Di Penaraga, Reses Dewan Diberondong Pertanyaan Soal Recovery Bencana
https://www.metromini.info/2017/04/di-penaraga-reses-dewan-diberondong.html
 |
| Kegiatan reses yang ketiga di gelar anggota DPRD Kota Bima asal Dapil III di Kelurahan Penaraga, Jum'at, 21/4/2017. METROMINI/Firmasnyah, ST |
KOTA BIMA - Kegiatan menjemp[ut aspirasi untuk 9 Anggota DPRD Kota Bima Dapil III memasuki hari yang ketiga. Kegiatan kali ini dilangsungkan di Kelurahan Penaraga, Jum'at, 21 April 2017 pagi tadi.
Antusiasme warga begitu membludak. Pasalnya, program pasca bencana dalam kegiatan recovery (perbaikan kembali) kehidupan masyarakat pasca ditimpa bencana banjir bandang lalu hingga kini masih menjadi tuntutan prioritas yang ingin diketahui masyarakat.
Kegiatan yang di langsungkan di kawasan Pasar Raya Penaraga itu setidaknya banyak masalah yang disampaikan warga di sana. Seperti seorang warga yang bernama Mansyur. Dia mempertanyakan soal Saat penyampaian aspirasi, soal bantuan modal usaha untuk kalangan Tuna Netra atau yang buta aksara.
Selanjutnya, warga asal Kelurahan Penanae, H. Asnan mempertanyakan tentang normalisasi DAM Keci yang ada Penanae dan juga memperbaiki jalan lingkungan serta gang yang rusak akibat banjir bandang lalu.
Kaum wanita yang diwakili oleh Rukmin mempertanyakan soal kejelasan relokasi bagi warga di bantaran sungai. Selain itu, ia pun mempertanyakan soal dana Jaminan Hidup yang menurut dia hanya ada gaungnya saja, namun tidak terealisasi secara berkeadilan bagi warga yang memang berhak menerimanya.
"Selain jadup, relokasi dan saya juga ingin menanyakan soal normalisasi sungai untuk kegiatan bronjong. Dalam kegiatan itu kenapa hanya sebagian saja yang dibronjong, sedangkan bagian yang lainnya tidak. Dan proyek itu pun ada yang belum selesai dikerjakan juga," tandasnya.
Senada dengan beberapa pengajuan aspirasi yang disampaikan warga. Pemuda setempat yang mengaku bernama Faidin tidak hanya menyampaikan aspirasi di kampungnya seperti pengaspalan gang abu la ame. Faidin juga mempertanyakan soal mesjid terapung, anggaran bantuan bencana dan pertanggungjawabannya, penumpukkan bantuan, keberadaan masyarakat yang masih hidup di tenda, asset negara seperti drainase di jalan pemerintah provinsi dan negara yang saat ini sudah dibongkar dan perbaikannya tidak merata.
"Masih banyak masalah yang ada di Pemerintah Kota Bima yang kami sebagai masyarakat ingin mengetahui bagaimana substansi masalah dan mengantisipasi masalah serta menyelesaikan masalah yang selalu saja menuai kontroversial di tengah-tengah masyarakat," pungkas dia.
Menghadapi berbagai masalah yang tamapaknya memang sudah menjadi konsumsi publik Kota Bima. Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syahbudin menanggapinya. Kata dia, semua persoalan yang disampaikan warga tentu akan menjadi bahan pertimbangan yang akan dibahas bersama pihak eksekutif.
Diakuinya, beberapa persoalan warga seperti soal dana jadup, drainase dan bantuan bagi warga yang rumahnya diterjang banjir masih dalam upaya pengkoordinasian dengan pemerintah pusat agar bantuan yang sudah ada anggarannya di Kementrian Keuangan seperti yang dijelaskan Kepala BPBD Kota Bima itu segera direalisasikan.
"Pada prinsipnya aspirasi ini semua kami akan ptiotitaslkan untuk segera dilakukan penanganannya. Namun, terkait dengan kebijakan pusat tentu butuh waktu. Sedangkan untuk kegiatan yang bisa ditampung melalui APBD akan kami perjuangan saat pembahasannya nanti," kata pria yang akrab disapa Budi, duta Pertai Gerindra itu.
Sementara itu, Ketua PKPI Kota Bima, Nazamudin maupun H. Armansyah, duta PKS dan Edy Ikhwansyah asal PPP menanggapi semua aspirasi rakyat itu adalah hal yang realistis. Pertanyaan warga itu pun menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Bima saat ini.
