Dikecam 'Mandul', Leader KNPI Akhirnya Menanggapi
https://www.metromini.info/2017/03/dikecam-leader-knpi-akhirnya-menanggapi.html
 |
| Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima, Ferdiansyah Fajar Islam, ST atau Dae Ade (tengah) didampingi oleh pengurus DPD II KNPI Kab. Bima. FACEBOOK/Halaman DPD II KNPI Kab.Bima |
Baca: Kepemimpinan Ferdiansyah, KNPI Tanpa Arah dan Tak Produktif
Kepada Metromini, anak bungsu dari pewaris tahta Kesultanan Bima (Putra Kahir, Red) ini menjelaskan dan sangat membantah jika kepemimpinannya sebagai Ketua DPD II KNPI dikatakan mandul, tak produktif maupun menjadi tameng penguasa di Pemerintah Kabupayen Bima.
Menurut dia, ada beberapa catatan yang mesti di pahami pengurus yang kurang aktif dan para pemuda di Bima. Bicara soal kegiatan, kata dia, di tahun 2014 lalu, DPD II KNPI menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Dan dalam perjalanannya, di internal kepengurusan KNPI Kabupaten Bima, sesungguhnya ada sekitar 180 orang pengurus. Disebutkkannya juga, dari 180 orang pengurus terdapat 42 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan 18 Pengurus Kecamatan KNPI se-Kabupaten Bima.
"Pasca Rakerda, pihak DPD II KNPI lewat OKP dan Pengurus KNPI di tingkat kecamatan tetap melakukan koordinasi. Dalam level koordinasi dan pembinaan OKP inilah, wujud sejati kegiatan DPD II KNPI Kabupaten Bima itu dilaksankan. Di mana ada kegiatan kepemudaan di Desa dan Kecamatan. Selama ada keikutsertaan pengurus KNPI pada level tersebut atau aktivis OKP yang tergabung di dalamnya, maka bukan mengklaim, itu bagian dari wujud implementasi kinerja DPD II KNPI," pungkasnya.
Ia pun mengaku, dalam hal implementasi program yang jelas dalam tiap tahun tetap ada kiprah dan implementasi yang dilakukan.
Ade menegaskan, sebenarnya di masa kepemimpinan Wahyudin, S.Ag dan awal memimpin DPD II KNPI. Anggaran kepemudaan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Bima sekitar Rp250 juta. Dan dalam dua tahun terakhir ini, anggaran KNPI hanya Rp150 juta saja.
Dalam mengalokasikan anggaran tersebut, DPD II KNPI Kabupaten Bima tidak mungkin menjalankan event akbar yang sifatnya massif dan akbar. Karena, diakuinya, kebijkan di tingkat pengurus DPD II, memilih anggaran yang sangat terbatas lebih diarahkan pada pemenuhan kegiatan para OKP maupun dalam hal mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing PK yang jumlahnya ada 18.
"Simpan saja sekali kegiatan Muscab sebuah PK memerlukan anggaran senilai Rp3-5 juta. Uang subsidi dari Pemkab Bima setengah sudah dialokasikan ke sana. Belum lagi permintaan para OKP yang menggelar kegiatan di Desa. Tentu semua membutuhkan anggaran dan kita coba menyisihkan masing-masing sedikit di sana," ungkap dia.
Ade juga menekankan dan mengklarifikasi tentang pertanyaan soal kegiatan yang di gelar KNPI. Kata dia, sebenarnya KNPI Kabupaten Bima juga menyelenggarakan kagiatan dalam tingkat lintas Kabupaten seperti acara Motor Cross di Desa Panda, Palibelo beberapa waktu yang lalu. Tentunya juga, banyak kegiatan-kegiatan yang ada ketrlibatan KNPI, namun karena tidak dipublikasi media, sehingga terdengar tidak ada bahkan DPD II KNPI Kabupaten Bima dituding mandul.
"Jika mandul, tentu itu terlalu. Dan jika pun dijadikan tameng itu tentu tak benar juga. Buktinya, tak ada yang berubah anggaran KNPI Kabupaten Bima sejak dari tahun 2016 hingga tahun anggatan 2017 ini," tandasnya.
