Dewan Minta Kadis PUPR Dicopot
https://www.metromini.info/2017/02/dewan-minta-kadis-pupr-dicopot.html
 |
| Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sudirman, DJ, SH. FOTO: Yaman Jaya/METROMINI |
KOTA BIMA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, M. Amin, S.Sos yang jabatan definitif sebagai Sekretaris di kantor setempat, diminta mundur atau Walikota mencopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sudirman, DJ, SH.
Menurut dia, keberadaan Kepala Dinas (Kadis) PUPR yang sekarang dinilainya tidak mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola, pengatur infrastruktur, sarana maupun prasarana yang ada di Kota Bima.
"Yang menjabat Kadis PU itu harus orang yang berpotensi dan mampu melaksanakan tugas dan menyelesaikan persoalan. Kalau yang sekarang ini saya rasa tidak mampu dan harus diganti," ujar anggota Partai Gerindra itu.
Ia mengatakan, sesuai dengan fakta dan kemampuan Dinas PU dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang ada, Dirman menilai di bawah kepemimpinan Amin, Dinas PUPR gagal dalam memimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang satu ini.
Dijelaskannya, pembenahan sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, selokan, dan tata wilayah Kota Bima terkesan semrawut, tidak berkualitas dan tidak sistematis. Sudirman meminta dengan hormat kepada Walikota Bima agar segera mencopot Kepala Dinas PUPR yang sekarang,
Baca juga:
"Dalam rangka memperjelas pembenahan infrastruktur kota, kepada pemerintah khususnya Walikota Bima agar segera mencopot dan mengganti kepala dinas PU, Pak Amin," pinta dia.
Diketahui pula, rangkap jabatan M. Amin selaku Sekretaris Dinas PUPR yang merangkap sebagai Plt di situ sudah lama keberadaannya dan bahkan bertahun-tahun adanya.
Legislator dua periode itu mengatakan, dalam hal pembahasan dalam rangka mencari sinergitas solusi atas persoalan infrastruktur di Kota Bima yang kian pelik pasca bencana ini. Mantan Calon DPD NTB itu menilai Kepala Dinas PU selalu menghindar dan penuh alasan yang susah sekali diajak berbincang dan bertemu demi mencari solusi bersama.
\
"Plt Kadis PU ini ketika kita panggil untuk membahas persoalan seperti ini selalu menghindar. Alasannya sakit, pergi umrah dan tidak mau kooperatif sekali dalam memenuhi undangan kami. Yang, jelas kami mitra pembangunan dan dia harus paham itu. Makanya, sekali lagi saya minta Pemkot meninjau kembali jabatan Plt kepala dinas PU yang rangkap jadi sekretaris itu," tandas mantan Ketua PKPB Kota Bima itu.
Ditambahkannya, harusnya, seorang Pelaksana tugas harus siap dan selalu ada ketika di butuhkan oleh masyarakat.
"Atas dasar tidak memahami tupoksinya ini, maka kami meminta, menyarankan dan ini permintaan khusus dari Komisi III agar ditinjau lagi keberadaan Kepala Dinas PUPR Kota Bima yang sekarang," tutup mantan Lawyer itu.
Sementara itu, atas keinginan pihak Komisi III, pihak Pemkot Bima masih dikonfirmasi terkait pemberitaan ini. (RED)
Menurut dia, keberadaan Kepala Dinas (Kadis) PUPR yang sekarang dinilainya tidak mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola, pengatur infrastruktur, sarana maupun prasarana yang ada di Kota Bima.
"Yang menjabat Kadis PU itu harus orang yang berpotensi dan mampu melaksanakan tugas dan menyelesaikan persoalan. Kalau yang sekarang ini saya rasa tidak mampu dan harus diganti," ujar anggota Partai Gerindra itu.
Ia mengatakan, sesuai dengan fakta dan kemampuan Dinas PU dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang ada, Dirman menilai di bawah kepemimpinan Amin, Dinas PUPR gagal dalam memimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang satu ini.
Dijelaskannya, pembenahan sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, selokan, dan tata wilayah Kota Bima terkesan semrawut, tidak berkualitas dan tidak sistematis. Sudirman meminta dengan hormat kepada Walikota Bima agar segera mencopot Kepala Dinas PUPR yang sekarang,
Baca juga:
- Perbaikan Normalisasi Sungai Sedang Dikerjakan
- Pawang: Dinas PU dan Bunga Raya 'Kongkalikong'
- PDAM Akui Jual Air Bersih dan Merugi Karena Proyek Drainase
- Rusaknya Pipa PDAM, Bukan Urusan PU Kota
- Bahas Proyek ‘Siluman’ Tertutup, Dewan ‘Keroyok’ Muhtar Landa
"Dalam rangka memperjelas pembenahan infrastruktur kota, kepada pemerintah khususnya Walikota Bima agar segera mencopot dan mengganti kepala dinas PU, Pak Amin," pinta dia.
Diketahui pula, rangkap jabatan M. Amin selaku Sekretaris Dinas PUPR yang merangkap sebagai Plt di situ sudah lama keberadaannya dan bahkan bertahun-tahun adanya.
Legislator dua periode itu mengatakan, dalam hal pembahasan dalam rangka mencari sinergitas solusi atas persoalan infrastruktur di Kota Bima yang kian pelik pasca bencana ini. Mantan Calon DPD NTB itu menilai Kepala Dinas PU selalu menghindar dan penuh alasan yang susah sekali diajak berbincang dan bertemu demi mencari solusi bersama.
\
"Plt Kadis PU ini ketika kita panggil untuk membahas persoalan seperti ini selalu menghindar. Alasannya sakit, pergi umrah dan tidak mau kooperatif sekali dalam memenuhi undangan kami. Yang, jelas kami mitra pembangunan dan dia harus paham itu. Makanya, sekali lagi saya minta Pemkot meninjau kembali jabatan Plt kepala dinas PU yang rangkap jadi sekretaris itu," tandas mantan Ketua PKPB Kota Bima itu.
Ditambahkannya, harusnya, seorang Pelaksana tugas harus siap dan selalu ada ketika di butuhkan oleh masyarakat.
"Atas dasar tidak memahami tupoksinya ini, maka kami meminta, menyarankan dan ini permintaan khusus dari Komisi III agar ditinjau lagi keberadaan Kepala Dinas PUPR Kota Bima yang sekarang," tutup mantan Lawyer itu.
Sementara itu, atas keinginan pihak Komisi III, pihak Pemkot Bima masih dikonfirmasi terkait pemberitaan ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.