Kemarin, Reses Legislator Asal Dapil II, Dipusatkan di Monggonao
https://www.metromini.info/2017/04/kemarin-reses-legislator-asal-dapil-ii.html
 |
| Kegiatan reses anggota Dapil II yang dipusatkan di Kegiatan Monggonao, Rabu, 19/4/2017 kemarin. METROMINI/Agus Mawardy |
KOTA BIMA - Di kegiatan reses masa sidang I untuk dua wilayah Kelurahan Monggonao dan Manggemaci, Kecamaran Rasanae Barat, Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima dan Anggota lainnya asal Daerah Pemilihan (Dapil) II menyerap aspirasi yang dipusatkan di Kelurahan Monggonao, Rabu, 19 April 2017.
Ketua DPRD Kota Bima mengungkapkan dalam kegiatan rutinitas ini sangat diharapkan agar masyarakat dapat memberikan aspirasi dan masukannya pada kegiatan-kegiatan yang urgen, substansial dan mendesak.
"Kami meminta kepada masyarakat, agar aspirasi yang disampaikan bersifat penting dan mendesak. Tentunya semua aspirasi untuk berlandaskan pada kepentingan umum yang menjadi bahan atau dasar dalam mengimplementasikan program pemerintah ke depannya," kata Ketua DPD PAN Kota Bima itu.
Dalam kegiatan reses ini, akan dilangsungkan dari hari Rabu hingga Jum'at (19-21 April 2017). Adapun sasaran daerah yang menjadi sasaran adalah Kelurahan Monggonao, Manggemaci, Sarae untuk di Kecamatan Rasanae Barat. Sedangkan untuk di Kecamatan Mpunda akan digelar di Kelurahan Sadia, Jum'at (hari ini, Red).
"Kegiatan ini adalah upaya untuk menjemput bola dalam bentuk aspirasi langsung yang disampaikan para konstituen atau pemilih. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat guna mendengar langsung keluhan, masukan dan berbagai keinginan program rakyat yang ada di tiap kelurahan yang tesebar di Kota Bima,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, aspirasi dari Nurdin AR yang meminta agar kelanjutan pembangunan Masjid An-Nur dapat segera direspon. Pada aspirasi ini, Feri menjamin bahwa pemerintah nanti akan mengalokasikan lewat APBD.
"Masjid adalah tempat ibadah, berkumpul dan sarana dakwah. Dan untuk Masjid An Nur di Kelurahan Monggonao akan dibantu baik nanti bisa bersumber langsung dari dana yang dimiliki anggota DPRD dan tentu akan diupayakan juga lewat alokasi anggaran melalui APBD. Bantuan nantinya akan diberikan dalam bentuk material, juga sekaligus akan diupayakan bantuannya melalui anggaran APBD-P 2017 tahun ini," tandas dia.
Aspirasi yang disampaikan oleh salah seorang ketua RW di Kelurahan Monggonao, Hasan Kadir yang menyampaikan agar kali atau sungai kecil di samping SMPN 6 Kota Bima yang mengarah ke Ponpes Al Husainy, di Kelurahan Pane dilakukan normalisasi.
"Saat hujan turun, kali itu kerap tidak mampu menampung debit air dan terus meluap. Perlu dilakukan kegiatan normalisasi seperti memperbesar lebar dan membronjong di pinggir saluran kali," tuturnya.
Pemuda asal Kelurahan Manggemaci, Hikmah mempertanyakan kejelasan dana ganti rugi bagi warga korban banjir yang tinggal di bantaran sungai.
"Kami masyarakat hanya ingin kejelasan soal bantuan rumah yang rusak ringan, sedang dan berat pasca banjir. Mengapa hingga saat ini belum juga anggaran bantuan yang turun dari pemerintah," tanya dia
Menanggapi pertanyaan warga, Feri berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini dan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Diakuinya, terkait pelebaran kali dan bronjonisasi di kali samping SMP 6 Kota Bima akan dijadikan perhatian khusus.
"Pada anggaran APBD-P akan diupayakan dananya, agar bisa dilakukan pelebaran dan bronjonisasi," kata dia.
Diterangkannya juga, dana APBD-P 2017 yang akan di bahas depan ini, dalam menanggulangi ancaman banjir di Kota Bima, pihak Pemkot Bima akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bima untuk rembuk dan kongsi bersama dalam membangun DAM dan kolam retensi yang dapat menampung debit air dalam jumlah banyak.
"Pembangunan DAM dan kolam retensi dalam menampung air, adalah salah satu solusi bagian dari upaya pencegahan bencana banjir di masa mendatang," katanya.
Ia menjelaskan untuk nasib warga di sepadan atau di sepanjang bantaran sungai. Diakuinya memang warga yang mengalami kerusakan rumahnya baik dalam bentuk rusak ringan, menengah dan berat memang belum ada yang menerima bantuan.
"Dana bantuan untuk rumah hanyut dan roboh masih menunggu kabar dan dikoordinasikan ke pemerintah pusat. Bagaimana proses dan tahapan bantuan hingga saat ini belum mendapatkan informasi. Ini akan kami konfirmasi secepatnya ke pemerintah pusat," kata dia.
Saat ini, sambung Feri, pemerintah sedang mengupayakan relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai. Kata dia, wilayah relokasi tentu akan ditempatkan tidak hanya pada kondisi lingkungan yang layak, namun juga akan diupayakan tidak jauh dari areal pemukiman warga sebelumnya.
