuk kebutuhan ruang kreatifitas dan ekspresi masyarakat. Hal ini akan menjadi atensi yang pantas untuk diperjuangkan.
"Kami memang ingin di setiap wilayah ada ruang terbuka hijau dan tempat bermain anak. Selain itu juga ada kawasan untuk masyarakat berolahraga di sana," ujar Politisi perempuan yang akrab dipanggil Ina itu.
Secara tehnis, pengajuan pengadaan lahan bisa dilakukan permohonan oleh kepada Tiam Anggaran Perangkat Daerah (TAPD). Dari usulan TAPD itu, sambung duta Partai Nasdem itu, pihaknya akan mengkawal pada saat pembahasan anggaran di legislatif.
:Silahkan masyarakat urung rembuk dengan lurah. Ajukan proposal pada lokasi lahan yang representatif dan memadai. Tentunya tidak melahirkan persoalan hukum di kemudian hari. Proposal itu dimasukkan ke TAPD, nanti kami akan mengkawalnya di pembahasan anggaran di DPRD," jelas dia.
Kembali ke Ketua DPRD, Feri menanggapi soal nasib warga yang tinggal di bantaran sungai. Diakuinya, untuk dana bantuan bedah rumah. Informasi terbaru, akan ada dana DAK dari pemerintah pusat, sebagai dana bantuan bedah rumah.
"Jika DAK nanti ada, tinggal menunggu prosedur pencairan. Untuk dua kelurahan ini, akan ada dana bantuan bangun baru untuk rumah 35 unit, dan 75 unit untuk bantuan rumah kategori rusak parah. Kami harap masyarakat dapat bersabar," tutup Ketua DPD PAN Kota Bima itu. (RED | ADV)
Kali ini, di reses hari yang kedua, 11 Anggota DPRD Kota Bima menyelenggarannya di Lingkungan Tolobali, Kelurahan Sarae, Kota Bima, Kamis, 20 April 2017. Dan sehari sebelumnya, reses pertama masa sidang I di gelar di Kelurahan Monggonao, Rabu, 19/4/2017.
Berbagai aspirasi dan tuntutan wakyat disampaikan pada wakilnya di momen itu. Seperti ungkapan salah seorang warga yang juga tokoh pemuda di Kelurahan Nae, Ikraman meminta agar segera membebaskan beberapa lahan pertanahan di Kelurahan Nae maupun di Kelurahan Sarae.
"Kebutuhan adanya Fasilitas Umum (Fasum) selain untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemerintah juga harus membebaskan lahan sebagai ruang olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar lingkungan ini," kata dia, Kamis kemarin.
Selain Ikraman, warga lainnya, asal Kelurahan Nae, Dedy Susanto berharap agar kondisi parit dan drainase di lingkungan Tolomundu, atau tepatnya di seputaran kampus STIH Bima dapat diperbaiki. Kondisi parit di kawasan itu, menurut Dedy, air limbah rumah tangga tidak mengalir secara normal
"Kondisi ini sangat berpotensi menambah dampak kerusakan seperti kejadian banjir beberapa waktu lalu. Parit-parit di lingkungan sekitar kampus STIH Muhammadiyah Bima, tidak ada satupun parit yang mengalirkan limbah rumah tangga secara normal. Kalau banjir datang, tentu akan menambah dampak kerusakan saja jika tidak segera dibenahi," kata dia.
Menurutnya, banjir kemarin menjadi pengalaman. Rumah warga yang terendam banjir di Lingkungan kondisi paritnya air tidak mengalir normal di sana. Ya karena memang, tidak ada satu pun parit yang bagus irigasi airnya.
Sementara itu tokoh masyarakat Kelurahan Sarae H. Hasanudin Wahid mempertanyakan dana bantuan dari pemerintah pusat. Terkait dana bedah rumah, yang dulu pernah dijanjikan pemerintah Kota Bima, akan diupayakan bagi korban banjir.
Selain itu, mantan anggota DPRD Kota Bima periode pertama terbentuknya Kota Bima. Hasanudin Wahid mempertanyakan alokasi anggaran dari pemerintah khusus pada korban yang kondisi rumahnya mengalami kerusakan pasca banjir bandang lalu.
