Lukman: Keliru Jika Arahan Saya Menyesatkan Peserta PTT
https://www.metromini.info/2017/02/lukman-keliru-jika-arahan-saya.html
 |
| Ilustrasi. FOTO: lembagakontrolindependennasional.blogspot.co.id/GOOGLE |
KABUPATEN BIMA - Polemik masalah Surat Tanda Registrasi (STR) palsu (hasil scanner, Red) yang dibuat Ism (pengurus inti PPNI Kabupaten Bima, Red) yang melibatkan Lukman, S.Kep, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kecamatan Lambu di nilai Kepala PKM Lambu adalah pemberitaan yang menyesatkan.
Baca: Pengurusan STR 'Diarahkan' Kepala PKM Lambu, Menyesatkan Peserta PTT
Kata Lukman, sumber berita yang menerangkan bahwa dirinya yang mengarahkan para peserta Pegawai Tidak Tetap (PTT) asal Kecamatan Lambu salah menafsirkan penjelasan dirinya kepada staf atau para peserta PTT.
"Saya memang menyampaikan baik lewat arahan apel pagi atau diskusi biasa dengan staf di PKM, proses pengurusan STR baiknya dilakukan lewat organisasi profesi masing-masing," jelas Lukman, via ponselnya, Minggu (19/2/2017).
Dia menjelaskan, semua profesi bidang kesehatan memiliki organisasi profesinya masing-masing. Kalau perat ada PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), kalau bidan ada IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan kalau dokter ada IDI (Ikatan Dokter Indonesia).
"Maksud saya mengarahkan para perawat ke Ism, karena Ism adalah pengurus inti dari DPD PPNI Kabupaten Bima," tukas dia.
Ditambahkannya, dari PPNI Kabupaten Bima, IDI maupun IBI tingkat Kota/Kabupaten yang belum mengurus STR silahkan diajukan proses pembuatannya di organisasi profesi masing-masing. Demikian juga dengan yang sudah mati masa berlakunya. Karena usia STR, kata Lukman, hanya lima tahun saja.
"Saya mengarahkan ke Pak Ism, bukan untuk di-scanner, tapi sesuai dengan mekanisme dan idealnya prosedur yang ada di organisasi. Dari organisasi profesi di tingkat Kabupaten/Kota, nantinya oleh pengurus setempat akan menyampaikan bahan anggotanya ke organisasi tingkat wilayah yang kemudian di sampaikan ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Wilayah untuk diterbitkan STR baru bagi para anggota di semua profesi bidang kesehatan," papar dia dengan lugasnya.
Dia juga sangat mengharapkan, agar pihak-pihak terkait jika dalam penerimaan informasi yang ingin disampaikan, agar segera melakukan verifikasi atau menanyakan pihak yang dirugikan sebelum disampaikan kepada publik atau media.
"Harapan saya ini menjadi pembelajaran bersama. Agar proses publikasi harap dikonfirmasi awal sebelum di sampaikan ke media atau publik," tutup dia. (RED)
Baca juga: Tes PTT Kesehatan Digelar Senin, 20 Februari 2017
Baca: Pengurusan STR 'Diarahkan' Kepala PKM Lambu, Menyesatkan Peserta PTT
Kata Lukman, sumber berita yang menerangkan bahwa dirinya yang mengarahkan para peserta Pegawai Tidak Tetap (PTT) asal Kecamatan Lambu salah menafsirkan penjelasan dirinya kepada staf atau para peserta PTT.
"Saya memang menyampaikan baik lewat arahan apel pagi atau diskusi biasa dengan staf di PKM, proses pengurusan STR baiknya dilakukan lewat organisasi profesi masing-masing," jelas Lukman, via ponselnya, Minggu (19/2/2017).
Dia menjelaskan, semua profesi bidang kesehatan memiliki organisasi profesinya masing-masing. Kalau perat ada PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), kalau bidan ada IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan kalau dokter ada IDI (Ikatan Dokter Indonesia).
"Maksud saya mengarahkan para perawat ke Ism, karena Ism adalah pengurus inti dari DPD PPNI Kabupaten Bima," tukas dia.
Ditambahkannya, dari PPNI Kabupaten Bima, IDI maupun IBI tingkat Kota/Kabupaten yang belum mengurus STR silahkan diajukan proses pembuatannya di organisasi profesi masing-masing. Demikian juga dengan yang sudah mati masa berlakunya. Karena usia STR, kata Lukman, hanya lima tahun saja.
"Saya mengarahkan ke Pak Ism, bukan untuk di-scanner, tapi sesuai dengan mekanisme dan idealnya prosedur yang ada di organisasi. Dari organisasi profesi di tingkat Kabupaten/Kota, nantinya oleh pengurus setempat akan menyampaikan bahan anggotanya ke organisasi tingkat wilayah yang kemudian di sampaikan ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Wilayah untuk diterbitkan STR baru bagi para anggota di semua profesi bidang kesehatan," papar dia dengan lugasnya.
Dia juga sangat mengharapkan, agar pihak-pihak terkait jika dalam penerimaan informasi yang ingin disampaikan, agar segera melakukan verifikasi atau menanyakan pihak yang dirugikan sebelum disampaikan kepada publik atau media.
"Harapan saya ini menjadi pembelajaran bersama. Agar proses publikasi harap dikonfirmasi awal sebelum di sampaikan ke media atau publik," tutup dia. (RED)
Baca juga: Tes PTT Kesehatan Digelar Senin, 20 Februari 2017
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.