"Dalam proses relokasi ini, sangat diharapkan adanya respon positif dari masyarakat, agar upaya selanjutnya mengkoordinasikan program dengan pemerintah pusat dapat berjalan lancar selanjutnya," harap dia. (RED | ADV)
Ketua DPRD Kota Bima mengungkapkan dalam kegiatan rutinitas ini sangat diharapkan agar masyarakat dapat memberikan aspirasi dan masukannya pada kegiatan-kegiatan yang urgen, substansial dan mendesak.
"Kami meminta kepada masyarakat, agar aspirasi yang disampaikan bersifat penting dan mendesak. Tentunya semua aspirasi untuk berlandaskan pada kepentingan umum yang menjadi bahan atau dasar dalam mengimplementasikan program pemerintah ke depannya," kata Ketua DPD PAN Kota Bima itu.
Dalam kegiatan reses ini, akan dilangsungkan dari hari Rabu hingga Jum'at (19-21 April 2017). Adapun sasaran daerah yang menjadi sasaran adalah Kelurahan Monggonao, Manggemaci, Sarae untuk di Kecamatan Rasanae Barat. Sedangkan untuk di Kecamatan Mpunda akan digelar di Kelurahan Sadia, Jum'at (hari ini, Red).
"Kegiatan ini adalah upaya untuk menjemput bola dalam bentuk aspirasi langsung yang disampaikan para konstituen atau pemilih. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat guna mendengar langsung keluhan, masukan dan berbagai keinginan program rakyat yang ada di tiap kelurahan yang tesebar di Kota Bima,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, aspirasi dari Nurdin AR yang meminta agar kelanjutan pembangunan Masjid An-Nur dapat segera direspon. Pada aspirasi ini, Feri menjamin bahwa pemerintah nanti akan mengalokasikan lewat APBD.
"Masjid adalah tempat ibadah, berkumpul dan sarana dakwah. Dan untuk Masjid An Nur di Kelurahan Monggonao akan dibantu baik nanti bisa bersumber langsung dari dana yang dimiliki anggota DPRD dan tentu akan diupayakan juga lewat alokasi anggaran melalui APBD. Bantuan nantinya akan diberikan dalam bentuk material, juga sekaligus akan diupayakan bantuannya melalui anggaran APBD-P 2017 tahun ini," tandas dia.
Aspirasi yang disampaikan oleh salah seorang ketua RW di Kelurahan Monggonao, Hasan Kadir yang menyampaikan agar kali atau sungai kecil di samping SMPN 6 Kota Bima yang mengarah ke Ponpes Al Husainy, di Kelurahan Pane dilakukan normalisasi.
"Saat hujan turun, kali itu kerap tidak mampu menampung debit air dan terus meluap. Perlu dilakukan kegiatan normalisasi seperti memperbesar lebar dan membronjong di pinggir saluran kali," tuturnya.
Pemuda asal Kelurahan Manggemaci, Hikmah mempertanyakan kejelasan dana ganti rugi bagi warga korban banjir yang tinggal di bantaran sungai.
"Kami masyarakat hanya ingin kejelasan soal bantuan rumah yang rusak ringan, sedang dan berat pasca banjir. Mengapa hingga saat ini belum juga anggaran bantuan yang turun dari pemerintah," tanya dia
Menanggapi pertanyaan warga, Feri berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini dan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Diakuinya, terkait pelebaran kali dan bronjonisasi di kali samping SMP 6 Kota Bima akan dijadikan perhatian khusus.
"Pada anggaran APBD-P akan diupayakan dananya, agar bisa dilakukan pelebaran dan bronjonisasi," kata dia.
Diterangkannya juga, dana APBD-P 2017 yang akan di bahas depan ini, dalam menanggulangi ancaman banjir di Kota Bima, pihak Pemkot Bima akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bima untuk rembuk dan kongsi bersama dalam membangun DAM dan kolam retensi yang dapat menampung debit air dalam jumlah banyak.
"Pembangunan DAM dan kolam retensi dalam menampung air, adalah salah satu solusi bagian dari upaya pencegahan bencana banjir di masa mendatang," katanya.
Ia menjelaskan untuk nasib warga di sepadan atau di sepanjang bantaran sungai. Diakuinya memang warga yang mengalami kerusakan rumahnya baik dalam bentuk rusak ringan, menengah dan berat memang belum ada yang menerima bantuan.
"Dana bantuan untuk rumah hanyut dan roboh masih menunggu kabar dan dikoordinasikan ke pemerintah pusat. Bagaimana proses dan tahapan bantuan hingga saat ini belum mendapatkan informasi. Ini akan kami konfirmasi secepatnya ke pemerintah pusat," kata dia.
Saat ini, sambung Feri, pemerintah sedang mengupayakan relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai. Kata dia, wilayah relokasi tentu akan ditempatkan tidak hanya pada kondisi lingkungan yang layak, namun juga akan diupayakan tidak jauh dari areal pemukiman warga sebelumnya.
"Dalam proses relokasi ini, sangat diharapkan adanya respon positif dari masyarakat, agar upaya selanjutnya mengkoordinasikan program dengan pemerintah pusat dapat berjalan lancar selanjutnya," harap dia. (RED | ADV)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.