Pemkot 'Kedatangan Tamu' OPK Sparta Tanyakan Soal Bantuan Bencana
https://www.metromini.info/2017/02/pemkot-tamu-opk-sparta-tanyakan-soal.html
 |
| Demonstrasi OKP-SPARTA mendatangi Kantor Walikota Bima dengan berjalan kaki menanyakan soal bantuan bencana, Kamis (16/2/2017) pagi. FOTO: Yaman Jaya/METROMINI |
KOTA BIMA - Puluhan orang masa dari Organisasi Pemuda Kreatif (OKP) Serikat Persatuan Anak Rabadompu Timur Agresif (SPARTA) mendatangi Kantor Walikota Bima dengan berjalan kaki, Kamis (16/2/2017) pagi .
Mereka berdemonstrasi mempertanyakan bantuan jaminan hidup dan bantuan pemerintah untuk rumah yang hanyut saat bencana banjir bandang lalu. OKP-SPARTA menuding Walikota Bima belum menyalurkan bantuan tersebut secara merata dan berkeadilan.
SPARTA mengatakan, selama ini masyarakat yang rumahnya hanyut hanya tinggal beralaskan tikar.
"Karena kondisi tidak pernah mendapatkan bantuan untuk rumah yang hanyut. Maka kami hadir di sini meminta agar Walikota segera keluar menemui masa aksi dan menjelaskan kapan bantuan untuk warga ini direalisasikan," ujar Arif Rahman, S.Sos, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut.
Kata Arif, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Bima khususnya Walikota segera memberikan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) per jiwa sebesar Rp10 ribu selama tiga bulan kepada masyarakat korban banjir bandang ini.
Baca juga: Jadup dari Mensos untuk Korban Bencana
Dia mengatakan, terkait kondisi rumah warga yang hanyut. Walikota melalui pos anggaran taktis yang ada di BPBD Kota Bima, agar segera mengganti rumah warga yang hanyut kala banjir lalu.
"Pemerintah harus segera mengganti rumah warga yang dibawa banjir. Anggaran di BPBD kan bisa dicairkan sewaktu-waktu kalau bencana begini. Masa sudah sebulan lebih warga tidur beralaskan tikar saja pemerintahnya tidak mau bantu," tandas dia dengan lantang.
Ia menambahkan, pihaknya mendesak DPRD Kota Bima agar segera memanggil BPBD dan Dinas Sosial guna mengklarifikasi data valid direkomendasikan oleh masing-masing kelurahan,
"Kami juga meminta DPRD Kota Bima untuk mengawasi jumlah bantuan yang masuk ke rekening pemerintah, Bila perlu, data dari lurah hingga dinas terkait di cek. Mengapa bantuan ini sepertinya tidak disalurkan secara adil dan merata," tukas dia.
"Segera memanggil lurah Rabadompu Timur itu," ujar Arif menambahkan.
OKP-SPARTA mendesak agar Walikota Bima mau menemui mereka. Informasi yang diperoleh, keberadaan Walikota Bima sudah keluar daerah. Hanya Wakil Walikota yang ada di kantor Pemkot Bima.
"Kalaupun bapak wali kota tidak ada dan sudah keluar daerah, kan masih ada Wakil Walikota yang bisa ditemui," tambah Arif.
Setelah berjam-jam menunggu. Tak ada pejabat dan Wakil walikota yang menemui masa aksi. Mereka pulang dengan rasa kecewa
"Buat apa kita menunggu kalau mereka tidak menghargai kita sebagai rakyatnya," pungkas wanita paruh baya yang ikut aksi tersebut. (RED)
Mereka berdemonstrasi mempertanyakan bantuan jaminan hidup dan bantuan pemerintah untuk rumah yang hanyut saat bencana banjir bandang lalu. OKP-SPARTA menuding Walikota Bima belum menyalurkan bantuan tersebut secara merata dan berkeadilan.
SPARTA mengatakan, selama ini masyarakat yang rumahnya hanyut hanya tinggal beralaskan tikar.
"Karena kondisi tidak pernah mendapatkan bantuan untuk rumah yang hanyut. Maka kami hadir di sini meminta agar Walikota segera keluar menemui masa aksi dan menjelaskan kapan bantuan untuk warga ini direalisasikan," ujar Arif Rahman, S.Sos, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut.
Kata Arif, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Bima khususnya Walikota segera memberikan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) per jiwa sebesar Rp10 ribu selama tiga bulan kepada masyarakat korban banjir bandang ini.
Baca juga: Jadup dari Mensos untuk Korban Bencana
Dia mengatakan, terkait kondisi rumah warga yang hanyut. Walikota melalui pos anggaran taktis yang ada di BPBD Kota Bima, agar segera mengganti rumah warga yang hanyut kala banjir lalu.
"Pemerintah harus segera mengganti rumah warga yang dibawa banjir. Anggaran di BPBD kan bisa dicairkan sewaktu-waktu kalau bencana begini. Masa sudah sebulan lebih warga tidur beralaskan tikar saja pemerintahnya tidak mau bantu," tandas dia dengan lantang.
Ia menambahkan, pihaknya mendesak DPRD Kota Bima agar segera memanggil BPBD dan Dinas Sosial guna mengklarifikasi data valid direkomendasikan oleh masing-masing kelurahan,
"Kami juga meminta DPRD Kota Bima untuk mengawasi jumlah bantuan yang masuk ke rekening pemerintah, Bila perlu, data dari lurah hingga dinas terkait di cek. Mengapa bantuan ini sepertinya tidak disalurkan secara adil dan merata," tukas dia.
"Segera memanggil lurah Rabadompu Timur itu," ujar Arif menambahkan.
OKP-SPARTA mendesak agar Walikota Bima mau menemui mereka. Informasi yang diperoleh, keberadaan Walikota Bima sudah keluar daerah. Hanya Wakil Walikota yang ada di kantor Pemkot Bima.
"Kalaupun bapak wali kota tidak ada dan sudah keluar daerah, kan masih ada Wakil Walikota yang bisa ditemui," tambah Arif.
Setelah berjam-jam menunggu. Tak ada pejabat dan Wakil walikota yang menemui masa aksi. Mereka pulang dengan rasa kecewa
"Buat apa kita menunggu kalau mereka tidak menghargai kita sebagai rakyatnya," pungkas wanita paruh baya yang ikut aksi tersebut. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.