Ini Maksud Legislator Soal Proyek 'Siluman'
https://www.metromini.info/2017/02/ini-maksud-legislator-soal-proyek.html
 |
| Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH. FOTO: Kahaba.net/GOOGLE |
KOTA BIMA - Pertemuan antara Komisi III DPRD Kota Bima dengan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bima khusus membahas soal keberadaan yang dikatakan pihak DPRD adalah anggaran dan proyek di Kota Bima saat ini ada yang bersifat 'siluman'.
Baca juga: Bahas Proyek ‘Siluman’ Tertutup, Dewan ‘Keroyok’ Muhtar Landa
Senin (13/2/2017) siang, di aula kantor DPRD Kota Bima, tampak ada pembahasan Komisi III dengan Plt. Sekda Kota Bima, Drs. Muhtar Landa. Rapat tersebut berlangsung tertutup. Dan dari luar aula terdengar pernyataan anggota DPRD Kota Bima yang berapi-api.
Menurut Ketua Komisi III, Sudirman Dj, SH mengatakan, rapat yang dilakukan itu bertujuan untuk mengklarifikasi pada pihak Pemkot Bima terkait dengan kejelasan soal anggaran beberapa proyek yang sedang dikerjakan saat ini.
Setelah dilakukan klarifikasi, diakuinya, proyek yang selama ini dianggap tidak jelas asal alias diduga 'siluman', ternyata proyek tanggap darurat yang sumber anggarannya dibiayai lewat APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
"Kami sudah mendengar penjelasan Sekda. Diakui bahwa proyek yang sedang berjalan ini adalah pekerjaan BNPB yang anggarannya langsung di APBN," ujar dia, setelah pertemuan itu, Senin (13/2/20127),
Sudirman melanjutkan, dalam proyek tanggap darurat ini ada yang ganjil. Seharusnya anggaran pekerjaan ini sudah disiapkan. Tapi, oleh pelaksana proyek sudah langsung dikerjakan, padahal anggarannya belum pasti.
Soal Anggaran, Sudirman mengaku, awal pengajuan ke BNPB adalah Rp40 miliar. Saat itu, rumornya di sepakati Kota Bima mendapat Rp25 miliar. Dan terakhir, diketahui kalau Pemkot Bima hanya dialokasikan oleh BNPB senilai Rp13 miliar.
Baca juga:
Anggaran untuk proyek drainase ini, diakui Sudirman masih kurang. Belum lagi ketersediaan anggarannya yang tidak langsung dipegang oleh Pemkot Bima, namun pekerjaan proyeknya sudah dilaksanakan.
"Soal nilai anggaran dalam proyek ini mengalami penurunan, karena tidak hanya Kota Bima yang mengalami bencana banjir bandang," jelas duta Partai Gerindra Kota Bima itu.
Karena anggarannya minim dan belum pasti, untuk sementara proyek penggalian drainase ini dihentikan. Dan saat pertemuan dengan Sekda, dihentikannya proyek ini, pihak Pemerintah Kota Bisa belum bisa menjawabnya.
"Kalau proyek ini dihentikan dan di biarkan begitu saja akan menimbulkan penyakit apalagi di musim hujan seperti ini," sorot legislator dua periode itu.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan BNPB. Proyek drainase yang sudah dikerjakan di Kota Bima ini memakai Dana Siap Pakai (DSP) dan nilai pagu anggarannya Rp13 miliar.
"Menurut kami, anggaran ini kurang dan pihak eksekutif juga meminta bantuan kepada kami agar bisa sama-sama segera melobi anggaran di BNPB untuk penambahan biaya recovery seperti drainase dan lainnya pasca bencana yang melanda Kota Bima sebulan lebih yang lalu," tutup mantan Lawyer itu. (RED)
Baca juga: Bahas Proyek ‘Siluman’ Tertutup, Dewan ‘Keroyok’ Muhtar Landa
Senin (13/2/2017) siang, di aula kantor DPRD Kota Bima, tampak ada pembahasan Komisi III dengan Plt. Sekda Kota Bima, Drs. Muhtar Landa. Rapat tersebut berlangsung tertutup. Dan dari luar aula terdengar pernyataan anggota DPRD Kota Bima yang berapi-api.
Menurut Ketua Komisi III, Sudirman Dj, SH mengatakan, rapat yang dilakukan itu bertujuan untuk mengklarifikasi pada pihak Pemkot Bima terkait dengan kejelasan soal anggaran beberapa proyek yang sedang dikerjakan saat ini.
Setelah dilakukan klarifikasi, diakuinya, proyek yang selama ini dianggap tidak jelas asal alias diduga 'siluman', ternyata proyek tanggap darurat yang sumber anggarannya dibiayai lewat APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
"Kami sudah mendengar penjelasan Sekda. Diakui bahwa proyek yang sedang berjalan ini adalah pekerjaan BNPB yang anggarannya langsung di APBN," ujar dia, setelah pertemuan itu, Senin (13/2/20127),
Sudirman melanjutkan, dalam proyek tanggap darurat ini ada yang ganjil. Seharusnya anggaran pekerjaan ini sudah disiapkan. Tapi, oleh pelaksana proyek sudah langsung dikerjakan, padahal anggarannya belum pasti.
Soal Anggaran, Sudirman mengaku, awal pengajuan ke BNPB adalah Rp40 miliar. Saat itu, rumornya di sepakati Kota Bima mendapat Rp25 miliar. Dan terakhir, diketahui kalau Pemkot Bima hanya dialokasikan oleh BNPB senilai Rp13 miliar.
Baca juga:
- Pemkot, Jangan Lupakan Drainase
- Rusaknya Pipa PDAM, Bukan Urusan PU Kota
- Bantuan BNPB Rp500 Ribu ‘tuk Korban Banjir Dicairkan
Anggaran untuk proyek drainase ini, diakui Sudirman masih kurang. Belum lagi ketersediaan anggarannya yang tidak langsung dipegang oleh Pemkot Bima, namun pekerjaan proyeknya sudah dilaksanakan.
"Soal nilai anggaran dalam proyek ini mengalami penurunan, karena tidak hanya Kota Bima yang mengalami bencana banjir bandang," jelas duta Partai Gerindra Kota Bima itu.
Karena anggarannya minim dan belum pasti, untuk sementara proyek penggalian drainase ini dihentikan. Dan saat pertemuan dengan Sekda, dihentikannya proyek ini, pihak Pemerintah Kota Bisa belum bisa menjawabnya.
"Kalau proyek ini dihentikan dan di biarkan begitu saja akan menimbulkan penyakit apalagi di musim hujan seperti ini," sorot legislator dua periode itu.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan BNPB. Proyek drainase yang sudah dikerjakan di Kota Bima ini memakai Dana Siap Pakai (DSP) dan nilai pagu anggarannya Rp13 miliar.
"Menurut kami, anggaran ini kurang dan pihak eksekutif juga meminta bantuan kepada kami agar bisa sama-sama segera melobi anggaran di BNPB untuk penambahan biaya recovery seperti drainase dan lainnya pasca bencana yang melanda Kota Bima sebulan lebih yang lalu," tutup mantan Lawyer itu. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.