Waliudin: Skandal Wisuda di STKIP Tamsis itu Salah Besar
https://www.metromini.info/2017/01/waliudin-skandal-wisuda-di-stkip-tamsis.html
 | ||
|
KABUPATEN BIMA – Sorotan salah seorang mahasiswa jurusan sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa (Tamsis) Bima, Desrin susanto akhirnya ditanggapi pihak lembaga kampus setempat.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas SKIP Tamsis Bima, Waliudin, M.Pd, Bi mengatakan bahwa yang dituding oleh Desrin itu salah besar. Dirinya menyayangkan, pemberitaan di metromini.co.id dengan judul “Skandal Wisuda di Kampus STKIP Taman Siswa Bima”.
“Semestinya, Desrin mempertanyakan hal ini ke lembaga kampus. Dan tidak langsung melemparnya ke media seperti ini,” jelas dia via selluer, Senin siang tadi.
Waliudin menjelaskan, dalam jadwal akademik di STKIP Tamsis Bima. Proses wisuda akan dijadwalkan akhir bulan Januari 2017 ini. Namun, proses wisuda dapat dilaksanakan bila telah memenuhi persyaratan yang ada.
“Wisuda sudah dijadwalkan akhir bulan Januari 2017...wisuda baru bisa di laksanakan bila memenuhi berbagai persyaratan,” tulis dia, lewat pesan Whatsapp ke Redaksi Metromini, Senin (30/1/2017) sore.
Untuk persyaratan wisuda, sambung dia, pertama, mahasiswa harus mendaftar sebagai calon wisudawan.
Baca juga:
“Mahasiswa dalam mendaftar sebagai calon wisudawan harus memenuhi ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku. Seperti, sudah bebas beban akadedemik dan beban administrasi maupun beban akademiknya,” tandasnya.
Ia menambahkan, seorang wisudawan harus mempersiapkan segala-galanya. Bahkan, soal skripnya sudah terjilid apa belum pun menjadi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon wisudawan.
“Bukan hanya sudah dijilid skripsinya saja. Beban administrasi seperti bebas tunggakan termasuk biaya daftar wisuda pun harus dilunasi semua,” pungkasnya.
Soal penundaan wisuda di tahun 2016 lalu, sambung dia, karena sampai dengan akhir Desember 2016 yang mendaftar sebagai calon wisudawan hanya 4 orang saja.
“Hanya 4 lulusan yang layak di wisuda. Apalagi, ada regulasi yang baru dari sistim pelaporan wisuda yang disesuaikan dengan Penomoran Ijasah Nasional (PIN). Kebijakan PIN tersebut, membuat seluruh PTN/PTS harus memberikan laporan satu bulan sebelum proses wisuda dilaksakan,” terang Waliudin dalam rilis yang disajikan sebagai bentuk hak jawabnya lewat aplikasi media sosial Whatsapp itu.
Diakuinya, sampai dengan saat ini, baru 40 mahasiswa yang telah lolos ujian tugas akhir. Dan baru 30 mahasiswa yang mendaftar sebagai calon wisudawan.
“Jadi, kami sangat menyayangkan isu dijadikan berita, tanpa konfirmasi langsung ke bagian humas,” sentil dia di pesan Whatsappnya, sore tadi.
Terkait dengan perubahan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang dirubah pada angkatan masuk 2012 menjadi angkatan 2013. Hal itu, menurut Waliudin, dilakukan untuk menyesuaikan pada perubahan regulasi yang salah satunya dari sistim pelaporan online epsbed menjadi feeder.
“Ya, perubahan NIM itu karena sistim pelaporan akademik. Karena kebijakan dari Kemenristekdikti terkait pelaporan berkaitan dengan riwayat akademik mahasiswa,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan wisuda seperti yang diberitakan itu juga karena adanya faktor eksternal, seperti musibah bencana banjir bandang yang melanda daerah Bima pada umumnya.
“Faktor yang kedua karena kondisi di Bima sedang mengalami Bencana alam banjir...dan banyak mahasiswa yang menjadi korban banjir...juga 50 persen dosen pembimbing skripsi jadi faktor banjir kemarin juga mempengaruhi pelayanan,” tulis Kasubag Humas STKIP Tamsis Bima, Waliudin, M.Pd, Bi.
