Edy: Harusnya Pertemuan Pimpinan Daerah yang Sudah Ditetapkan Banmus Diwujudkan
https://www.metromini.info/2017/04/edy-harusnya-pertemuan-pimpinan-daerah.html
 |
| Edy Ihwansyah alias Ogo, Anggota DPRD Kota Bima duta PPP bersama istri. FACEBOOK/Edy Ihwansyah |
KOTA BIMA - Polemik antara dua kubu atas nama Pemerintah di Kota Bima, antara pejabat sudah mulai menghujat. Ketidakhadiran pihak eksekutif atau pejabat terkait saat adanya rapat atau kegiatan yang sebelumnya telah di undang oleh DPRD Kota Bima, membuat geram beberapa legislator Kota Bima.
Kondisi ini memuncak, di mana kuatnya aspirtasi masyarakat yang mempertanyakan cara kerja eksesutif pasca banjir bandang yang melanda Kota Bima. Sebagaimana diketahui, selain hak legislasi dan burdgeting, DPRD juga punya hak pengawasan dalam mengontrol kegiatan pemnbangunan yang dilakukan pihak eksekutif.
Baca: Pejabat Pemkot Bima Tidak Paham Tata Kelola Pemerintahan
Sungguh potret yang memilukan. Rakyat dihadapkan dengan tontonan sikap 'anak ingusan' yang dilakoni pejabat publik di kota ini. Namun, ada solusi yang ditawarkan legilator muda, duta PPP, Edy Ihwansyah, SE, MM.
Menurut Ogo, sapaan akrap Edy, sebenarnya dalam hasil putusan Badan Musyawarah (Banmus) setiap tahun tetap diagendakan pertemuan lintas pimpinan daerah. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang sudah ditetapkan, dengan harapan agar terjalin komunikasi dan koordinasi yang berkala dan sinergitas pembangunan tidak buntu komunikasinya seperti saat ini.
"Kondisi semberawut pembangunan yang terjadi inikan sebenarnya karena terlalu lincah dan kurang memahami tingkat koordinasi pihak eksekutor pembangunan. Pemerintah Kota seharusnya dalam tiap kebijakannya mengedepankan langkah koordinasi dan konsultasi lintas lembaga. Harapannya, dengan pola itu bisa meminimalisir bentuk kerugian atau tingkat kesalahan di kemudian hari," papar Magister salah satu kampus swasta di Bandung itu.
Baca: Sekda dan Kepala BPBD Tanggapi Sorotan Legislator
Ia pun mengharapkan, agenda pertemuan lintas pimpinan daerah yang sudah di tetapkan di Banmus bisa diwujudkan. Pada momentum itulah, pihaknya di legislatif bisa saling berkoordinasi dan mempertanyakan masalah yang menjadi atensi masyarakat yang ada.
"Kami harap pimpinan dewan juga harus konsekuaen dengan agenda pertemuan dengan pimpinan eksekutif seperti yang sudah ditetapkan di Banmus. Tiap tahun tetap diagendakan, namun kenapa tidak dilaksanakan. Saya pikir itu juga solusi dari kebuntuan karena pola dan sikap pejabat Pemkot Bima yang tidak menghargai undangan dari pihak legislatif selama ini," tutup alumni SMAN 1 Kota Bima, angkatan lulus 2003 itu, Kamis (27/4/2017). (RED)
Baca juga:
Kondisi ini memuncak, di mana kuatnya aspirtasi masyarakat yang mempertanyakan cara kerja eksesutif pasca banjir bandang yang melanda Kota Bima. Sebagaimana diketahui, selain hak legislasi dan burdgeting, DPRD juga punya hak pengawasan dalam mengontrol kegiatan pemnbangunan yang dilakukan pihak eksekutif.
Baca: Pejabat Pemkot Bima Tidak Paham Tata Kelola Pemerintahan
Sungguh potret yang memilukan. Rakyat dihadapkan dengan tontonan sikap 'anak ingusan' yang dilakoni pejabat publik di kota ini. Namun, ada solusi yang ditawarkan legilator muda, duta PPP, Edy Ihwansyah, SE, MM.
Menurut Ogo, sapaan akrap Edy, sebenarnya dalam hasil putusan Badan Musyawarah (Banmus) setiap tahun tetap diagendakan pertemuan lintas pimpinan daerah. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang sudah ditetapkan, dengan harapan agar terjalin komunikasi dan koordinasi yang berkala dan sinergitas pembangunan tidak buntu komunikasinya seperti saat ini.
"Kondisi semberawut pembangunan yang terjadi inikan sebenarnya karena terlalu lincah dan kurang memahami tingkat koordinasi pihak eksekutor pembangunan. Pemerintah Kota seharusnya dalam tiap kebijakannya mengedepankan langkah koordinasi dan konsultasi lintas lembaga. Harapannya, dengan pola itu bisa meminimalisir bentuk kerugian atau tingkat kesalahan di kemudian hari," papar Magister salah satu kampus swasta di Bandung itu.
Baca: Sekda dan Kepala BPBD Tanggapi Sorotan Legislator
Ia pun mengharapkan, agenda pertemuan lintas pimpinan daerah yang sudah di tetapkan di Banmus bisa diwujudkan. Pada momentum itulah, pihaknya di legislatif bisa saling berkoordinasi dan mempertanyakan masalah yang menjadi atensi masyarakat yang ada.
"Kami harap pimpinan dewan juga harus konsekuaen dengan agenda pertemuan dengan pimpinan eksekutif seperti yang sudah ditetapkan di Banmus. Tiap tahun tetap diagendakan, namun kenapa tidak dilaksanakan. Saya pikir itu juga solusi dari kebuntuan karena pola dan sikap pejabat Pemkot Bima yang tidak menghargai undangan dari pihak legislatif selama ini," tutup alumni SMAN 1 Kota Bima, angkatan lulus 2003 itu, Kamis (27/4/2017). (RED)
Baca juga:
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.