Ia pun menegaskan sekaligus memberikan jawaban atas sorotan-sorotan dan kecaman yang diarahkan ke DPD II KNPI. Diakuinya, masalah sebenarnya di tubuh kepemudaan adalah para pemuda itu sendiri. Sebabnya mengapa? para pemuda dalam menaikkan nilai tawar terhadap kebijakan anggaran di pemerintah belum memiliki nilai yang layak jual.
"Para pemuda kita, tingkat kreativitasnya dan pengabdian dalam bentuk karna yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara real sangat rendah. Jarang ada kelompok pemuda yang memiliki usaha yang bisa membantu beban negara minimal mengurangi jumlah dan bertambahnya pengangguran di Bima," ungkapnya.
"Yang jelas, kami tidak mandul dan menjadi tameng penguasa. Kami pernah mengadakan sosialisasi dengan tema kepemudaan di Monta, Motor Cross di Panda, Seminar di Falcao terakhir bantuan banjir kemarin lewat PK-PK, dan itu semua bagian dari koordinasi dan kinerja yang ada di DPD II KNPI Kabupaten Bima. Tentu masih banyak program dan kegiatan lain yang dilakukan namun tidak terekspose ke publik," tandasnya, kembali menegaskan.
Baca: Selayang Pandang KNPI Kabupaten Bima
Ia mengatakan, substansi persoalan tentang rendahnya kreativitas di tubuh pemuda yang menjadi tontonan atau pandangan pemerintah dalam hal memberikan pos anggaran kurang berpihak pada para pemuda.
"Bayangkan saja, dari Rp1,6 triliun APBD Kabupaten Bima saat ini. Anggaran KNPI atau kepemudaan hanya Rp150 juta saja. Berapa persen itu nilainya? hanya 0.01% anggaran yang diberikan," rincinya.
Ia menganlogikan, jika penduduk di Kabupaten Bima sekitar 500ribu jiwa dan 10% diantaranya adalah para pemuda, artinya jumlah kaum muda ada sebanyak 50.000 orang. Lanjut dia, sedangkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya Rp150 juta. Misalnya saja, jumlah SPPD satu orang anggota DPRD Kabupaten Bima sekali keluar Kota seperti ke Jakarta senilai Rp15 juta dan setahun ada 12 kali, maka totalnya SPPD per tahunnya adalam Rp180 juta.
"Coba dari situ saja dibayangkan dan dibandingkan. SPPD seorang dewan saja lebih tinggi dari anggaran KNPI yang untuk mengurus puluhan ribu pemuda. Satu orang dewan bisa dianggarkan Rp160 juta per tahun dan KNPI hanya dianggarkan Rp150 juta untuk mengurus puluhan ribu pemuda di Kabupaten Bima. Dari mana rumusnya sebuah organisasi itu bisa dikatakan sukses dan berhasil," pungkas Ade, sekaligus berbalik mempertanyakan kembali nada sinis dan kecaman yang diarahkan kepadanya.
Baca: KNPI Disorot, Jangan Jadi Tameng Penguasa
Untuk itu, lelaki yang pembawaannya selalu cool dan kalem itu berharap, sorotan dan kecaman lebih baik langsung saja dikatakan ke pengurus DPD II, jangan dulu dinaikkan ke media massa.
Sebabnya kenapa?, soal anggaran inilah yang menjadi kendala, tidak dilaksanakannya beberapa program akbar, selain memang minimnya kreatifikas pemuda yang layak jual untuk menarik perhatian publik sebagai modal kampanye dalam meningkatkan anggaran lewat pos bantuan pemuda baik kepada pemerintah maupun pihak swasta.