Soal Isu Dijadikan Berita, Pimred Metromini Angkat Bicara
Di sisi lain, pernyataan Waliudin, Kasubag Humas STKIP Taman Siswa yang menyayangkan isu dijadikan berita dan tanpa konfirmasi langsung ke bagian humas. Hal itu tentu dibantah keras Redaksi Metromini. Menurut Pimpinan Redaksi metromini.co.id, Agus Mawardy menyarankan, harusnya bagian humas kampus STKIP Tamsis Bima menghargai seseorang wartawan yang hendak mengkonfirmasi berita.
Kata Agus, dari kesaksian Reporternya, Ibrahim yang bertandang ke kampus STKIP Tamsis Bima pihak kampus STKIP Tamsis yang tidak kooperatif dalam melayani kuli tinta yang ingin memverifikasi berita.
“Berdasarkan pengakuan Ibrahim (Reporter Metromini, Red), tadi pagi dia ke kampus STKIP Tamsis. Menurut Ibrahim pihak kampus tidak langsung memberikan tanggapan atas proses verifikasi pemberitaan yang kami lakukan. Malah, seperti kebakaran jenggot pas beritanya dinaikkan. Dan syukurnya pihak kampus mau memberikan hak jawabnya,” terang Agus.
Reporter Metromini, Ibrahim yang Senin (30/1/2017) pagi tadi ke STKIP Tamsis Bima, malah mengaku kecewa dengan pelayanan dan bidang kehumasan di kampus itu.
Menurut waga Desa Palibelo yang akrab disapa Om Bram itu menegaskan, tidak ada satu pun dari staf, karyawan dan pegawai di kantor STKIP Tamsis Bima yang mau memberikan keterangan. Sepertinya, soal memberikan keterangan adalah wewenang Ketua lembaga dan pihak yayasan saja.
“Saya punya rekamannya Bos, dan saya tadi pagi langsung konfirmasi ke bagian humas. Dan kemungkinan tadi saya bicara dengan kepalanya. Namun, orang yang saya pikir kepala humasnya itu enggan menanggapi berita tersebut. Malah saya dianjurkan untuk mengkonfirmasi ke Ketua STKIP atau pihak Yayasan,” ucap dia.
“Parahnya lagi, jangankan mau memberikan keterangan pers. Saya tanya namanya saja, pegawai tadi, tidak mau menjawab dengan jelas,” pungkas Om Bram sekaligus menyangkal pernyataan Waliudin soal isu diangkat menjadi berita di portal media berita metromini.co.id. (RED)
“Semestinya, Desrin mempertanyakan hal ini ke lembaga kampus. Dan tidak langsung melemparnya ke media seperti ini,” jelas dia via selluer, Senin siang tadi.
Waliudin menjelaskan, dalam jadwal akademik di STKIP Tamsis Bima. Proses wisuda akan dijadwalkan akhir bulan Januari 2017 ini. Namun, proses wisuda dapat dilaksanakan bila telah memenuhi persyaratan yang ada.
“Wisuda sudah dijadwalkan akhir bulan Januari 2017...wisuda baru bisa di laksanakan bila memenuhi berbagai persyaratan,” tulis dia, lewat pesan Whatsapp ke Redaksi Metromini, Senin (30/1/2017) sore.
Untuk persyaratan wisuda, sambung dia, pertama, mahasiswa harus mendaftar sebagai calon wisudawan.
Baca juga:
“Mahasiswa dalam mendaftar sebagai calon wisudawan harus memenuhi ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku. Seperti, sudah bebas beban akadedemik dan beban administrasi maupun beban akademiknya,” tandasnya.
Ia menambahkan, seorang wisudawan harus mempersiapkan segala-galanya. Bahkan, soal skripnya sudah terjilid apa belum pun menjadi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon wisudawan.
“Bukan hanya sudah dijilid skripsinya saja. Beban administrasi seperti bebas tunggakan termasuk biaya daftar wisuda pun harus dilunasi semua,” pungkasnya.
Soal penundaan wisuda di tahun 2016 lalu, sambung dia, karena sampai dengan akhir Desember 2016 yang mendaftar sebagai calon wisudawan hanya 4 orang saja.