"Banyak warga di dua kelurahan ini tinggal di bantaran sungai, saat banjir lalu, kondisi rumahnya rusak parah. Tentu kondisi masyarakat tersebut, sangat membutuhkan bantuan dana bedah rumah. Harapannya, warga mendapatkan kehidupan yang layak dan tempat tinggal yang memadai," imbuh Tokoh Pendidikan Kota Bima itu.
Berbagai aspirasi dan masukan oleh warga, ditanggapi para wakil rakyat. Ketua PPP Kota Bima, Taufik H. A. Karim dalam sambutannya berharap warga dapat menyampaikan keluhan dan kondisi yang dibutuhkan dalam skala prioritasnya saat ini.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima itu menegaskan bahwa dalam penyampaian aspirasi yang bersifat kepentingan umum. Ujungnya, aspirasi warga dapat diperjuangkan pada APBD-P 2017 atau di APBD murni pada tahun selanjutnya,
Ditegaskannya, kegiatan reses adalah tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat yang menjadi rutinitas wajib dalam menyerap segala aspirasi masyarakat di tiap-tiap daerah pemilihannya.
Terkait dengan aspirasi waga, Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofiyan, SH berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan. Tentunya, menurut dia, semua aspiras tersebut akan dilaksanakan jika ada persetujuan bersama dengan pihak Pemerintah Kota Bima.
"Bila pada saatnya nanti seperti sedang membahas APBD-P 2017 atau pada APBD murni di tahun-tahun selanjutnya, pada proses ini kami berjanji akan memperjuangkan, dan semoga aspirasi yang ada dapat direalisasikan," tegas Feri.
Mengenai penggalian parit baru di lingkungan Tolomundu, lanjut dia, akan dilakukan pengecekan di lapangan. Jika memang nanti ada masalah yang sifatnya mendesak, pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan dinas terkait, untuk turun, mengecek dan nanti akan dianggarkan perbaikannya.
"Bila hal ini dilakukan, maka besar keinginan masyarakat dapat diwujudkan. Dan kami anggota dewan, siap mengawalnya," tandasnya.
Senada dengan dua anggota DPRD Kota Bima di atas, secara terpisah Mutmainnah Haris dalam hal menanggapi aspirasi masyarakat tersebut memberikan padanngannya.
Untuk soal pembebasan lahan sebagaimana yang difungsikan untuk kebutuhan ruang kreatifitas dan ekspresi masyarakat. Hal ini akan menjadi atensi yang pantas untuk diperjuangkan.
"Kami memang ingin di setiap wilayah ada ruang terbuka hijau dan tempat bermain anak. Selain itu juga ada kawasan untuk masyarakat berolahraga di sana," ujar Politisi perempuan yang akrab dipanggil Ina itu.
Secara tehnis, pengajuan pengadaan lahan bisa dilakukan permohonan oleh kepada Tiam Anggaran Perangkat Daerah (TAPD). Dari usulan TAPD itu, sambung duta Partai Nasdem itu, pihaknya akan mengkawal pada saat pembahasan anggaran di legislatif.
:Silahkan masyarakat urung rembuk dengan lurah. Ajukan proposal pada lokasi lahan yang representatif dan memadai. Tentunya tidak melahirkan persoalan hukum di kemudian hari. Proposal itu dimasukkan ke TAPD, nanti kami akan mengkawalnya di pembahasan anggaran di DPRD," jelas dia.
Kembali ke Ketua DPRD, Feri menanggapi soal nasib warga yang tinggal di bantaran sungai. Diakuinya, untuk dana bantuan bedah rumah. Informasi terbaru, akan ada dana DAK dari pemerintah pusat, sebagai dana bantuan bedah rumah.
"Jika DAK nanti ada, tinggal menunggu prosedur pencairan. Untuk dua kelurahan ini, akan ada dana bantuan bangun baru untuk rumah 35 unit, dan 75 unit untuk bantuan rumah kategori rusak parah. Kami harap masyarakat dapat bersabar," tutup Ketua DPD PAN Kota Bima itu. (RED | ADV)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.