"Kita tampung semua pertanyaan itu. Dan keluhan maupun aspirasi dari amsyarakat itu adalah atensi dan sebuah prioritas pertanyaan yang akan kami koordinasikan segera dengan pihak eksekutif," tandas Edy Ikhwansyah alias Ogo kepada Metromini usai reses di kantor DPRD Kota Bima. (RED | ADV)
Kegiatan yang di langsungkan di kawasan Pasar Raya Penaraga itu setidaknya banyak masalah yang disampaikan warga di sana. Seperti seorang warga yang bernama Mansyur. Dia mempertanyakan soal Saat penyampaian aspirasi, soal bantuan modal usaha untuk kalangan Tuna Netra atau yang buta aksara.
Selanjutnya, warga asal Kelurahan Penanae, H. Asnan mempertanyakan tentang normalisasi DAM Keci yang ada Penanae dan juga memperbaiki jalan lingkungan serta gang yang rusak akibat banjir bandang lalu.
Kaum wanita yang diwakili oleh Rukmin mempertanyakan soal kejelasan relokasi bagi warga di bantaran sungai. Selain itu, ia pun mempertanyakan soal dana Jaminan Hidup yang menurut dia hanya ada gaungnya saja, namun tidak terealisasi secara berkeadilan bagi warga yang memang berhak menerimanya.
"Selain jadup, relokasi dan saya juga ingin menanyakan soal normalisasi sungai untuk kegiatan bronjong. Dalam kegiatan itu kenapa hanya sebagian saja yang dibronjong, sedangkan bagian yang lainnya tidak. Dan proyek itu pun ada yang belum selesai dikerjakan juga," tandasnya.
Senada dengan beberapa pengajuan aspirasi yang disampaikan warga. Pemuda setempat yang mengaku bernama Faidin tidak hanya menyampaikan aspirasi di kampungnya seperti pengaspalan gang abu la ame. Faidin juga mempertanyakan soal mesjid terapung, anggaran bantuan bencana dan pertanggungjawabannya, penumpukkan bantuan, keberadaan masyarakat yang masih hidup di tenda, asset negara seperti drainase di jalan pemerintah provinsi dan negara yang saat ini sudah dibongkar dan perbaikannya tidak merata.
"Masih banyak masalah yang ada di Pemerintah Kota Bima yang kami sebagai masyarakat ingin mengetahui bagaimana substansi masalah dan mengantisipasi masalah serta menyelesaikan masalah yang selalu saja menuai kontroversial di tengah-tengah masyarakat," pungkas dia.
Menghadapi berbagai masalah yang tamapaknya memang sudah menjadi konsumsi publik Kota Bima. Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syahbudin menanggapinya. Kata dia, semua persoalan yang disampaikan warga tentu akan menjadi bahan pertimbangan yang akan dibahas bersama pihak eksekutif.
Diakuinya, beberapa persoalan warga seperti soal dana jadup, drainase dan bantuan bagi warga yang rumahnya diterjang banjir masih dalam upaya pengkoordinasian dengan pemerintah pusat agar bantuan yang sudah ada anggarannya di Kementrian Keuangan seperti yang dijelaskan Kepala BPBD Kota Bima itu segera direalisasikan.
"Pada prinsipnya aspirasi ini semua kami akan ptiotitaslkan untuk segera dilakukan penanganannya. Namun, terkait dengan kebijakan pusat tentu butuh waktu. Sedangkan untuk kegiatan yang bisa ditampung melalui APBD akan kami perjuangan saat pembahasannya nanti," kata pria yang akrab disapa Budi, duta Pertai Gerindra itu.
Sementara itu, Ketua PKPI Kota Bima, Nazamudin maupun H. Armansyah, duta PKS dan Edy Ikhwansyah asal PPP menanggapi semua aspirasi rakyat itu adalah hal yang realistis. Pertanyaan warga itu pun menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Bima saat ini.
"Kita tampung semua pertanyaan itu. Dan keluhan maupun aspirasi dari amsyarakat itu adalah atensi dan sebuah prioritas pertanyaan yang akan kami koordinasikan segera dengan pihak eksekutif," tandas Edy Ikhwansyah alias Ogo kepada Metromini usai reses di kantor DPRD Kota Bima. (RED | ADV)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.