"Jika lewat APBD susah menaikkan anggaran. Memang ada pihak ketiga yang ingin menstimulan di tengah minimnya daya kreatifitas dan produktifitas pemuda saat ini. Lantas, yang ditawarkan ke pihak ketiga itu apa? Kita tidak menafikkan ada beberapa komunitas yang fokus pada usahanya. Namun, secara serius dan menyakinkan, memang kita lemah dalam karya, dan membangun produk usaha dan serus dan berkelanjutan. Malahan citra pemuda yang kian mempelopori perang kampung, menjadi catatan kelam para pihak pendana atau pemberi stimulan serta sponsor dalam memperhatikan keberadaan pemuda pada umumnya," terangnya.
"Jika pada level lobi dan kampanye tentu sering kami lakukan. Tapi yang paling tepat mencari jalan dan solusi atas permasalah pemuda hari ini adalah dengan sama-sama meningkatkan kreatifitas dan penyaluran potensi kita sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa dan daerah ini ke depannya," tutup Dae Ade.
Terakhir, dengan tegas Ade, memastikan akan mencalonkan dirinya kembali sebagai Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima pada Musda (Musyawarag Daerah) ke XIII yang diselenggarakan pada pertengahan bulan April 2017 mendatang. (RED)
Kepada Metromini, anak bungsu dari pewaris tahta Kesultanan Bima (Putra Kahir, Red) ini menjelaskan dan sangat membantah jika kepemimpinannya sebagai Ketua DPD II KNPI dikatakan mandul, tak produktif maupun menjadi tameng penguasa di Pemerintah Kabupayen Bima.
 |
| Rapimda DPD II KNPI yang digelar tahun 2014 lalu. FACEBOOK/Halaman DPD II KNPI Kab.Bima |
"Pasca Rakerda, pihak DPD II KNPI lewat OKP dan Pengurus KNPI di tingkat kecamatan tetap melakukan koordinasi. Dalam level koordinasi dan pembinaan OKP inilah, wujud sejati kegiatan DPD II KNPI Kabupaten Bima itu dilaksankan. Di mana ada kegiatan kepemudaan di Desa dan Kecamatan. Selama ada keikutsertaan pengurus KNPI pada level tersebut atau aktivis OKP yang tergabung di dalamnya, maka bukan mengklaim, itu bagian dari wujud implementasi kinerja DPD II KNPI," pungkasnya.
Ia pun mengaku, dalam hal implementasi program yang jelas dalam tiap tahun tetap ada kiprah dan implementasi yang dilakukan.
Ade menegaskan, sebenarnya di masa kepemimpinan Wahyudin, S.Ag dan awal memimpin DPD II KNPI. Anggaran kepemudaan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Bima sekitar Rp250 juta. Dan dalam dua tahun terakhir ini, anggaran KNPI hanya Rp150 juta saja.
Dalam mengalokasikan anggaran tersebut, DPD II KNPI Kabupaten Bima tidak mungkin menjalankan event akbar yang sifatnya massif dan akbar. Karena, diakuinya, kebijkan di tingkat pengurus DPD II, memilih anggaran yang sangat terbatas lebih diarahkan pada pemenuhan kegiatan para OKP maupun dalam hal mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing PK yang jumlahnya ada 18.
"Simpan saja sekali kegiatan Muscab sebuah PK memerlukan anggaran senilai Rp3-5 juta. Uang subsidi dari Pemkab Bima setengah sudah dialokasikan ke sana. Belum lagi permintaan para OKP yang menggelar kegiatan di Desa. Tentu semua membutuhkan anggaran dan kita coba menyisihkan masing-masing sedikit di sana," ungkap dia.
 |
| Kegiatan Motor Cross di Desa Panda beberapa waktu lalu FACEBOOK/Halaman DPD II KNPI Kab.Bima |
"Jika mandul, tentu itu terlalu. Dan jika pun dijadikan tameng itu tentu tak benar juga. Buktinya, tak ada yang berubah anggaran KNPI Kabupaten Bima sejak dari tahun 2016 hingga tahun anggatan 2017 ini," tandasnya.
 |
| Kegiatan diskusi pemuda di Falcao Family Karaoke beberapa waktu yang lalu. FACEBOOK/Halaman DPD II KNPI Kab.Bima |
"Para pemuda kita, tingkat kreativitasnya dan pengabdian dalam bentuk karna yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara real sangat rendah. Jarang ada kelompok pemuda yang memiliki usaha yang bisa membantu beban negara minimal mengurangi jumlah dan bertambahnya pengangguran di Bima," ungkapnya.