“Hanya 4 lulusan yang layak di wisuda. Apalagi, ada regulasi yang baru dari sistim pelaporan wisuda yang disesuaikan dengan Penomoran Ijasah Nasional (PIN). Kebijakan PIN tersebut, membuat seluruh PTN/PTS harus memberikan laporan satu bulan sebelum proses wisuda dilaksakan,” terang Waliudin dalam rilis yang disajikan sebagai bentuk hak jawabnya lewat aplikasi media sosial Whatsapp itu.
Diakuinya, sampai dengan saat ini, baru 40 mahasiswa yang telah lolos ujian tugas akhir. Dan baru 30 mahasiswa yang mendaftar sebagai calon wisudawan.
“Jadi, kami sangat menyayangkan isu dijadikan berita, tanpa konfirmasi langsung ke bagian humas,” sentil dia di pesan Whatsappnya, sore tadi.
Terkait dengan perubahan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang dirubah pada angkatan masuk 2012 menjadi angkatan 2013. Hal itu, menurut Waliudin, dilakukan untuk menyesuaikan pada perubahan regulasi yang salah satunya dari sistim pelaporan online epsbed menjadi feeder.
“Ya, perubahan NIM itu karena sistim pelaporan akademik. Karena kebijakan dari Kemenristekdikti terkait pelaporan berkaitan dengan riwayat akademik mahasiswa,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan wisuda seperti yang diberitakan itu juga karena adanya faktor eksternal, seperti musibah bencana banjir bandang yang melanda daerah Bima pada umumnya.
“Faktor yang kedua karena kondisi di Bima sedang mengalami Bencana alam banjir...dan banyak mahasiswa yang menjadi korban banjir...juga 50 persen dosen pembimbing skripsi jadi faktor banjir kemarin juga mempengaruhi pelayanan,” tulis Kasubag Humas STKIP Tamsis Bima, Waliudin, M.Pd, Bi.
 |
| Ilustrasi gambar anti HOAX (penyebaran berita palsu atau tidak jelas sumbernya. FOTO: Tirbunnews.com/GOOGLE |
Soal Isu Dijadikan Berita, Pimred Metromini Angkat Bicara
Di sisi lain, pernyataan Waliudin, Kasubag Humas STKIP Taman Siswa yang menyayangkan isu dijadikan berita dan tanpa konfirmasi langsung ke bagian humas. Hal itu tentu dibantah keras Redaksi Metromini. Menurut Pimpinan Redaksi metromini.co.id, Agus Mawardy menyarankan, harusnya bagian humas kampus STKIP Tamsis Bima menghargai seseorang wartawan yang hendak mengkonfirmasi berita.
Kata Agus, dari kesaksian Reporternya, Ibrahim yang bertandang ke kampus STKIP Tamsis Bima pihak kampus STKIP Tamsis yang tidak kooperatif dalam melayani kuli tinta yang ingin memverifikasi berita.
“Berdasarkan pengakuan Ibrahim (Reporter Metromini, Red), tadi pagi dia ke kampus STKIP Tamsis. Menurut Ibrahim pihak kampus tidak langsung memberikan tanggapan atas proses verifikasi pemberitaan yang kami lakukan. Malah, seperti kebakaran jenggot pas beritanya dinaikkan. Dan syukurnya pihak kampus mau memberikan hak jawabnya,” terang Agus.
Reporter Metromini, Ibrahim yang Senin (30/1/2017) pagi tadi ke STKIP Tamsis Bima, malah mengaku kecewa dengan pelayanan dan bidang kehumasan di kampus itu.
Menurut waga Desa Palibelo yang akrab disapa Om Bram itu menegaskan, tidak ada satu pun dari staf, karyawan dan pegawai di kantor STKIP Tamsis Bima yang mau memberikan keterangan. Sepertinya, soal memberikan keterangan adalah wewenang Ketua lembaga dan pihak yayasan saja.
“Saya punya rekamannya Bos, dan saya tadi pagi langsung konfirmasi ke bagian humas. Dan kemungkinan tadi saya bicara dengan kepalanya. Namun, orang yang saya pikir kepala humasnya itu enggan menanggapi berita tersebut. Malah saya dianjurkan untuk mengkonfirmasi ke Ketua STKIP atau pihak Yayasan,” ucap dia.
“Parahnya lagi, jangankan mau memberikan keterangan pers. Saya tanya namanya saja, pegawai tadi, tidak mau menjawab dengan jelas,” pungkas Om Bram sekaligus menyangkal pernyataan Waliudin soal isu diangkat menjadi berita di portal media berita metromini.co.id. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.