Irfan: Kesejahteraan Guru Non PNS Harga Mati Harus Diperjuangankan
https://www.metromini.info/2017/04/irfan-kesejahteraan-guru-non-pns-harga.html
 |
| Kepala LPMP NTB, Drs. H. Muh. Irfan, MM memaparkan gambaran kualitas pendidikan di NTB, di Pandopo Gubernur NTB, Kamis (27/4/2017) sore kemarin. METROMINI/Dok |
KOTA MATARAM - Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. H. Muh. Irfan, MM memaparkan gambaran kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat, pada acara pemberdayaan KKG dan MGMP melalui BOSDA, di Pandopo Gubernur NTB, Kamis (27/4/2017) sore kemarin.
Pada pemaparannya tersebut, dia menjelaskan juga pentingnya kualitas pendidikan untuk melahirkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Gora, sebagai tim penyelaras kebijakan pembangunan di NTB.
"Esensi pendidikan harus fokus pada pengelolaan guru. Itu adalah kunci keberhasilan pendidikan sesungguhnya. Di Nusa Tenggara Barat, arah kebijakan pendidikan harus diutamakan keberpihakan pada guru, lebih khusus guru non PNS," jelas Irfan kepada Metromini.
Dia mengatakan, pada pendidikan yang ada di Pondok Pesantren atau di sekolah swasta. Secara kuantitas, jumlah guru non PNS lebih banyak. Untuk itu, dia berharap arah kebijakan Pemerintah Daerah bisa lebih mengutamakan keberadaan mereka,
"Guru non PNS di Pondok Pesantren atau di sekolah swasta lainnya itu sangat berkontribusi dalam menciptakan SDM generasi bangsa selanjutnya. Sudah sepatutnya kita memperhatikan dan fokus pada kesejahteraan mereka. Saya kira Pemda-pemda yang ada di NTB harus menyisihkan anggaran yang layak atas keberadaan dan pengabdian mereka (guru Non PNS, Red)," tandas dia.
Dia melanjutkan, pengalokasian anggaran yang ada di tiap Pemerintahan Daerah se-NTB belum berpihak pada keadilan dan kesetaraan yang mampu mengakomodir dan mengapresiasi jasa Guru non PNS.
Harapannya. kata dia, dalam mengalokasikan anggaran saat pembahasan APBD berlangsung, dan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru, perlu dukungan anggaran yang representatif dan layak.
Irfan kembali menjelaskan, ketidakseimbangan jumlah guru PNS dan non PNS terjadi pada semua Kabupaten/Kota di NTB. Masalah lainnya seperti kualifikasi pendidikan guru yang belum Strata Satu (S1) serta masalah guru yang mitcmach (tidak tepat) mengajar bukan mata pelajaran keahlian mereka. Beberapa kondisi masalah tersebut, sambung Irfan, adalah deretan panjang kondisi dan kualitas pendidikan saat ini.
"Semestinya ini harus menjadi bahan pemikiran setiap stakeholder yang ada khususnya di bidang pendidikan dalam rangka menyiapkan kualitas generasi bangsa yang memiliki SDM yang mumpuni, berkarakter dan berdasa saing. Dan kita di NTB, mau tidak mau harus memperbaiki kualitas pendidikan kita yang ada saat ini," ungkap Ketua LPMP NTB.
"Keberadaan guru Non PNS, harus mulai disejahterakan dan mendapat kelayakan yang pantas dalam anggaran APBD di masing-masing Kota/Kabupaten dan APBD Provinsi NTB. Kesejahteraan Guru non PNS harga mati harus diperjuangkan," tambah putra kelahiran Kelurahan Rabangodu Selatan, Kota Bima itu. (RED | ADV)
Baca Juga: M. Irfan Pastikan Dirinya Tampil di Pilkada Kota Bima 2018
"Esensi pendidikan harus fokus pada pengelolaan guru. Itu adalah kunci keberhasilan pendidikan sesungguhnya. Di Nusa Tenggara Barat, arah kebijakan pendidikan harus diutamakan keberpihakan pada guru, lebih khusus guru non PNS," jelas Irfan kepada Metromini.
Dia mengatakan, pada pendidikan yang ada di Pondok Pesantren atau di sekolah swasta. Secara kuantitas, jumlah guru non PNS lebih banyak. Untuk itu, dia berharap arah kebijakan Pemerintah Daerah bisa lebih mengutamakan keberadaan mereka,
"Guru non PNS di Pondok Pesantren atau di sekolah swasta lainnya itu sangat berkontribusi dalam menciptakan SDM generasi bangsa selanjutnya. Sudah sepatutnya kita memperhatikan dan fokus pada kesejahteraan mereka. Saya kira Pemda-pemda yang ada di NTB harus menyisihkan anggaran yang layak atas keberadaan dan pengabdian mereka (guru Non PNS, Red)," tandas dia.
Dia melanjutkan, pengalokasian anggaran yang ada di tiap Pemerintahan Daerah se-NTB belum berpihak pada keadilan dan kesetaraan yang mampu mengakomodir dan mengapresiasi jasa Guru non PNS.
Harapannya. kata dia, dalam mengalokasikan anggaran saat pembahasan APBD berlangsung, dan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru, perlu dukungan anggaran yang representatif dan layak.
Irfan kembali menjelaskan, ketidakseimbangan jumlah guru PNS dan non PNS terjadi pada semua Kabupaten/Kota di NTB. Masalah lainnya seperti kualifikasi pendidikan guru yang belum Strata Satu (S1) serta masalah guru yang mitcmach (tidak tepat) mengajar bukan mata pelajaran keahlian mereka. Beberapa kondisi masalah tersebut, sambung Irfan, adalah deretan panjang kondisi dan kualitas pendidikan saat ini.
"Semestinya ini harus menjadi bahan pemikiran setiap stakeholder yang ada khususnya di bidang pendidikan dalam rangka menyiapkan kualitas generasi bangsa yang memiliki SDM yang mumpuni, berkarakter dan berdasa saing. Dan kita di NTB, mau tidak mau harus memperbaiki kualitas pendidikan kita yang ada saat ini," ungkap Ketua LPMP NTB.
"Keberadaan guru Non PNS, harus mulai disejahterakan dan mendapat kelayakan yang pantas dalam anggaran APBD di masing-masing Kota/Kabupaten dan APBD Provinsi NTB. Kesejahteraan Guru non PNS harga mati harus diperjuangkan," tambah putra kelahiran Kelurahan Rabangodu Selatan, Kota Bima itu. (RED | ADV)
Baca Juga: M. Irfan Pastikan Dirinya Tampil di Pilkada Kota Bima 2018
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.