Pembahasan APBD-P 2017 Direncanakan Dipercepat Maret Mendatang
https://www.metromini.info/2017/02/pembahasan-apbd-p-2017-direncanakan.html
 |
| Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin, SSTP, MM. FOTO: www.bimakini.com/GOOGLE |
KOTA BIMA - Bencana banjir bandang yang dirasakan warga Kota Bima kurang lebih dua bulan yang lalu. Merubah arah penataan dan pembangunan yang sedianya sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Kiblat pembangunan itu harus digeser, dalam masa recovery (pembenahan kembali).
Melihat arah kebutuhan riil pembangunan pasca bencana, di bulan Maret mendatang, rencananya akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan. Kondisi ini berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya dimana APBD perubahan yang biasanya dibahas di bulan Agustus atau September.
Baca juga: APBD dan Bencana Selanjutnya di Kota Bima
"Pembahasan perubahan APBD 2017 itu direncanakan akan berlangsung pada bulan Maret mendatang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima. Percepatan pembahasan ini untuk memperbaiki dan menata kembali Kota Bima. Mau tidak mau kita harus melakukan perubahan secepatnya," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin, SSTP, MM, di ruang kerjanya, Senin (20/2/2017).
Pejabat muda yang akrab dipanggil Ryan itu mengaku, kendati APBD 2017 baru saja di ketok akhir tahun 2016 lalu, tapi perubahan APBD adalah sebuah keharusan. Hal ini menyangkut perubahan saran, prasarana maupun infrastruktur Kota Bima yang rusak.
"Pemerintah Kota Bima tetap melakukan perubahan karena ini menyangkut perbaikan Kota Bima. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, bendungan atau dam, normalisasi sungai dan relokasi warga akan menjadi prioritas arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Dan ini harus dilaksanakan," tegas mantan ajudan Walikota itu.
Baca juga:
Ia mengungkapkan, pihak Pemkot Bima akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Bima. Jika DPRD setuju, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, maka kebijakan arah pembangunan akan tergantung dari kebijakan Walikota sembari menunggu masa waktu perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Untuk rencana perubahan APBD 2017 ini, kami akan segera berkoordinasi dengan legislatif. Kalau mereka setuju maka akan dilanjutkan. Sedangkan untuk rencana jumlah anggaran perubahannya nanti tergantung kebijakan Walikota," pungkasnya. (RED)
Baca juga: APBD dan Bencana Selanjutnya di Kota Bima
"Pembahasan perubahan APBD 2017 itu direncanakan akan berlangsung pada bulan Maret mendatang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima. Percepatan pembahasan ini untuk memperbaiki dan menata kembali Kota Bima. Mau tidak mau kita harus melakukan perubahan secepatnya," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin, SSTP, MM, di ruang kerjanya, Senin (20/2/2017).
Pejabat muda yang akrab dipanggil Ryan itu mengaku, kendati APBD 2017 baru saja di ketok akhir tahun 2016 lalu, tapi perubahan APBD adalah sebuah keharusan. Hal ini menyangkut perubahan saran, prasarana maupun infrastruktur Kota Bima yang rusak.
"Pemerintah Kota Bima tetap melakukan perubahan karena ini menyangkut perbaikan Kota Bima. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, bendungan atau dam, normalisasi sungai dan relokasi warga akan menjadi prioritas arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Dan ini harus dilaksanakan," tegas mantan ajudan Walikota itu.
Baca juga:
- Ini Isi Rekaman Walikota Bima Soal Ndano Nae dan Reklamasi
- Perbaikan Normalisasi Sungai Sedang Dikerjakan
- Bahas Proyek ‘Siluman’ Tertutup, Dewan ‘Keroyok’ Muhtar Landa
Ia mengungkapkan, pihak Pemkot Bima akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Bima. Jika DPRD setuju, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, maka kebijakan arah pembangunan akan tergantung dari kebijakan Walikota sembari menunggu masa waktu perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Untuk rencana perubahan APBD 2017 ini, kami akan segera berkoordinasi dengan legislatif. Kalau mereka setuju maka akan dilanjutkan. Sedangkan untuk rencana jumlah anggaran perubahannya nanti tergantung kebijakan Walikota," pungkasnya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.