Rencana Peran Legislator, Dibalik Kasus Randin Pol PP
https://www.metromini.info/2017/02/rencana-peran-legislator-dibalik-kasus.html
 |
| Mobil dinas milik Sat Pol PP ini yang menjadi masalah. Antara mantan pegawai dan mantan kasat saling melempar tanggung jawab atas dugaan pencairan dana perbaikan mobil yang sudah dicairkan. FOTO: Yaman Jaya/METROMINI |
Komisi II Akan Investigasi Kasus Mobdin Pol PP
KOTA BIMA - Polemik kendaraan dinas (randin) milik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima sampai ke telinga anggota DPRD Kota Bima. Kabarnya, masalah ini oleh Komisi II akan dilakukan investigasi terkait masalah ini.
Sekretaris Komisi II DPR Kota Bima, Sat Ajafar mengaku akan segera turun untuk mengecek masalah mobdin yang dimiliki Sat Pol PP yang terbengkalai. Sebab, dia baru mengetahui tentang informasi tersebut, apalagi informasinya uang perbaikan mobil tersebut sudah dicairkan.
"Secepatnya kami akan turun periksa dan menelusuri informasi ini," janjinya, Jum'at (3/2/2017) kemarin di kantornya.
Namun, sebelum cek di lapangan, mereka mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu serta mengumpulkan bukti dan keterangan yang valid. Jika informasi ini benar, pihaknya akan melakukan investigasi mendalam. Bukan hanya mobdin Sal Pol PP, mungkin banyak aset Pemkot Bima yang terbengkalai begitu saja, katanya pada Reporter Metromini.
"Yang pasti kami di Komisi II secepatnya akan segera menindaklanjuti persoalan ini. Sementara kami akan kumpulkan informasi tambahan dan akan melakukan langkah investigasi jika benar ada ketimpangan yang terjadi," tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut, apalagi biaya perawatan sudah dicairkan dan kabar mobilnya tidak di urus dan diperhatikan.
"Anggaran harus jelas ke mana dan dipakai untuk apa. Jangan uang sudah cair lalu tidak untuk peruntukannya," tandasnya.
Intinya, lanjut dia, persoalan aset harus dikawal. Dan pengawasan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan anggota DPRD sebagai pengawas kinerja Pemerintah Daerah atau pihak Eksekutif. (RED)
Baca juga:
KOTA BIMA - Polemik kendaraan dinas (randin) milik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima sampai ke telinga anggota DPRD Kota Bima. Kabarnya, masalah ini oleh Komisi II akan dilakukan investigasi terkait masalah ini.
Sekretaris Komisi II DPR Kota Bima, Sat Ajafar mengaku akan segera turun untuk mengecek masalah mobdin yang dimiliki Sat Pol PP yang terbengkalai. Sebab, dia baru mengetahui tentang informasi tersebut, apalagi informasinya uang perbaikan mobil tersebut sudah dicairkan.
"Secepatnya kami akan turun periksa dan menelusuri informasi ini," janjinya, Jum'at (3/2/2017) kemarin di kantornya.
Namun, sebelum cek di lapangan, mereka mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu serta mengumpulkan bukti dan keterangan yang valid. Jika informasi ini benar, pihaknya akan melakukan investigasi mendalam. Bukan hanya mobdin Sal Pol PP, mungkin banyak aset Pemkot Bima yang terbengkalai begitu saja, katanya pada Reporter Metromini.
"Yang pasti kami di Komisi II secepatnya akan segera menindaklanjuti persoalan ini. Sementara kami akan kumpulkan informasi tambahan dan akan melakukan langkah investigasi jika benar ada ketimpangan yang terjadi," tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut, apalagi biaya perawatan sudah dicairkan dan kabar mobilnya tidak di urus dan diperhatikan.
"Anggaran harus jelas ke mana dan dipakai untuk apa. Jangan uang sudah cair lalu tidak untuk peruntukannya," tandasnya.
Intinya, lanjut dia, persoalan aset harus dikawal. Dan pengawasan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan anggota DPRD sebagai pengawas kinerja Pemerintah Daerah atau pihak Eksekutif. (RED)
Baca juga:
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.