"Yang jelas, kami tidak mandul dan menjadi tameng penguasa. Kami pernah mengadakan sosialisasi dengan tema kepemudaan di Monta, Motor Cross di Panda, Seminar di Falcao terakhir bantuan banjir kemarin lewat PK-PK, dan itu semua bagian dari koordinasi dan kinerja yang ada di DPD II KNPI Kabupaten Bima. Tentu masih banyak program dan kegiatan lain yang dilakukan namun tidak terekspose ke publik," tandasnya, kembali menegaskan.
Ia mengatakan, substansi persoalan tentang rendahnya kreativitas di tubuh pemuda yang menjadi tontonan atau pandangan pemerintah dalam hal memberikan pos anggaran kurang berpihak pada para pemuda.
"Bayangkan saja, dari Rp1,6 triliun APBD Kabupaten Bima saat ini. Anggaran KNPI atau kepemudaan hanya Rp150 juta saja. Berapa persen itu nilainya? hanya 0.01% anggaran yang diberikan," rincinya.
 |
| Bantuan korban banjir oleh KNPI PK Woha, Selasa (28/3/2017) lalu. GOOGLE/www.bimakini.com |
"Coba dari situ saja dibayangkan dan dibandingkan. SPPD seorang dewan saja lebih tinggi dari anggaran KNPI yang untuk mengurus puluhan ribu pemuda. Satu orang dewan bisa dianggarkan Rp160 juta per tahun dan KNPI hanya dianggarkan Rp150 juta untuk mengurus puluhan ribu pemuda di Kabupaten Bima. Dari mana rumusnya sebuah organisasi itu bisa dikatakan sukses dan berhasil," pungkas Ade, sekaligus berbalik mempertanyakan kembali nada sinis dan kecaman yang diarahkan kepadanya.
Baca: KNPI Disorot, Jangan Jadi Tameng Penguasa
Untuk itu, lelaki yang pembawaannya selalu cool dan kalem itu berharap, sorotan dan kecaman lebih baik langsung saja dikatakan ke pengurus DPD II, jangan dulu dinaikkan ke media massa.
Sebabnya kenapa?, soal anggaran inilah yang menjadi kendala, tidak dilaksanakannya beberapa program akbar, selain memang minimnya kreatifikas pemuda yang layak jual untuk menarik perhatian publik sebagai modal kampanye dalam meningkatkan anggaran lewat pos bantuan pemuda baik kepada pemerintah maupun pihak swasta.
"Jika lewat APBD susah menaikkan anggaran. Memang ada pihak ketiga yang ingin menstimulan di tengah minimnya daya kreatifitas dan produktifitas pemuda saat ini. Lantas, yang ditawarkan ke pihak ketiga itu apa? Kita tidak menafikkan ada beberapa komunitas yang fokus pada usahanya. Namun, secara serius dan menyakinkan, memang kita lemah dalam karya, dan membangun produk usaha dan serus dan berkelanjutan. Malahan citra pemuda yang kian mempelopori perang kampung, menjadi catatan kelam para pihak pendana atau pemberi stimulan serta sponsor dalam memperhatikan keberadaan pemuda pada umumnya," terangnya.
"Jika pada level lobi dan kampanye tentu sering kami lakukan. Tapi yang paling tepat mencari jalan dan solusi atas permasalah pemuda hari ini adalah dengan sama-sama meningkatkan kreatifitas dan penyaluran potensi kita sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa dan daerah ini ke depannya," tutup Dae Ade.
Terakhir, dengan tegas Ade, memastikan akan mencalonkan dirinya kembali sebagai Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima pada Musda (Musyawarag Daerah) ke XIII yang diselenggarakan pada pertengahan bulan April 2017 mendatang. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.