Kerusakan Hutan Sanggar, BKPH Sesalkan Cara HTI Tak Berkoordinasi
https://www.metromini.info/2017/02/kerusakan-hutan-sanggar-bkph-sesalkan.html
 |
| Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Resort Sanggar. FOTO: Agus Gunawan/METROMINI |
KABUPATEN BIMA - Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Resort Sanggar menyesalkan keberadaan pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di wilayah Sanggar dan sekitarnya. Pasalnya, dalam kerusakan hutan di wilayah ini, setelah dilakukan sosialisasi. Kerap kali masyarakat menyorot keberadaan HTI di sini.
"Yang jadi kendala kita di sini adalah adanya HTI, jadi lokasi HTI inilah yang diserang masyarakat. Kami berharap pihak HTI melakukan koordinasi dengan kita tentang tingkatan kurasakan hutan-hutan yang ada. Keberadaan mereka dan tidak adanya koordinasi dengan kami, membuat kami dilema," ujar Kepala BKPH Resort Sanggar, Muhammad, S.Hut, di ruangannya, Jum'at (17/2/2017) .
Diakuinya, dalam menjaga kelestarian hutan Sanggar dan Tambora, pihaknya selalu menghimbau dan melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada di wilayah sanggar dan sekitarnya, pemerintah melalui BKPH Tambora (resor sanggar) menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa menjaga hutan yang ada di wilayah sanggar dan tambora. Sosialisasi ini sering sekali kami lakukan," akunya.
Ditambahkannya, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya juga melakukan patroli hutan rutin di tiap minggunya.
"Kita lakukan sekali dalam seminggu untuk kegiatan patroli di hutan. Kami juga mendatangi masyarakat yang ada dekat dengan hutan dan tetap mengingatkan agar bisa menjaga hutan yang ada di dekatnya," kata dia.
Di tengah sorotan masyarakat dan dilemanya kinerja BKPH, pihaknya berharap agar Pemerintah Daerah dan lembaga terkait bisa memberikan teguran dan penekanan kepada HTI.
"Harapan kita kepada pemerintah agar bisa memberikan penekanan kepada pihak HTI, langkah-langkah apa dan solusinya untuk menjaga hutan di sini. Kita harus bekerja sama dengan pihak HTI, pihak camat dan pemerintah kabupaten. Untuk diketahui, wilayah hutan di Sanggar sudah milik HTI sebagian untuk Hutan produksi (HP) dan kalau untuk kita wilayah penjagaan di Hutan Lindung (HL) saja," jelas Muhammad.
Sampai saat ini, lanjut dia, bentuk koordinasi dari HTI belum pernah dilakukan oleh mereka. Terkait dengan kerusakan hutan yang ada, rata-rata sorotan masyarakat karena keberadaan HTI.
"Respon koordinasi dari pihak HTI belum ada sama sekali sampai hari ini. Kalau tugas kita sebagi UPT sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya," ujarnya.
Sementara itu, pihak HTI masih dilakukan konfirmasi kembali terkait keinginan pihak BPKH yang inginkan adanya langkah koordinasi dari HTI terkait keberadaan hutan di Tambora dan Sanggar. (RED | ADV)
Baca juga:
"Yang jadi kendala kita di sini adalah adanya HTI, jadi lokasi HTI inilah yang diserang masyarakat. Kami berharap pihak HTI melakukan koordinasi dengan kita tentang tingkatan kurasakan hutan-hutan yang ada. Keberadaan mereka dan tidak adanya koordinasi dengan kami, membuat kami dilema," ujar Kepala BKPH Resort Sanggar, Muhammad, S.Hut, di ruangannya, Jum'at (17/2/2017) .
Diakuinya, dalam menjaga kelestarian hutan Sanggar dan Tambora, pihaknya selalu menghimbau dan melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada di wilayah sanggar dan sekitarnya, pemerintah melalui BKPH Tambora (resor sanggar) menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa menjaga hutan yang ada di wilayah sanggar dan tambora. Sosialisasi ini sering sekali kami lakukan," akunya.
Ditambahkannya, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya juga melakukan patroli hutan rutin di tiap minggunya.
"Kita lakukan sekali dalam seminggu untuk kegiatan patroli di hutan. Kami juga mendatangi masyarakat yang ada dekat dengan hutan dan tetap mengingatkan agar bisa menjaga hutan yang ada di dekatnya," kata dia.
Di tengah sorotan masyarakat dan dilemanya kinerja BKPH, pihaknya berharap agar Pemerintah Daerah dan lembaga terkait bisa memberikan teguran dan penekanan kepada HTI.
"Harapan kita kepada pemerintah agar bisa memberikan penekanan kepada pihak HTI, langkah-langkah apa dan solusinya untuk menjaga hutan di sini. Kita harus bekerja sama dengan pihak HTI, pihak camat dan pemerintah kabupaten. Untuk diketahui, wilayah hutan di Sanggar sudah milik HTI sebagian untuk Hutan produksi (HP) dan kalau untuk kita wilayah penjagaan di Hutan Lindung (HL) saja," jelas Muhammad.
Sampai saat ini, lanjut dia, bentuk koordinasi dari HTI belum pernah dilakukan oleh mereka. Terkait dengan kerusakan hutan yang ada, rata-rata sorotan masyarakat karena keberadaan HTI.
"Respon koordinasi dari pihak HTI belum ada sama sekali sampai hari ini. Kalau tugas kita sebagi UPT sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya," ujarnya.
Sementara itu, pihak HTI masih dilakukan konfirmasi kembali terkait keinginan pihak BPKH yang inginkan adanya langkah koordinasi dari HTI terkait keberadaan hutan di Tambora dan Sanggar. (RED | ADV)
Baca juga:
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.